Berita Terbaru Mahkamah Konstitusi Hari Ini

MK, Vox Populi, dan Keseriusan Parpol

Putusan itu disampaikan MK pada Kamis (2/1) setelah mengadili empat perkara terkait dengan uji materi Pasal 222 Undang-Undang No 7/2017 tentang Pemilu.

Ambang Batas Pencalonan Presiden Dihapus, Pakar Sebut Sistem Kepartaian Perlu Diatur

Putusan MK yang menghapus syarat ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden (presidensial threshold) dapat berimplikasi kepada pengaturan sistem kepartaian.

Presidential Threshold Dihapus, DPR dan Pemerintah Segera Bahas Revisi UU Pemilu

Putusan MK yang menghapus presidential threshold harus dijadikan momentum untuk segera merevisi UU Pemilu, UU Pilkada, dan UU Parpol.

Mahkamah Konstitusi Hapus Presidential Threshold, Ini Kata Milenial

MK mengabulkan gugatan mengenai syarat presidential threshold pencalonan presiden 20% yang diusung oleh partai politik atau gabungan partai politik, milenial merespons

Parpol Harus Berani Majukan Kader Terbaiknya di Pilpres 2029

Partai politik harus berani mengkader, mempersiapkan kadernya untuk maju di peralatan Pilpres 2029. Itu baru partai politik yang berani.

MK Tolak Gugatan Terkait Ormas Dapat Jatah Konsesi Tambang

MAHKAMAH Konstitusi (MK) memutuskan menolak permohonan terkait dengan ormas dapat jatah konsesi tambang.

Kemendikdasmen Dukung Keputusan MK tentang Kewajiban Pendidikan Agama di Sekolah

MK berpandangan pendidikan nasional harus dilaksanakan secara demokratis dan berkeadilan sembari tetap menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, kultural, kemajemukan bangsa.

Hakim MK Dilarang Tangani Sengketa Pilkada dari Daerah Asalnya

Agar sidang dapat berjalan dengan baik dan selesai tepat waktu sesuai mandat MK akan menerapkan sistem persidangan dengan menggunakan tiga panel. 

MK Tolak Gugatan Penghapusan Kolom Agama di KTP

MK menyatakan bahwa perkawinan tidak sah apabila tanpa memiliki agama atau kepercayaan yang dianut warganegara.

Penghapusan Ambang Batas Pencalonan Presiden Amanat Reformasi

Sejak awal PAN memperjuangkan agar ruang demokrasi dibuka seluas-luasnya dengan memberikan kesempatan pada putra-putri terbaik bangsa sebagai capres dan cawapres.

Penghapusan Presidential Threshold Memurnikan Demokrasi 

 Haidar menjelaskan bahwa putusan ini bisa saja membuat partai non parlemen memenangkan pemilihan presiden. 

MK Hapus Presidential Treshold 20%, PDIP : Putusan MK Final dan Mengikat

MK menghapus syarat ambang batas pencalonan presiden atau presidential treshold 20% dari calon yang diusung gabungan partai politik, PDIP tegaskan putusan MK final dan mengikat

Putusan MK yang Cabut Presidential Threshold 20% Pengaruhi Dinamika Kabinet Prabowo

Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mencabut ambang batas pencalonan presiden atau presidential treshold 20% diyakini akan mengubah konstelasi politik di Tanah Air, kabinet Prabowo

Penghapusan Presidential Threshold Mencabut 'Golden Ticket' Partai dan Elite Penguasa

SIKAP progresif Mahkamah Konstitusi (MK) dengan putusan bernomor 62/PUU-XXII/2024 yang menghapus ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold dinilai cukup beralasan.

Calon Petahana Wajib Cuti Saat Maju Pilkada

Dalam upaya menghadirkan pemilihan yang jujur dan adil, diperlukan penambahan atau perpanjangan waktu dalam menjalani cuti di luar tanggungan negara.

Kuasa Hukum Yoon Suk Yeol Nilai Surat Perintah Penahanan Ilegal dan Tidak Sah

Tim hukum Yoon mengecam surat perintah tersebut sebagai ilegal dan telah mengajukan keberatan ke Mahkamah Konstitusi. 

Ambang Batas Pencalonan Presiden Dihapus Setelah Digugat 36 Kali

Adanya gugatan sebanyak 36 permohonan menandakan bahwa ambang batas pencalonan presiden memang bermasalah, bertentangan dengan moralitas politik dan rasionalitas konstitusi

Presidential Threshold Jadi 0, Perindo: Buka Ruang bagi Parpol Non-Parlemen

MK kalbulkan penghapusan presidential threshold atau ambang batas pencalonan presiden dan calon wakil presiden. Ini respon dari Partai Perindo.

Dua dari Sembilan Hakim MK Menolak Penghapusan Presidential Threshold

DUA dari sembilan hakim konstitusi, yakni Anwar Usman dan Daniel Yusmic dinyatakan memiliki pendapat berbeda soal penghapusan presidential threshold.

Pemerintah Kaji Putusan MK soal Ambang Batas Pencalonan Presiden

MENTERI Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas mengatakan pemerintah menghargai keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menghapus ambang batas pencalonan presiden

Memikirkan Indonesia Bersama Sukarno dan Megawati

Kohesivitas Sosial Indonesia-Singapura

Trump dan Dunia di Tepi Jurang

UMKM Perlu Adopsi Digitalisasi untuk Akses Pasar Global

1.000 Pelajar Selami Dunia Otomotif di GIIAS 2024

Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu

Daikin Salurkan Donasi Tangani Gizi Buruk di Indonesia