Headline
Dalam suratnya, Presiden AS Donald Trump menyatakan masih membuka ruang negosiasi.
Dalam suratnya, Presiden AS Donald Trump menyatakan masih membuka ruang negosiasi.
Tidak semua efek samping yang timbul dari sebuah tindakan medis langsung berhubungan dengan malapraktik.
KETUA Umum PKB Abdul Muhaimin Iskandar menyoroti keterlibatan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT) Yandri Susanto dalam Pilkada Serang, sehingga Mahkamah Konstitusi (MK) membatalkan hasil pilkada di daerah tersebut. Pemungutan suara ulang (PSU) pun harus dilakukan.
Gus Imin, sapaan akrab Abdul Muhaimin Iskandarm mengatakan gugatan hasil Pilkada Serang sudah diputuskan MK. Isi putusan MK sangat jelas, yaitu mengulang Pilkada Serang, Banten. "Sudah diputuskan MK, tentu harus kita taati," terang Gus Imin, dikutip Kamis (27/2).
Putusan MK bersifat final dan mengikat, semua pihak harus tunduk dan mengikuti putusan tersebut. Sudah tidak ada lagi upaya hukum lainnya.
Untuk itu, Gus Imin meminta agar semua pihak, baik pasangan calon yang akan bertanding dan KPU sebagai penyelenggara pemilihan harus segera melakukan persiapan untuk pilkada ulang.
"Karena itu persiapkan dengan baik pelaksanaan pemilu ulang," tutur Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (PM) itu.
Mantan Wakil Ketua DPR RI itu menegaskan bahwa kasus pilkada ulang di Serang harus menjadi pelajaran bagi pejabat publik. Mereka harus berhati-hati dan tidak cawe-cawe dalam proses demokrasi lima tahunan itu.
"Sekaligus jadi pelajaran penting ya. Agar hati-hari sebagai pejabat publik," ungkap politisi kelahiran Jombang, Jawa Timur itu.
Adapun MK membatalkan hasil Pilkada Serang dan memerintahkan PSU. MK menemukan adanya keterlibatan Mendes Yandri Susanto dalam mendukung pasangan nomor urut 2, Rachmatu Zakiyah-M Najib Hamas.
Yandri yang merupakan merupakan suami calon bupati Ratu Rachmatu Zakiyah, menghadiri dan menyelenggarakan kegiatan yang mengarah pada dukungan para kepala desa secara masif kepada pasangan nomor urut 2.
Dengan keterlibatan Yandri yang begitu jelas, MK pun membatalkan Pilkada Serang dan harus dilaksanakan PSU. PSU akan tetap diikuti oleh dua pasangan calon, yakni Andika Hazrumy-Nanang Supriatna dan Ratu Rachmatuzakiyah-M. Najib Hamas.
Daftar pemilih tetap (DPT) yang digunakan dalam pemungutan suara pada 27 November 2024 akan tetap berlaku dalam PSU mendatang. MK juga meminta Kepolisian Daerah Banten melakukan pengamanan selama pelaksanaan PSU agar pemilihan ulang berjalan dengan lancar dan adil. (Ykb/P-2)
Ketika Bawaslu dan DKPP melaksanakan tugasnya, maka tidak akan menimbulkan informasi yang simpang siur di tengah masyarakat.
PIHAK Istana memilih bungkam saat ditanyakan soal Mendes Yandri Susanto yang disebut cawe-cawe dalam memenangkan istrinya, Ratu Rachmatu Zakiyah di Pilkada Kabupaten Serang
Yandri membantah dirinya telah ikut campur dalam Pilbup Serang. Ia juga membantah dalil MK yang menyebut kehadirannya pada Raker Apdesi Kabupaten Serang pada 3 Oktober 2024.
Mendes Yandri Susanto, dapat dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) jika sterbukti 'cawe-cawe' dalam Pilkada Kabupaten Serang
PAN menghormati putusan MK yang menyatakan Pilkada Kabupaten Serang harus menggelar pemungutan suara ulang atau PSU.
Menko Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar atau Cak Imin menyatakan sebanyak 100 Sekolah Rakyat akan mulai beroperasi penuh pada awal Agustus 2025.
Pemerintahakan mencabut pemberian bantuan sosial (bansos) bagi para penerima manfaat yang terbukti menggunakannya untuk bermain judi online (judol).
Cak Imin sempat heran baru mengetahui informasi tersebut. Ketua Umum PKB itu mengatakan praktik prostitusi itu masalah gawat.
Ia juga menyampaikan target perbaikan sistem penyaluran bantuan dalam empat bulan ke depan untuk memastikan tidak ada bantuan yang salah sasaran.
KPK membuka peluang memanggil tiga mantan Menaker sekaligus politikus PKB, Muhaimin Iskandar alias Cak Imin, Hanif Dhakiri, dan Ida Fauziyah dalam kasus dugaan pemerasan TKA
Saat itu, Muhaimin Iskandar alias Cak Imin menjabat sebagai Menteri di Kemenaker. KPK sudah memberikan rekomendasi atas pemerasan tidak terjadi.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved