Berita Terbaru Mahkamah Konstitusi Hari Ini

MK Sudah Terima 55 Permohonan Sengketa Pilkada 2024 Tingkat Kabupaten

Permohonan terbanyak berasal dari sengketa hasil pilkada tingkat kabupaten, yakni sebanyak 55 permohonan.

Adili Sengketa Pilkada Banjarbaru, MK Diminta Jangan Terpaku Aspek Formalitas

MAHKAMAH Konstitusi (MK) diingatkan untuk tidak terpaku pada aspek formalitas dalam menyidangkan sengketa hasil Pilkada Kota Banjarbaru 2024.

MK Terima 19 Permohonan Sengketa Hasil Pilkada 2024

MK telah menerima 19 sejumlah permohonan sengketa hasil pemilihan kepala daerah (pilkada) 2024. Komisi Pemilihan Umum (KPU) di daerah telah menetapkan hasil pilkada.  

Calon Tunggal Menang 100%, Pilkada Banjarbaru 2024 Terbanyak Disengketakan di MK

Dilansir dari laman resmi MK, empat permohonan perkara Pilkada Banjarbaru 2024 didaftarkan pada Rabu (4/12). 

Putusan MK Soal Kewenangan KPK Benturkan Polisi Militer dan Kejaksaan

Soleman B Ponto menilai Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 87/PUU-XXI/2023 membenturkan kewenangan KPK dengan Kejaksaan dan TNI lewat Polisi Militer.

Mabes TNI Respons Putusan MK terkait Kewenangan KPK Mengusut Korupsi di Militer: Kami Hormati

MABES TNI merespons terkait putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menyatakan bahwa KPK bisa mengusut kasus korupsi di lingkungan militer

KPK Bisa Usut Korupsi Militer, Pengamat: TNI Harus Hormati Putusan MK

KPK bisa mencontoh sistem pemberantas korupsi yang terkoneksi dengan sistem peradilan militer, seperti di Kejaksaan Agung

Demokrat Tantang PDIP Buktikan Klaim Kecurangan di Pilkada Jateng

Ia mengatakan setelah hasil KPU keluar untuk dapat menempuh jalur hukum.

KPU Bersiap Tangani Sengketa Hasil Pilkada 2024

Ketua MK Suhartoyo mengungkap pihaknya sudah menggelar simulasi penanganan sengketa Pilkada 2024

Putusan MK, KPK berwenang Usut Korupsi Militer Hingga Inkrah

Penegasan tersebut merupakan pemaknaan baru Mahkamah Konstitusi terhadap Pasal 42 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK (UU 30/2002).

PDIP akan Bawa Dugaan Kecurangan TSM Pilkada ke MK

PDIP menemukan berbagai bentuk  kecurangan dan pelanggaran yang dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan masif (TSM) di sejumlah daerah pada perhelatan Pilkada 2024 dan membawanya ke MK.

PDIP Nilai Kekalahan Airin-Ade di Pilkada Banten 2024 Sebuah Anomali

KETUA DPP PDIP Ahmad Basarah mengatakan kekalahan pasangan Airin Rachmy Diany-Ade Sumardi di Pilkada Banten 2024 merupakan sebuah anomali.

Guru Besar Konstitusi Ungkap Tips Jitu Hadapi Sengketa Pilkada

Kuasa hukum pemohon berpandangan harus melayani sesuai keinginan pasangan yang kalah demi memenuhi prinsip gugur kewajiban.

Guru Besar Konstitusi Ungkap Tips Jitu Hadapi Sengketa Pilkada

Guru Besar Ilmu Hukum Konstitusi Andi Muhammad Asrun mengungkapkan sejumlah pola yang kerap terjadi dalam sengketa pemilihan kepala daerah (pilkada).

BP Batam Klarifikasi Tudingan Hoaks Terkait Pengakhiran Alokasi Lahan Purajaya

BP Batam membantah tudingan yang beredar di media massa terkait pengakhiran alokasi lahan Hotel Purajaya.

Pidanakan TNI/Polri tak Netral Butuh Komitmen Solid

Putusan MK hanya akan efektif apabila Bawalsu dan aparat penegak hukum di Kepolisian dan Kejaksaan serta Pengadilan punya komitmen yang solid dan progresif.

Pemerintah dan DPR Bakal Usul Revisi UU Ketenagakerjaan

Pihaknya bakal mematuhi hasil putusan Mahkamah Konstitusi (MK) bernomor 168/PUU-XX1/2023 yang memerintahkan agar kluster ketenagakerjaan dikeluarkan dari Undang-Undang Cipta Kerja

KPK Tegaskan Alexander Tak Bawa Nama Instansi dalam Gugatannya di MK

Tessa mengaku tidak mengetahui isi materi dalam gugatan Alex di MK. Semua prosesnya diserahkan ke pengadilan tertinggi tersebut.

Sesalkan Putusan PK, Mantan Ketua MK: Batalkan Putusan Pengadilan Tipikor

Mantan Ketua mahkamah konstitusi (MK) Hamdan Zoelva melihat putusan tidak ideal itu, sebab, putusan tingkat pertama sampai dengan kasasi jelas mengandung beberapa kesalahan

Hotman Paris Minta Prabowo Ambil Tindakan Setelah Putusan PK Mardani H Maming Dipertanyakan

Dalam sebuah diskusi mengenai putusan Peninjauan Kembali (PK) kasus Mardani H Maming, sejumlah pakar hukum sepakat bahwa keputusan tersebut tidak tepat.

Hubungan Tiongkok-ASEAN, antara Kemitraan Strategis dan Tantangan Global

Mengembalikan Integritas Perguruan Tinggi

Jurus "Bodoh" agar Tidak Terjerat Kasus Hukum dalam Jabatan Publik

UMKM Perlu Adopsi Digitalisasi untuk Akses Pasar Global

1.000 Pelajar Selami Dunia Otomotif di GIIAS 2024

Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu

Daikin Salurkan Donasi Tangani Gizi Buruk di Indonesia