NasDem : Rekonsiliasi tidak Harus Berkoalisi

POLITISI Partai NasDem Ahmad Effendy Choirie menganggap dorongan bagi partai politik (parpol) untuk melakukan rekonsiliasi tidak ada urgensinya. Istilah rekonsiliasi tidak tepat untuk menggambarkan perbedaan politik dalam pemilu yang seyogyanya memang akan terus terjadi dalam negara demokrasi.

"Apa yang perlu direkonsiliasikan? Kita ini bukan konflik ideologis, hanya perbedaan pilihan dalam pilpres dan pileg. Utu biasa dan konsekuensi logis dalam demokrasi," ujarnya kepada Media Indonesia, Jumat (12/4).

Gus Choi, sapaan akrabnya, mengatakan bahwa saat ini tidak ada konflik yang membahayakan negara. Lantas, tidak perlu menggunakan istilah rekonsiliasi untuk perbedaan politik di negara demokrasi.

Baca juga : Rekonsiliasi Membuat Hak Angket tidak Bisa Direalisasikan

"Oposisi, kritik itu bukan berarti konflik yang membahayakan negara. Justru untuk menyelamatkan negara dengan sistem demokrasi harus ada yang bersedia jadi oposisi dan selalu siap memberikan dengan pikiran-pikiran alternatif yang lebih cerdas," jelasnya.

"Yang kalah dalam pilpres harus siap jadi oposisi. Itu sikap yang mulia, terhormat dan sekaligus menyelamatkan demokrasi," tegas Gus Choi.

Meski demikian, dia juga menilai bahwa silaturahmi para elite politik di momen lebaran merupakan hal yang baik. Hal itu merupakan bagian dari budaya dan nilai-nilai bangsa Indonesia. Akan tetapi tidak bisa diartikan sebagai rekonsiliasi.

Baca juga : Rekonsiliasi Elite Diyakini Terjadi setelah Putusan MK

Politisi NasDem lainnya, Atang Irawan menyebut bahwa rekonsiliasi bukan berarti koalisi. Apalagi semua parpol masih siap menghadapi sengketa di Mahkamah Konstitusi (MK).

"Rekonsiliasi juga tidak dapat diartikan harus koalisi dalam pemerintahan. Saat ini semua konfigurasi politik pilpres masih fokus pada PHPU di MK dan semua partai masih bersiap menghadapi sengketa pileg di MK, residu dan virus-virus polarisasi dapat diatasi secara baik kedepan," ucapnya.

"Demikian halnya terkait dengan pentingnya evaluasi terhadap pemilu kedepan menjadi tanggung jawab bersama agar lebih kondusif dan demokratis untuk menjaga dan merawat hak-hak konstitusional rakyat," sambungnya.

Baca juga : MK Harus Pertimbangkan Prinsip Demokrasi Jelang Putusan PHPU

Sebelumnya, Ketua MPR RI Bambang Soesatyo (Bamsoet) mengajak seluruh partai politik untuk kembali bersatu atau rekonsiliasi ke dalam koalisi pemerintahan ke depan.

Menurut dia, filosofi demokrasi di Indonesia tidak mengenal oposisi karena bangsa ini menganut demokrasi gotong royong. Proses periksa dan timbang (check and balance) dapat dilakukan tanpa oposisi, yakni melalui mekanisme sistem hukum ketatanegaraan yang ada.

"Musyawarah untuk mufakat menjadi ciri khas berdemokrasi di Indonesia. Kita ingin membangun sebuah demokrasi gotong royong. Ini adalah momentum yang tepat untuk kita semua para elite politik mengakhiri dan menutup celah adu domba sesama anak bangsa atas nama demokrasi, namun mengancam keutuhan bangsa," kata Bamsoet.(Z-8)