NEWSTICKER

Ahok Bingung Dasar Hitungan Kerugian Rp285 T

Kasus Korupsi Pertamina, Ahok: Periksa Presiden

Gara-Gara Jokowi, Pertamina Batal Untung Rp100,57 T

Dugaan Intervensi, Ahok Mengaku tak Kenal Rizal Chalid

Lapangan Golf Tempat Negosiasi Minyak Paling Murah

Jelang Pilkada, KPU Laksanakan Rekapitulasi Nasional PSU pada 25 Juli

Mohamad Farhan Zhuhri

19/7/2024 16:10

Jelang Pilkada, KPU Laksanakan Rekapitulasi Nasional PSU pada 25 Juli — Petugas KPPS berjaga di depan bilik suara di TPS saat PSU(ANTARA FOTO/Olha Mulalinda)

KOMISI Pemilihan Umum (KPU) Republik Indonesia tengah menyiapkan tahapan untuk pelaksanaan pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2024 serentak yang akan berlangsung 27 November 2024.

Plt Ketua KPU RI Mochammad Afifuddin mengatakan beberapa daerah masih melakukan pemungutan suara ulang (PSU). Untuk itu pihaknya berharap PSU akan sesuai dengan jadwal.

"Kami sedang menyiapkan tahapan-tahapan pilkada, meskipun beberapa daerah masih menyisakan PSU dan rekapitulasi yang berlangsung hari ini," ujarnya dalam Diskusi Media Persiapan Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 di Gedung KPU, Jakarta, Jumat (19/7).

Baca juga : KPU Pastikan Logistik untuk PSU di Beberapa Daerah sudah Siap

Ia menjelaskan, sebanyak 20 daerah masih melakukan PSU. Nantinya, rekapitulasi nasional akan dilakukan pada tanggal 25 Juli 2024.

"Kemungkinan akan kita lakukan di tanggal 25 Juli, kalau tidak ada perubahan jadwal," ujar Afif.

"Jadi misalnya di Sumatera Barat, mudah-mudahan sudah selesai semua PSU DPD, kemudian di Kalimantan Utara ada, di Jaya Wijaya ada, kemudian di Gorontalo dan juga di Riau," sambungnya.

Berikut daftar wilayah PSU sesuai putusan Mahkamah Konstitusi

DPRD Provinsi Gorontalo 6
DPRD Kota Tarakan 1
DPRD Provinsi Riau 3
DPRD Kabupaten Rokan Hulu 3
DPRD Kabupaten Jayawijaya 4
DPR Papua Pegunungan 1 (Provinsi)
DPD RI Sumatera Barat
DPRD Kabupaten Indragiri Hulu 5
DPRD Kabupaten Meranti 4
DPRD Kota Dumai 4
DPR Papua Barat Daya 3 (Provinsi)
DPRD Kabupaten Sintang 5
DPRD Kabupaten Samosir 1
DPRD Kabupaten Nias Selatan 6
DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan 2
DPRD Provinsi Jambi 2
DPRD Kabupaten Gorontalo 2
DPRD Kota Ternate 2
DPRD Kota Cirebon 2
DPRD Kabupaten Cianjur 3. (Far/Z-7)

Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com

Editor : Abdillah M. Marzuqi

Berita Lainnya

Jelang Pilkada Ulang, Polda Babel Kerahkan Polisi Bersenjata Patroli
25/8/2025 21:25
Para personel ini kemudian dibagi menjadi dua Tim untuk melaksanakan patroli diberbagai titik yang ada di Kota Pangkalpinang dan Kabupaten Bangka.
5 Daerah Gelar PSU dan Pilkada Ulang, Logistik Siap 100%
25/7/2025 23:19
Pemerintah memastikan bahwa logistik dan administrasi sudah aman.
Polda Kalteng Pastikan Kesiapan Hadapi PSU Pilkada Kabupaten Barito Utara
29/6/2025 21:39
POLDA Kalimantan Tengah (Kalteng) memastikan kesiapan dalam menghadapi Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pilkada tahun 2024, di Kabupaten Barito Utara berjalan aman, nyaman dan kondusif.
KPU Sebut Anggaran PSU Pilkada Papua Masih 60 Persen
24/6/2025 16:55
ANGGOTA Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Idham Holik mengatakan anggaran untuk penyelenggaraan pemungutan suara ulang (PSU) Pilkada Papua 2024 belum sepenuhnya cair.
MK Kembali Terima Gugatan PSU Pilkada Kabupaten Pesawaran
02/6/2025 19:31
Mahkamah Konstitusi (MK) kembali menerima pengajuan gugatan hasil pemungutan suara ulang (PSU) Pilkada 2024 setelah rampung menyidangkan dua gelombang gugatan hasil PSU
KPU Siap Gelar PSU Pilkada 2024 di Tiga Daerah Besok
23/5/2025 19:05
Daerah yang menggelar PSU besok adalah Kabupaten Mahakam Ulu, Kota Palopo, dan Kabupaten Pesawaran.
Jokowi Soal Uji Materi UU Pemilu: Setiap warga Kedudukannya Sama di Depan Konstitusi
27/2/2026 15:23
PRESIDEN ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) mengomentari uji materi Pasal 169 Undang-Undang Nomor 7/2017 tentang Pemilihan Umum atau UU Pemilu yang dilayangkan dua advokat.
UU Penanggulangan Bencana Digugat ke MK, Pemerintah: Status Bencana Bukan Diskresi Tanpa Batas
26/2/2026 15:44
Pemerintah juga menolak anggapan bahwa penetapan status bencana rawan dipolitisasi karena belum adanya Peraturan Presiden (Perpres).
Pakar: Permohonan Larangan Keluarga Presiden Maju Pilpres di MK Perlu Dipertimbangkan
26/2/2026 13:51
Pakar Hukum UI Titi Anggraini menilai gugatan larangan keluarga Presiden maju Pilpres di MK penting demi menjaga keadilan kompetisi dan mencegah nepotisme.
DPR Tegaskan Peradilan Militer Bukan Ruang Impunitas bagi Prajurit TNI
25/2/2026 18:13
Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia menegaskan peradilan militer bukan ruang impunitas dalam sidang uji materi UU Peradilan Militer di Mahkamah Konstitusi.
Aturan TNI-Polri Aktif Bisa Pimpin KPK Digugat ke MK, Dinilai Ancam Independensi
25/2/2026 18:02
Ketentuan UU KPK yang dinilai membuka peluang anggota TNI dan Polri aktif menjabat pimpinan KPK digugat ke Mahkamah Konstitusi karena dianggap multitafsir.
Kuota Internet Hangus Digugat ke Mahkamah Konstitusi, Pemohon Nilai Operator Rugikan Konsumen
25/2/2026 17:54
Pengemudi ojol dan lembaga hukum menggugat ketentuan UU Perlindungan Konsumen dan UU Cipta Kerja ke Mahkamah Konstitusi terkait praktik hangusnya kuota internet prabayar tanpa kompensasi.

LOAD MORE

Opini

Manusia Rohani
27/2/2026 14:42
Menjaga Arah dan Nilai NU Harvest Maslaha
27/2/2026 05:15
Perdamaian, antara Kekuatan Koersif Negara dan Kesadaran Kolektif
27/2/2026 05:10

LOAD MORE

Kolom Pakar

Menenun Masa Depan di antara Tarif dan Modal Global
23/2/2026 05:00
Refungsionalisasi Kawasan Hutan sebagai Momentum Transisi Agroindustri 7.0
16/2/2026 05:05
Kompromi Bersyarat Prabowo-Ormas Islam
09/2/2026 05:00

LOAD MORE

BenihBaik

UMKM Perlu Adopsi Digitalisasi untuk Akses Pasar Global
10/3/2025 22:58
1.000 Pelajar Selami Dunia Otomotif di GIIAS 2024
25/7/2024 23:25
Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu
09/6/2024 11:25
Daikin Salurkan Donasi Tangani Gizi Buruk di Indonesia
22/1/2024 20:12

LOAD MORE

Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved