Headline
Gaikindo membeberkan penyusutan penjualan mobil di Tanah Air.
Gaikindo membeberkan penyusutan penjualan mobil di Tanah Air.
DALAM waktu dekat, Kementerian Hak Asasi Manusia (HAM) akan turun ke lapangan untuk memastikan penanganan pengungsi akibat konflik di Papua Tengah dilakukan dengan baik, dan mendorong berbagai upaya rekonsiliasi guna mewujudkan perdamaian.
Dalam pertemuan terbatas dengan Gubernur Papua Tengah, Anggota DPRD provinsi dan kabupaten, serta Bupati Intan Jaya dan Bupati Puncak di Bali, Jumat (6/6), Menteri HAM Natalius Pigai mengatakan langkah tersebut akan dilakukan setelah pihaknya mendapat laporan yang utuh mengenai situasi akibat konflik.
"Kami tentu saja akan menjadi jembatan untuk kementerian-kementerian lain di pusat agar bersama pemerintah daerah turun ke lokasi-lokasi pengungsi dalam rangka pemenuhan kebutuhannya, baik jangka pendek, menengah, maupun panjang," kata Pigai, seperti dikutip dari keterangan yang dikonfirmasi di Jakarta, Sabtu (7/6).
Pigai menjelaskan bahwa berdasarkan informasi yang diperoleh, saat ini terdapat 60 ribu warga masyarakat dari Kabupaten Intan Jaya dan Kabupaten Puncak, Papua Tengah, yang mengungsi ke daerah perkotaan, seperti Nabire dan Timika.
Bahkan, ditambahkan dia bahwa ada dua distrik, yaitu Sinak (Puncak) dan Distrik Hitadipa (Intan Jaya), yang semua masyarakatnya mengungsi. "Jadi dua distrik ini sudah kosong sama sekali. Tidak ada lagi masyarakatnya karena semua sudah mengungsi," tuturnya.
Adapun pertemuan digelar dalam rangka menyikapi berbagai persoalan, terutama kekerasan akibat konflik bersenjata, yang terjadi di wilayah Papua Tengah belakangan ini.
Menteri HAM bersama Gubernur, Bupati, dan DPRD dari wilayah Papua Tengah, utamanya membahas situasi menonjol di Intan Jaya dan Kabupaten Puncak akibat konflik bersenjata yang telah menyebabkan korban, baik meninggal dunia, luka-luka, hilang, maupun gelombang pengungsi.
Pigai menjelaskan pihaknya merespons serius situasi di Papua dalam kerangka dan tujuan tunggal, yaitu untuk mewujudkan Papua Tanah Damai melalui berbagai upaya rekonsiliasi dan perdamaian.
Dalam pertemuan, pemerintah daerah juga menyampaikan rencana mereka untuk memfasilitasi aparat agar bisa mendirikan pos-pos penjagaan sehingga tidak lagi menjadikan gereja atau rumah-rumah klasik sebagai pos militer.
Gubernur dan para bupati, kata dia, juga menyampaikan soal rencana pembangunan pos tersebut yang akan mereka fasilitasi, termasuk proses mencari tanah agar bisa dijadikan tempat mendirikan pos-pos penjagaan aparat, baik TNI maupun Polri.
Pada pertemuan itu, Menteri HAM turut mendengar langsung berbagai persoalan lain, seperti program Makan Bergizi Gratis (MBG) hingga rencana pembangunan Sekolah Rakyat dan infrastruktur jalan Trans-Papua.
Hal lain yang juga dibicarakan, yaitu konflik sosial di Kabupaten Puncak Jaya akibat pemilihan kepala daerah (pilkada), yang menurut Pigai, perlu upaya rekonsiliasi dan keadilan restoratif melalui denda adat serta kepastian pemerintah pusat untuk segera melantik bupati/wakil bupati definitif.
Terkait berbagai isu pembangunan di Papua, dikatakan bahwa pada umumnya Kementerian HAM akan menindaklanjuti dengan komunikasi pada kementerian teknis yang lain.
"Yang pasti kami bersama pemerintah daerah memiliki niat yang sama untuk mewujudkan Papua Tanah Damai melalui jalan rekonsiliasi dan perdamaian. Itu yang paling penting," ucap Pigai.
Sementara untuk konteks Papua pada umumnya, ia menuturkan saat ini pihaknya sedang menyusun Kelompok Kerja (Pokja) Papua Kementerian HAM sehingga ke depan seluruh persoalan terkait Papua akan digodok melalui pokja tersebut.
"Tidak lama lagi Pokja Papua terbentuk dan langsung kerja. Sama halnya dengan isu lain ke depan yang menjadi atensi publik sehingga bisa lebih fokus tertangani," ungkapnya. (Ant/P-2)
Indonesia mengedepankan upaya dialog dalam penanganan keamanan di Papua. Itu disampaikan menyusul TNI yang disebut melumpuhkan Mayer Wenda
Dia menjelaskan pihaknya menyampaikan harapan agar dukungan masyarakat terhadap proses demokrasi ini terus menguat.
Pembangkit Listrik Tenaga Biogas (PLTBg) dan Compressed Biomethane Gas (CBG) pertama di Papua diresmikan.
BMKG mencatat bahwa terjadi tsunami kecil di perairan Indonesia akibat gempa M 8,7 yang terjadi wilayah pesisir timur Rusia. Gelombang tsunami tersebut paling tinggi sekitar 20 cm.
BMKG Wilayah V Jayapura melaporkan bahwa tujuh daerah di Tanah Papua berisiko terdampak akibat gempa besar berkekuatan 8,7 magnitudo
WAKIL Presiden Gibran Rakabuming Raka menanggapi santai usulan sejumlah pihak agar dirinya berkantor di Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur atau Papua.
Lampung menjadi satu-satunya provinsi di Indonesia yang memiliki pergub tentang pedoman penguatan ikatan sosial dalam pencegahan konflik sosial.
Presiden Donald Trump mempercepat tenggat waktu rencana perdamaian antara Rusia dan Ukraina menjadi 10-12 hari.
WAKIL Ketua Komisi 1 DPR RI Sukamta khawatir berharap eskalasi konflik Thailand dan Kamboja di wilayah sekitar kuil suci Preah Vihear mereda.
SOSIALISASI Buku Teks Utama (BTU) Pendidikan Pancasila merupakan bagian dari sosialisasi strategis BPIP
Presiden Donald Trump akan mengirimkan senjata ke Ukraina dan menjatuhkan saksi dagang ke Rusia, jika perdamaian tidak tercapai 50 hari kedepan.
Ia juga menekankan bahwa Indonesia selalu memilih jalan damai dan kerja sama. Hal ini merupakan prinsip utama dalam hubungan antarnegara.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved