Berita Terbaru Mahkamah Konstitusi Hari Ini

Pramono-Rano Apresiasi Keputusan Paslon Lain tak Gugat ke MK

KPU DKI Jakarta menyatakan baru akan mengumumkan pemenang Pilkada Jakarta 2024 paling lambat tiga hari setelah MK memberitahukan BRPK.

Kemenangan Pram-Doel tak Digugat di MK

Ada pula tiga permohonan terkait pemilihan gubernur Maluku Utara dan tiga permohonan yang menggugat hasil pemilihan gubernur Papua Selatan.

212 Permohonan Gugatan Sengketa Pilkada, Pigub Jakarta Nihil

KPU Provinsi DKI Jakarta menetapkan hasil pemilihan gubernur dan wakil gubernur pada Minggu (8/12). 

Andika-Hendi Layangkan Gugatan Hasil Pilkada Jateng 2024 ke MK

Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah nomor urut 1 Andika Perkasa-Hendrar Prihadi resmi menggugat hasil Pilkada Jateng 2024 ke Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi.

Risma-Gus Hans Gugat Hasil Pilkada Jatim 2024 ke MK

Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur nomor urut 3 Tri Rismaharini-Zahrul Azhar Asumta (Risma-Gus Hans) resmi menggugat hasil Pilkada Jatim 2024 ke Mahkamah Konstitusi.

RK-Suswono Batal Ajukan Gugatan Pilkada Jakarta ke MK

PASANGAN calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta nomor urut 1, Ridwan Kamil (RK)-Suswono, batal mengajukan gugatan  hasil Pilkada Jakarta 2024 ke Mahkamah Konstitusi (MK). 

MK Siapkan Sistem Pendukung untuk Hadapi Lebih dari 200 Gugatan Sengketa Pilkada

MAHKAMAH Konstitusi (MK) masih membuka pendaftaran terkait permohonan perselisihan hasil pemilihan (PHP) kepala daerah

KPU Siap Hadapi Sengketa Pilkada 2024 di MK

Ketua KPU RI Mochammad Afifuddin mengatakan, sejumlah persiapan sudah dilakukan untuk mengoptimalkan jalannya persidangan.

MK Harus Siapkan Mekanisme untuk Cegah Konflik Kepentingan Hakim pada Sengketa Pilkada

PENELITI Perludem Haykal mengatakan Mahkamah Konstitusi (MK) harus menyiapkan sejumlah mekanisme untuk mencegah konflik kepentingan saat menangani sengketa hasil Pilkada 2024

Tim Ridwan Kamil-Suswono Pastikan akan Daftarkan Gugatan Hasil Pilkada ke MK di Hari Terakhir

Atas dasar itu, Muslim meminta agar seluruh pihak menunggu pengajuan gugatan yang akan dilakukan paslon Ridwan Kamil-Suswono. 

Hari Terakhir Pendaftaran Sengketa Pilkada 2024, Tim Dharma-Kun Masih Kaji Materi Gugatan

Rieke Tofan mengatakan gugatan ke MK itu sedang dalam tahap penyusunan. Dikatakan bahwa pihaknya masih menggodok sejumlah bukti untuk diajukan dalam menggugat hasil pilkada. 

Willy Ungkap Hambatan Penyusunan RUU KKR

Pemerintah dan DPR tetap berkomitmen memperkuat pembangunan HAM di Indonesia sehingga ke depan akan lebih bersinergi atau berkolaborasi intens untuk menyelesaikan rencana itu.

MK Terima 5 Gugatan Sengketa Pilgub

Ketua MK Suhartoyo menjelaskan bahwa sidang tetap akan dilaksanakan oleh tiga panel Hakim Konstitusi.

MK Sudah Terima 251 Permohonan Sengketa Pilkada 2024

Permohonan sengketa hasil pemilihan bupati-wakil bupati menjadi yang paling banyak diterima MK, yakni sebanyak 201 permohonan. 

Timses Pram-Rano Siap Hadapi Gugatan Di MK

Todung juga mengatakan bahwa bukti dan saksi yang sudah ada ini adalah pihak yang mengawal proses pemungutan sura dan perhitungan berjenjang.

Jangan Terperdaya Pihak yang Mengaku Bisa Atur Sengketa Pilkada di MK

Sebanyak 240 permohonan yang terdiri dari dua permohonan sengketa pemilihan gubernur, 194 permohonan sengketa pemilihan bupati, dan 44 sengketa pemilihan wali kota.

Permohonan Sengketa Pilkada 2024 di MK Capai 200, KPU Bakal Gelar Konsolidasi

KOMISI Pemilihan Umum (KPU) bakal menggelar konsolidasi untuk menghadapi sengketa Pilkada Serentak 2024 di Mahkamah Konstitusi (MK).

Bawaslu RI akan Hadapi Laporan Perselisihan Hasil Sengketa Pilkada Secara Netral

ANGGOTA Bawaslu Totok Hariyono menyebut bahwa pihaknya sudah melakukan sejumlah persiapan untuk menghadapi berbagai sengketa perselisihan hasil Pilkada di Mahkamah Konstitusi (MK).

Ini Saran Pengamat untuk Calon Kepala Daerah yang Menggugat Hasil Pilkada ke MK

Mahkamah Konstitusi (MK) dalam menangani perselisihan hasil pilkada akan dilihat pada parameter keterkaitan antara materi gugatan dan dampak keterpilihan

DPR Kaji Usulan Pemilu Nasional dan Pilkada Dijeda 2 Tahun

DPR menanggapi adanya permohonan judicial review yang diajukan oleh Perludem

Buku dan Peradaban Bangsa

Tantangan Hilirisasi Pertanian

Bahaya Cengkeraman Framing di Zaman Artificial Intelligence

UMKM Perlu Adopsi Digitalisasi untuk Akses Pasar Global

1.000 Pelajar Selami Dunia Otomotif di GIIAS 2024

Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu

Daikin Salurkan Donasi Tangani Gizi Buruk di Indonesia