Headline
RI-AS membuat protokol keamanan data lintas negara.
F-35 dan F-16 menjatuhkan sekitar 85 ribu ton bom di Palestina.
KEMENTERIAN Hak Asasi Manusia (HAM) secara intensif terus melakukan upaya rekonsiliasi dan perdamaian di tanah Papua. Persoalan pengungsi di sejumlah titik juga dipandang menjadi perhatian khusus, salah satunya tempat pengungsi di wilayah Kabupaten Maybrat, Papua Barat Daya.
Direktur Jenderal Pelayanan dan Kepatuhan HAM Munafrizal Manan, menegaskan siklus penderitaan di tanah Papua harus segera diakhiri. Selain itu, harus ada upaya untuk mendorong penanganan pengungsi yang berlandaskan HAM.
“Papua yang semua warganya merasa aman, adil, sejahtera, dan bahagia akan dapat terwujud dengan semangat kemanusiaan universal dan perdamaian abadi,” jelas Munafrizal dalam dialog bersama Wakil Gubernur Papua Barat Daya dan Wakil Bupati Maybrat serta Forkopimda, di Sorong, Kamis (24/4).
Munafrizal memaparkan terkait penanganan pengungsi, pihaknya sudah melakukan sejumlah langkah terukur yang diperlukan. Sementara dalam jangka pendek, menurutnya, harus dipastikan kebutuhan hidup dasar dan hak-hak asasi para pengungsi di Papua dipenuhi oleh negara.
Adapun untuk langkah jangka menengah, lanjut dia, diperlukan upaya agar para pengungsi dapat kembali ke tempat tinggal asalnya dengan aman dan dapat menjalani kehidupan normal dengan damai.
“Pada akhirnya pengentasan persoalan pengungsi di Papua mensyaratkan spiral kekerasan harus dihentikan agar tercipta kehidupan aman dan damai di tanah Papua,” katanya.
Hingga kini, 1.048 kepala keluarga (KK) yang mengungsi dari distrik Aifat Selatan dan distrik Aifat Timur Raya telah kembali. Sebelumnya, pascakonflik sosial terakhir 2022 terdapat 1.220 KK yang menjadi pengungsi.
“Kami mengapresiasi penanganan pengungsi yang selama ini dikerjakan pihak pemerintah Kabupaten Maybrat sehingga sebagian besar pengungsi dapat kembali ke kampung halaman mereka masing-masing,” ungkap Munafrizal.
Munafrizal juga mengajak semua pihak agar menghargai hak hidup manusia dengan menghentikan segala tindak kekerasan di tanah Papua.
“Anak-anak Papua berhak memperoleh masa depan kehidupan lebih baik. Sungguh tega dan tidak adil membuat masa depan mereka terombang-ambing dan tak menentu akibat konflik yang tidak berakhir,” tukasnya.
Selain itu, Munafrizal menekankan yang dibutuhkan Papua bukan keberanian untuk saling membunuh, tapi keberanian untuk saling berdialog di antara para pihak berkonflik. Menurut dia, banyak kasus konflik di dunia yang mengajarkan tidak ada penyelesaian konflik atau resolusi konflik tanpa kesediaan berdialog.
“Saya percaya, sekali perdamaian jangka panjang terwujud di Papua maka akan lebih terbuka jalan menuju kemajuan dan kesejahteraan untuk Papua,” imbuhnya.
Staf Khusus Menteri HAM Bidang Isu Strategis Fajrimei A Gofar, menyoroti seputar pelaksanaan Makan Bergizi Gratis (MBG) berkaitan dengan hak anak atas makanan bergizi. Ia menekankan perlu ada treatment khusus dalam pelaksanaan MBG di Papua Barat Daya.
“Karena kondisi Papua Barat Daya ini memang secara geografis terdiri dari pulau-pulau kecil dan masyarakatnya tidak terkonsentrasi di satu wilayah sehingga perlu upaya khusus dalam mengimplementasikan program MBG,” katanya. (Dev/P-2)
Realisasi anggaran tersebut tidak terlepas dari masa transisi Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia Kementerian Hukum dan HAM menjadi Kementerian HAM
PEMERINTAH melalui Kementerian Hak Asasi Manusia (HAM) melangsungkan kick off revisi Undang-Undang 39 Tahun 1999 tentang HAM bersama para pakar dan ahli.
DIREKTUR Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid menanggapi pernyataan Staf Khusus Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Thomas Harming Suwarta soal kekerasan di Cidahu.
KOMNAS Perlindungan Anak menyoroti beberapa hal krusial seperti kekhawatiran terhadap intervensi Kementerian HAM pada kasus persekusi di Cidahu.
KEMENTERIAN Hak Asasi Manusia (HAM) mengusulkan revisi terhadap Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM. Revisi UU HAM
KEMENTERIAN Hak Asasi Manusia (HAM) mengusulkan revisi terhadap Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM.
Pertemuan tertutup antara staf senior Pangeran Harry dan pejabat komunikasi Raja Charles memicu spekulasi rekonsiliasi.
Komnas HAM merespons serius situasi di Papua dalam kerangka dan tujuan tunggal, yaitu untuk mewujudkan Papua Tanah Damai melalui berbagai upaya rekonsiliasi dan perdamaian.
Pendelegasian Didit untuk mewakili Prabowo dalam silaturahim Lebaran tahun ini lebih disebabkan oleh posisinya dalam peta politik Tanah Air.
Meski ada sengketa, prosedur konstitusional telah menyediakan ruang untuk melaporkan kepada Bawaslu tentang sengketa kecurangan
Meskipun penggemar masih berharap untuk rekonsiliasi One Direction, Simon Cowell meragukan kemungkinan hal itu terjadi.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved