Headline
Pelaku usaha menagih penyederhanaan regulasi dan kepastian kebijakan dari pemerintah.
Pelaku usaha menagih penyederhanaan regulasi dan kepastian kebijakan dari pemerintah.
Kumpulan Berita DPR RI
POLITISI Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Aryo Seno Bagaskoro menanggapi pertanyaan publik terkait sikap partainya terhadap pengguliran hak angket. Seno mengatakan pihaknya masih harus menunggu hasil putusan perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) di Mahkamah Konstitusi (MK).
Seno enggan menanggapi lebih lanjut apakah isu rekonsiliasi yang ingin dibangun antara Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri dan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto akan memengaruhi wacana pengguliran hak angket di DPR.
“Kami sedang menunggu putusan yang jernih dan bak lentera bagi kegelapan demokrasi Indonesia. Selain itu, sebagai instansi, PDI-Perjuangan juga telah melayangkan gugatan ke PTUN atas KPU. Secara atensi, kami sedang berfokus pada upaya-upaya tersebut, yang juga sah secara konstitusional,” kata Seno kepada Media Indonesia, Jumat (12/4).
Baca juga : PDIP akan Putuskan Gulirkan Hak Angket Usai Hasil Pengumuman Resmi Rekapitulasi KPU
Soal hubungan dan rencana pertemuan Megawati dan Prabowo, kata Seno, tak perlu dicampuradukkan antara relasi personal keduanya dengan relasi kompetisi elektoral yang tengah berjalan.
“Tentu kompetisi elektoral tidak seharusnya disikapi sebagi permusuhan. Tetapi secara substansial, persoalan pelanggaran etika dan lainnya yang kami kritisi, tidak serta merta kami hentikan pasca pemilu usia. Sebab, ini sifatnya beyond election,” jelas Seno.
Keseriusan PDIP untuk merealisasikan hak angket di DPR dipertanyakan oleh publik. Sebelumnya Ketua Dewan Pimpinan Pusat PDIP Puan Maharani menyampaikan bahwa dirinya belum mendapatkan instruksi dari ketua umumnya terkait pengguliran hak angket tersebut.
“Enggak ada instruksi, enggak ada,” kata dia di Kompleks Parlemen, Senayan, Kamis (28/3) lalu. (Z-8)
Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri meluruskan pemahaman mengenai sistem politik Indonesia. Ia menguraikan sistem presidensial yang dianut Indonesia.
KETUA Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri menegaskan bahwa partainya tidak mengambil posisi sebagai oposisi terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Dinamika pembahasan revisi Undang-Undang Pemilihan Umum memasuki fase baru menyusul mencuatnya perdebatan mengenai syarat pembentukan fraksi di DPR.
Partai politik yang melenggang ke Senayan harus memiliki keterwakilan yang utuh di setiap pos kerja DPR.
Penempatan Polri di bawah kementerian justru berpotensi mengaburkan prinsip supremasi sipil, karena Polri berpotensi menjadi subordinat kepentingan politik sektoral.
PDI Perjuangan berupaya menekan biaya politik melalui semangat gotong royong dan aturan internal partai.
Sejak pagi, ribuan anggota kepolisian dan TNI sudah terlihat melakukan penjagaan ketat di seputar Gedung DPRD dan Kantor Bupati Pati.
Ratusan petugas kepolisian yang sejak pagi tejah melakukan kesiagaan di seputar Alun-alun Pati tersebut, langsung bergerak untuk melerai kedua kubu.
Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas diduga merubah kebijakan kepada BPKH tentang pencairan dana yang tidak sesuai dengan raker panja DPR dan pemerintah serta Kepres.
Anggota Komisi VI DPR RI, Nusron Wahid secara resmi terpilih sebagai Ketua Panitia Khusus (Pansus) Angket
PANITIA khusus (pansus) angket haji yang dibentuk DPR merupakan bagian dari fungsi pengawasan lembaga legislatif dalam merespons persoalan.
KETUA Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Yahya Cholil Staquf mengatakan pihaknya bertanya-tanya mengenai bergulirnya Panitia Khusus (Pansus) Angket Haji 2024
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved