Headline
Pelaku usaha menagih penyederhanaan regulasi dan kepastian kebijakan dari pemerintah.
Pelaku usaha menagih penyederhanaan regulasi dan kepastian kebijakan dari pemerintah.
Kumpulan Berita DPR RI
Rekonsiliasi juga tidak dapat diartikan harus koalisi dalam pemerintahan. Saat ini semua konfigurasi politik pilpres masih fokus pada PHPU di MK
PDIP menunggu putusan MK sebelum ambil sikap terkait hak angket
Formasi kabinet akan dibahas lebih banyak usai putusan sidang sengketa Pilpres 2024 di Mahkamah Konstitusi (MK).
Rekonsiliasi menjadi suatu keniscayaan dan kebutuhan setelah putusan sengketa perselisihan hasil pemilu (PHPU) di Mahkamah Konstitusi (MK).
Hakim MK jangan sampai melihat PHPU dengan sudut pandang formalistik seperti pandangan kubu Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.
Partai NasDem menekankan pentingnya MK memberikan putusan yang adil dalam sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU), dengan menunjukkan kelasnya sebagai penjaga konstitusi.
SERANGKAIAN persidangan perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) Pilpres, mulai dari pemeriksaan permohonan maupun saksi dan ahli telah digelar di Mahkamah Konstitusi (MK)
Yang dibutuhkan 8 hakim MK saat ini bukan lagi bukti, melainkan keberanian untuk memulai babak baru yang berlaku curang pada pilpres akan mendapatkan hukuman dari kacamata demokrasi
PP Muhammadiyah, ditegaskan Haedar, dalam posisi menyerahkan seluruh sengketa Pemilu 2024 tuntas di MK.
Hakim konstitusi diharapkan berani mengambil keputusan yang tidak hanya terbatas perolehan hasil pemilihan presiden (pilpres), tetapi juga rangkaian proses yang berdampak terhadap hasil.
Ali Mochtar Ngabalin, Tenaga Ahli KSP, mengatakan kehadiran Presiden Joko Widodo di MK tidak diperlukan.
Sekjen KIPP, Kaka Suminta, mengkritik pernyataan hakim konstitusi terkait ketidakpanggilan Presiden dalam sidang PHPU 2024.
KPK tidak merasa tertampar atas kemunculan mantan wamenkumham, Edward Omar Sharif Hiariej alias Eddy, sebagai saksi dalam persidangan di MK.
MAHKAMAH Konstitusi (MK) dinilai telah mengamplifikasi keresahan publik atas sanksi yang dijatuhkan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) terhadap Komisi Pemilihan Umum (KPU).
HAK angket kecurangan pemilu yang sempat ramai digaungkan dinilai hanya sekadar wacana. Partai politik tidak serius untuk menjalankan hak angket hingga memasuki masa reses.
Dipersoalkan di sidang sengketa PHPU MK, Pj Gubernur Heru Budi Hartono menegaskan program Sembako Murah bukan bagian dari bantuan sosial (bansos).
Dalam RPH, Enny menjelaskan seluruh hakim konstitusi akan menyampaikan pandangan masing-masing terhadap seluruh rangkaian PHPU, termasuk jika ada pihak yang menyampaikan kesimpulan.
Hakim konstitusi Arief Hidayat menyinggung soal sanksi peringatan keras terakhir berulang yang dijatuhkan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP)
Perkara terbanyak di luar penyelenggaraan pemilu adalah asusila
Hakim Konstitusi Arief Hidayat menyentil Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu yang tidak tegas memberi sanksi ke Ketua KPU
Media Indonesia berusaha menghadirkan foto-foto eksclusive sehingga pembaca dapat melihat kejadian aktual dengan lebih baik
LOAD MORECopyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved