Berita Terbaru Mahkamah Konstitusi Hari Ini

Hotman Paris Minta Prabowo Ambil Tindakan Setelah Putusan PK Mardani H Maming Dipertanyakan

Dalam sebuah diskusi mengenai putusan Peninjauan Kembali (PK) kasus Mardani H Maming, sejumlah pakar hukum sepakat bahwa keputusan tersebut tidak tepat.

Robohnya Mahkamah Kami

DI tengah euforia berlakunya PP No 44 Tahun 2024 terkait dengan peningkatan kesejahteraan hakim, tiba-tiba muncul kasus yang memalukan oleh sejumlah oknum hakim.

Pascaputusan MK, DPR akan Libatkan Buruh dalam Penyusunan RUU Ketenagakerjaan

UU Ketenagakerjaan yang baru nantinya harus linier dengan program pemerintah, mendukung iklim investasi, dan berpihak pada masyarakat.

Kemenaker Tunduk atas Putusan MK terkait Judicial Review UU Cipta Kerja

Kemenaker menghormati putusan Mahkamah Konstitusi yang telah memutuskan perkara judicial review Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja.

Begini Respons Apindo soal Putusan Mahkamah Konstitusi tentang Judicial Review UU Cipta Kerja

Putusan Mahkamah Konstitusi yang membatalkan beberapa ketentuan kunci UU Cipta Kerja dinilai dapat memicu ketidakpastian regulasi yang berdampak pada iklim investasi.

Airlangga Tegaskan Pemerintah akan Ikuti Putusan MK soal UU Cipta Kerja

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto buka suara atas putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mengabulkan permohonan terhadap uji materi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja.

Pengamat Apresiasi Gugatan Partai Buruh yang Menangkan Gugatan UU Cipta Kerja

Merespon hal tersebut, Direktur Ekonomi Center of Economic and Law Studies (Celios), Nailul Huda turut mengapresiasi Partai Buruh yang berhasil memenangkan gugatan UU Cipta Kerja di MK. 

MK Tolak Gugatan Terkait Politik Uang dalam UU Pemilu

Pemohon menilai frasa ‘setiap orang’ dalam beleid itu masih ada celah. Sebab, tidak menyakup tim kampanye pasangan yang tidak terdaftar di Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Dinilai Ambigu, Aturan Jadwal Pilkada Ulang dengan Calon Tunggal Dipersoalkan di MK

Mahkamah Konstitusi (MK) diinta menghapus frasa “dilaksanakan sesuai jadwal yang dimuat dalam peraturan perundang-undangan" dalam aturan pilkada ulang untuk calon tunggal

MK: Rakyat Bisa Datangi DPR untuk ikut Bahas UU

Apabila masyarakat merasa tidak diberi kesempatan untuk terlibat, kata dia, masyarakatlah yang harus menciptakan kesempatan tersebut untuk melibatkan diri.

Penetapan Pemenang Calon Tunggal Pilkada Dipersoalkan di MK

SYARAT penetapan pemenang Pilkada dengan calon tunggal  dipersoalkan di Mahkamah Konstitusi (MK) RI

Penataan Jadwal Pemilu Nasional dan Daerah Digugat ke MK

Perludem meminta kepada MK agar menyatakan sistem pemilu yang konstitusional adalah pemilu serentak nasional dan pemilu serentak daerah.

Komnas: Perampasan Hak Asuh Anak Termasuk Kekerasan pada Perempuan

KOMISI Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) menyampaikan bahwa peristiwa perampasan hak asuh anak oleh mantan suami dikenali sebagai tindak kekerasan.

Waspadai Modus Kecurangan Pilpres Diduplikasi saat Pilkada

Perludem khawatir para peserta kontestasi Pilkada 2024 mengikuti jejak atau modus yang digunakan pada waktu Pemilu 2024 kemarin.

Penyelenggara Pemilu Perlu Merefleksikan Putusan MK soal PHPU Pilpres

Perludem menilai penyelenggara pemilu harus mengantisipasi potensi kerawanan di daerah jelang kampanye Pilkada Serentak 2024 yang dimulai pada Rabu (25/9) mendatang.

12 Serikat Pekerja Ajukan Uji Konstitusi UU Tapera

SEBANYAK 12 serikat buruh/serikat pekerja mengajukan uji konstitusi UU Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tabungan Perumahan Rakyat (UU Tapera) ke Mahkamah Konstitusi (MK).

​​​​​​​Lembaga Penegak Hukum Harus Jalankan Putusan MK

PAKAR Hukum Pidana Universitas ST Thomas Medan Berlian Simarmata mengingatkan lembaga penegak hukum diharuskan untuk menyerahkan Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP)

Pengamat: Ketimbang Opsi Kotak Kosong, Mending Syarat Calon Independen Dipermudah

Sebaiknya suatu pilkada diulang jika calon tunggal di daerah tersebut tidak mendapatkan cukup dukungan dari pemilih atau kalah dibandingkan kotak kosong.

Utak-Atik Batas Usia Pejabat Publik Hadirkan Ketidakpastian Hukum

BATAS usia pejabat publik yang sering diutak-atik dalam UU akan berdampak pada ketidakpastian hukum.

Sering Ubah Syarat Usia Pejabat Timbulkan Ketidakpastian Hukum

Menurut MK, mengubah syarat usia terlalu sering dapat menimbulkan ketidakpastian hukum maupun ketidakadilan karena mudahnya terjadi pergeseran parameter kapabilitas atau kompetensi.

Hubungan Tiongkok-ASEAN, antara Kemitraan Strategis dan Tantangan Global

Mengembalikan Integritas Perguruan Tinggi

Jurus "Bodoh" agar Tidak Terjerat Kasus Hukum dalam Jabatan Publik

UMKM Perlu Adopsi Digitalisasi untuk Akses Pasar Global

1.000 Pelajar Selami Dunia Otomotif di GIIAS 2024

Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu

Daikin Salurkan Donasi Tangani Gizi Buruk di Indonesia