Headline
Istana minta Polri jaga situasi kondusif.
KEMENTERIAN Hak Asasi Manusia (HAM) berkomitmen menjadi jembatan antara pemerintah pusat dan daerah dalam menangani pengungsi akibat konflik di Papua. Hal itu disampaikan Menteri HAM Natalius Pigai saat bertemu dengan kepala daerah Papua Tengah di Bali, Jumat (6/6).
Menurut Pigai, ada 60 ribu warga dari Intan Jaya dan Puncak yang mengungsi ke Nabire dan Timika akibat konflik bersenjata. Bahkan, terdapat dua distrik, yaitu Sinak di Kabupaten Puncak dan Distrik Hitadipa di Kabupaten Intan Jaya yang seluruh masyarakatnya mengungsi.
Kementerian HAM, sambungnya, telah mendapat laporan yang utuh mengenai situasi akibat konflik tersebut. Dalam waktu dekat, Pigai mengatakan pihaknya akan turun untuk memastikan penanganan pengungsi bisa dilakukan dengan baik dan mendorong upaya-upaya rekonsiliasi untuk mewujudkan perdamaian di Bumi Cenderawasih.
"Kami tentu saja akan menjadi jembatan untuk kementerian-kementerian lain di pusat agar bersama pemeintah daerah turun ke lokasi-lokasi pengungsi dalam rangka pemenuhan kebutuhannya baik jangka pendek, menengah maupun panjang,” ujarnya dalam keterangan tertulis yang diterima Media Indonesia, Sabtu (7/6).
Pertemuan Pigai dengan Gubernur Papua Tengah, anggota DPRD tingkat provinsi dan kabupaten di Papua Tengah, Bupati Intan Jaya, dan Bupati Puncak dilakukan untuk membahas situasi menonjol di Intan Jaya dan Kabupaten Puncak akibat konflik bersenjata yang telah menyebabkan korban baik meninggal dunia, luka-luka, hilang maupun gelombang pengungsi.
"Kami bersama pemerintah daerah sama-sama ingin mendorong langkah-langkah rekonsiliatif untuk perdamaian di tanah Papua," kata Pigai. (Tri/P-2)
Lampung menjadi satu-satunya provinsi di Indonesia yang memiliki pergub tentang pedoman penguatan ikatan sosial dalam pencegahan konflik sosial.
PEMERINTAH Indonesia terus melanjutkan proses evakuasi Warga Negara Indonesia (WNI) dari kawasan konflik. 54 WNI dari Iran
Gencatan senjata adalah istilah yang kerap muncul dalam konteks konflik militer atau peperangan. Berikut penjelasan lengkapnya
Komnas HAM merespons serius situasi di Papua dalam kerangka dan tujuan tunggal, yaitu untuk mewujudkan Papua Tanah Damai melalui berbagai upaya rekonsiliasi dan perdamaian.
KOMISI Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menghimbau kepada semua pihak untuk tidak menggunakan pendekatan kekerasan dalam menangani konflik antara KKB dan aparat di tanah Papua
ANGGOTA Komisi XIII DPR RI, Yan Permenas Mandenas, menyoroti masih maraknya tambang ilegal di Papua, Papua Tengah, Papua Pegunungan, Papua Barat Daya dan Papua Barat.
TNI mengerahkan sejumlah Helikopter Caracal untuk menjemput mereka beserta orang tuanya yang tinggal di pelosok, pedalaman hutan dan pegunungan yang sulit dijangkau.
Dengan meningkatnya kapasitas penyaluran kredit yang terjamin, peluang ekonomi masyarakat Papua pun terbuka lebih luas.
Selain MBG, Pemprov Papua Tengah juga mengimplementasikan pemberian Makanan Tambahan dan BLT untuk balita, Cek Kesehatan Gratis, pembentukan 1.045 koperasi desa.
KETUA Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Gempur Papua, Panji Agung Mangkunegoro menuding aparat kepolisian melakukan penganiayaan terhadap dirinya saat aksi di Bandara Sentani, Papua
Para peserta merupakan mahasiswa baru yang diterima melalui jalur kerja sama antara Dinas Pendidikan Kabupaten Mappi, Papua Selatan dan UNJ.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved