Headline
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Kumpulan Berita DPR RI
POLITISI Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Aryo Seno Bagaskoro menanggapi pertanyaan publik terkait sikap partainya terhadap pengguliran hak angket. Seno mengatakan pihaknya masih harus menunggu hasil putusan perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) di Mahkamah Konstitusi (MK).
Seno enggan menanggapi lebih lanjut apakah isu rekonsiliasi yang ingin dibangun antara Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri dan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto akan memengaruhi wacana pengguliran hak angket di DPR.
“Kami sedang menunggu putusan yang jernih dan bak lentera bagi kegelapan demokrasi Indonesia. Selain itu, sebagai instansi, PDI-Perjuangan juga telah melayangkan gugatan ke PTUN atas KPU. Secara atensi, kami sedang berfokus pada upaya-upaya tersebut, yang juga sah secara konstitusional,” kata Seno kepada Media Indonesia, Jumat (12/4).
Baca juga : PDIP akan Putuskan Gulirkan Hak Angket Usai Hasil Pengumuman Resmi Rekapitulasi KPU
Soal hubungan dan rencana pertemuan Megawati dan Prabowo, kata Seno, tak perlu dicampuradukkan antara relasi personal keduanya dengan relasi kompetisi elektoral yang tengah berjalan.
“Tentu kompetisi elektoral tidak seharusnya disikapi sebagi permusuhan. Tetapi secara substansial, persoalan pelanggaran etika dan lainnya yang kami kritisi, tidak serta merta kami hentikan pasca pemilu usia. Sebab, ini sifatnya beyond election,” jelas Seno.
Keseriusan PDIP untuk merealisasikan hak angket di DPR dipertanyakan oleh publik. Sebelumnya Ketua Dewan Pimpinan Pusat PDIP Puan Maharani menyampaikan bahwa dirinya belum mendapatkan instruksi dari ketua umumnya terkait pengguliran hak angket tersebut.
“Enggak ada instruksi, enggak ada,” kata dia di Kompleks Parlemen, Senayan, Kamis (28/3) lalu. (Z-8)
PDI Perjuangan berupaya menekan biaya politik melalui semangat gotong royong dan aturan internal partai.
Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto, menegaskan sikap partainya yang menolak wacana pemilihan kepala daerah (Pilkada) melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).
PDI Perjuangan (PDIP) memberikan perhatian serius terhadap ancaman bencana ekologis yang melanda berbagai wilayah Indonesia, khususnya bencana Sumatra.
KETUA Umum PDI Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri mengajak seluruh kader partainya untuk membantu masyarakat yang terdampak bencana alam di wilayah Sumatra dan Aceh.
PDI Perjuangan (PDIP) mengeluarkan desakan kuat kepada pemerintah untuk memperbaiki manajemen penanggulangan bencana di Indonesia.
Jamaluddin membacakan bahwa hak kedaulatan rakyat dalam menentukan pemimpin di daerah tidak boleh diganggu gugat demi menjaga legitimasi pemerintahan.
Sejak pagi, ribuan anggota kepolisian dan TNI sudah terlihat melakukan penjagaan ketat di seputar Gedung DPRD dan Kantor Bupati Pati.
Ratusan petugas kepolisian yang sejak pagi tejah melakukan kesiagaan di seputar Alun-alun Pati tersebut, langsung bergerak untuk melerai kedua kubu.
Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas diduga merubah kebijakan kepada BPKH tentang pencairan dana yang tidak sesuai dengan raker panja DPR dan pemerintah serta Kepres.
Anggota Komisi VI DPR RI, Nusron Wahid secara resmi terpilih sebagai Ketua Panitia Khusus (Pansus) Angket
PANITIA khusus (pansus) angket haji yang dibentuk DPR merupakan bagian dari fungsi pengawasan lembaga legislatif dalam merespons persoalan.
KETUA Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Yahya Cholil Staquf mengatakan pihaknya bertanya-tanya mengenai bergulirnya Panitia Khusus (Pansus) Angket Haji 2024
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved