NEWSTICKER

Berita Terbaru Mahkamah Konstitusi Hari Ini

Kembali Diuji, MK Minta Pemohon Perbaiki Permohonan Uji Materiil UU Pemilu
06/4/2023 19:05
(MK) meminta pemohon untuk memperbaiki permohonan dalam uji materiil UU 7/2017 tentang Pemilu (UU Pemilu).
Ahli: Sistem Pemilu Proporsional Terbuka Sudah Waktunya di Evaluasi
05/4/2023 19:05
Sudah saatnya sistem proporsional terbuka dievaluasi. Hal itu dikemukakan oleh anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) periode 2017-2022 Fritz Edward Siregar.
Partai Buruh Nilai Perppu Hanya Copy Paste Isi UU Cipta Kerja
05/4/2023 09:26
Perppi terkesan hanya meng-copy paste atau memindahkan isi UU Cipta Kerja, meski kalangan buruh sudah mengusulkan draft usulan untuk dimasukan ke dalamnya.
KPU Terbiasa Hadapi Perubahan Regulasi Pemilu
04/4/2023 23:08
Mantan Ketua KPU Arief Budiman sebut KPU sudah terbiasa hadapai perubahan regulasi di tengah tahapan
Kewenangan Presiden Mengangkat dan Memberhentikan Jaksa Agung digugat ke MK
04/4/2023 19:32
Kewenangan presiden mengangkat dan memberhentikan Jaksa Agung didugat ke MK
PSI Perjuangkan 21,2 Juta Hak Konstitusional Anak Muda ke MK
03/4/2023 23:35
Batasan usia minimal 40 tahun sebagai capres dan cawapres disyaratkan Pasal 169 huruf q UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
MA Tolak Banding, Hukuman Mardani Maming Diperberat Jadi 12 tahun Penjara
03/4/2023 20:30
MA melalui Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Banjarmasin, Kalimantan Selatan atau Kalsel juga mengadili Mardani H Maming dengan vonis 12 belas tahun penjara.
Jimly Asshiddiqie Usulkan Hakim MK Minimal Berusia 60 Tahun
30/3/2023 22:04
MANTAN Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Jimly Asshiddiqie mengusulkan hakim MK minimal berusia 60 tahun,
DKPP Beri Sanksi Ketua KPU karena Komentar Sistem Proporsional Tertutup
30/3/2023 20:10
DKPP menjatuhkan sanksi berupa peringatan terhadap Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hasyim Asy'ari karena komentarnya soal sistem proporsional tertutup pada Pemilu 2024.
Mantan Ketua MK Jimly Asshididiqie Minta Revisi UU MK Hapus Ketentuan Pemecatan Hakim
30/3/2023 17:55
Jimly Asshiddiqie meminta ketentuan evaluasi dan pemecatan hakim MK dihapus dalam revisi Undang-Undang (UU) MK.
Mahkamah Konstitusi Tolak Uji Materi UU Kepailitan
30/3/2023 17:00
MAHKAMAH Konstitusi (MK) menolak permohonan pengujian Pasal 31 ayat (1) dan Penjelasan Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan.
MK Tolak Uji Materi Presidential Threshold, Hakim MK Saldi Isra Miliki Pandangan Berbeda
30/3/2023 16:36
MK Tolak Uji Materi Presidential Threshold
MK Kembali Tolak Uji Materi Presidential Threshold
30/3/2023 15:18
MK kembali menolak uji materi tentang ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold.
MK Tolak Permohonan Uji Materiil UU Pers
30/3/2023 15:14
Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan menolak seluruh permohonan pengujian materiil Pasal 15 ayat (2) huruf (d) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers (UU Pers).
Sidang MK: Pasal Karet dalam UU ITE Bikin Resah Masyarakat
29/3/2023 17:21
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dinilai memuat sejumlah pasal karet. Hal itu berpotensi merugikan masyarakat.
Sidang Pengujian UU Pemilu Di MK Ditunda
29/3/2023 12:25
MK menunda sidang lanjutan pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum karena ahli dari pemohon baru diajukan Selasa (28/3).
MK Tunda Sidang Formil Perppu Cipta Kerja
28/3/2023 13:42
Mahkamah Konstitusi (MK) menunda sidang pengujian formil Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja.
Anggota DPR Minta MK Tak Lanjutkan Pengujian Perppu Cipta Kerja
28/3/2023 09:22
Merespons pengujian Perppu No 2 Tahun 2022, DPR RI dalam petitumnya berpandangan bahwa permohonan tersebut tidak relevan karena telah kehilangan objek pengujiannya.
MK Tetap Memproses Gugatan Perppu Cipta Kerja
27/3/2023 22:26
MK nilai Perppu Ciptaker yang telah disahkan menjadi Undang-undang oleh DPR RI belum kehilangan objek hukum.
DPR Persilahkan Publik Gugat UU Cipta Kerja ke MK
24/3/2023 23:42
DPR mempersilahkan publik yang tidak menyetujui pengesahan Perppu Cipta kerja menempuh jalur uji materi di Mahkamah Konstitusi (MK)