Pemungutan Suara Ulang akan Berdampak Pada Kebijakan Strategis di Daerah

PENELITI Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Haykal menilai bahwa keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) untuk melaksanakan pemungutan suara ulang (PSU) di beberapa daerah adalah hal yang sangat wajar.

Menurut Haykal, hal itu merupakan satu-satunya cara untuk menciptakan kesetaraan dan keadilan di dalam pelaksanaan pilkada, yang mungkin sebelumnya terdapat permasalahan.

"MK putuskan melakukan pilkada ulang di daerah-daerah yang memiliki permasalahan dengan keterpenuhan syarat calon pemenang pilkadanya, sehingga sangat wajar apabila pilkadanya harus diulang agar menciptakan kesetaraan dan keadilan dalam pelaksanaan pilkada," kata Haykal saat dihubungi, Senin (24/2).

Baca juga : Jelang Pilkada, KPU Laksanakan Rekapitulasi Nasional PSU pada 25 Juli

Ia menilai banyaknya daerah yang ternyata harus melakukan PSU tentu sangat menjadi perhatian. Hal ini menunjukkan bahwa permasalahan-permasalahan dasar yang ada tidak begitu dicermati oleh penyelenggara pemilu saat itu.

Apalagi, kata Haykal, jika permasalahan itu berkaitan dengan keterpenuhan syarat calon yang seharusnya dapat dicermati oleh penyelenggara pemilu dalam proses pelaksanaan pilkada.

Ia mencontohkan, seperti halnya pada pemilihan Wali Kota Banjarbaru yang jelas-jelas menghilangkan nilai suara terbanyak karena teknis penyelenggaraan yang bermasalah.

Baca juga : Bawaslu Pasang Mata Awasi Pelaksanaan Pilkada dan Pemilu Ulang

Ataupun juga pemilihan Bupati Tasikmalaya yang jelas diikuti oleh salah satu kandidat yang telah menjabat selama dua periode masa jabatan. "Hal itu tentunya menunjukkan ada permasalahan kualitas penyelenggara pilkada di daerah-daerah tersebut," ujarnya.

Lebih lanjut, terkait dengan adanya pelaksanaan PSU di beberapa daerah, imbuh dia, tentunya akan berdampak pada kebijakan-kebijakan strategis yang tengah diambil di daerah-daerah tersebut.

Oleh karena itu, Haykal menyarankan agar masa jabatan penjabat kepala daerah di daerah-daerah yang melaksanakan PSU harus di perpanjang agar tidak terjadi permasalahan di dalam urusan pemerintahan.

"Atau jika kepala daerah definitifnya masih ada harus dilanjutkan masa jabatan, selama masih memenuhi ketentuan yang ada di dalam putusan MK terkait hal tersebut," tuturnya. (Fik/P-2)