Berita Terbaru Mahkamah Konstitusi Hari Ini

MK Kabulkan Penarikan Permohonan Uji Ketentuan Pajak Penghasilan

MAHKAMAH Konstitusi (MK) mengabulkan permohonan penarikan kembali oleh pemohon terkait Pengujian Materiil Undang-Undang omor 7 Tahun 2021 mengenai perpajakan.

MK Putuskan Praperadilan Tetap Jadi Wewenang Pengadilan Negeri

Putusan MK Nomor 21/PUU-XII/2014 telah memperluas kewenangan praperadilan, termasuk untuk memeriksa sah atau tidaknya penetapan tersangka

MK Tolak Permohonan Pembatalan ‘Periksa Kejiwaan’ dalam Seleksi Panwaslu

MAHKAMAH Konstitusi (MK) menolak gugatan permohonan untuk membatalkan ketentuan periksa kejiwaan dalam seleksi panitia pengawas pemilu (panwaslu)

Penyelesaian Sengketa Pilpres di MK Tetap 14 Hari Kalender

MAHKAMAH Konstitusi (MK) tidak mengubah jangka waktu penyelesaian sengketa pemilihan presiden (Pilpres) 2024. Penyelesaian sengketa pilpres di MK tetap 14 hari kalender.

Putusan MK Timbulkan Konsekuensi pada UU KPK dan UU MK

ANGGOTA Komisi III DPR RI Arsul Sani menghormati putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mengabulkan uji materi tentang perubahan atau perpanjangan masa jabatan

Peraturan Terkait Masa Berlaku SIM Digugat ke MK

MK menggelar sidang uji materiil pengujian Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ) yang mempersoalkan masa berlaku surat izin mengemudi (SIM)

Abraham Samad: Format Empat Tahun Ciri Khas KPK Independen

Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait perubahan masa jabatan pimpinan KPK dari empat tahun menjadi lima tahun menghilangkan ciri khas lembaga antirasuah itu. 

MK Tolak Semua Permohonan Uji Materiil Aturan Praperadilan

MK menolak untuk seluruhnya permohonan uji materiil aturan praperadilan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Eks Komisioner Duga Perubahan Masa Pimpinan KPK Berbau Politik

Mantan Komisioner Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Saut Situmorang menduga ada bau politik dalam perubahan masa jabatan pimpinan lembaga antirasuah itu.

Masa Pimpinan KPK Diperpanjang tidak Perkuat Pemberantasan Korupsi

Mantan Komisioner KPK Saut Situmorang tidak yakin MK yang mengubah masa jabatan pimpinan lembaga antirasuah itu menjadi lima tahun membuat pemberantasan korupsi lebih efektif.

Masa Jabatan Pimpinan KPK Jadi 5 Tahun, Novel Baswedan: Innalillahi

MANTAN penyidik senior Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Novel Baswedan, kecewa dengan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mengabulkan perpanjangan masa jabatan pimpinan KPK.

Demokrat Pertanyakan Wewenang MK Perpanjang Masa Jabatan Pimpinan KPK

Anggota Komisi III DPR dari Fraksi Demokrat Benny K Harman mempertanyakan wewenang MK mengabulkan gugatan terkait masa jabatan pimpinan KPK menjadi lima tahun.

Komisi III DPR Bingung MK Perpanjang Masa Jabatan Pimpinan KPK

WAKIL Ketua Komisi III DPR, Ahmad Sahroni, tak habis pikir Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan mengabulkan gugatan terkait masa jabatan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Masa Jabatan Pimpinan KPK Ditambah, MK Dinilai Tak Penuhi Kepentingan Publik

Putusan MK menambah masa jabatan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dari 4 tahun menjadi 5 tahun disebut tidak sesuai dengan kepentingan publik.

MK Kabulkan Gugatan Nurul Ghufron terkait Usia Calon Pimpinan KPK

Lewat putusan itu, Nurul Ghufron bisa kembali mencalonkan diri sebagai Pimpinan KPK karena syarat usia sudah tak lagi mengganjalnya.

MK Kabulkan Jabatan Pimpinan KPK Jadi 5 Tahun, Nurul Gufron: Kemewahan Demokrasi!

WAKIL Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nurul Ghufron merespons putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mengabulkan penambahan masa jabatan pimpinan KPK jadi 5 tahun.

MK Perpanjang Masa Jabatan Pimpinan KPK, Ghufron Semringah

Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan gugatan judicial review terkait masa jabatan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dari empat tahun menjadi lima tahun. 

MK Perpanjang Masa Jabatan Pimpinan KPK agar tidak Diskriminatif

MK menyatakan bahwa masa jabatan pimpinan KPK selama empat tahun dinilai tidak konstitusional dan memperpanjang menjadi lima tahun.

KPK Miris PKPU Baru Bisa Tabrak Aturan Pencabutan Hak Politik Eks Napi Korupsi dari MK

KPK miris dengan PKPU no 10 dan 11 tahun 2023 yang memebrikan karpet merah untuk mantan narapidana korupsi.

MK Diharap Kabulkan Gugatan Terkait Usia Capres-Cawapres

Apabila tidak mengabulkan perubahan syarat usia minimal untuk posisi capres, paling tidak MK menetapkan perubahan syarat usia minimal untuk posisi cawapres.

Warisan Sejarah Indonesia di Kaledonia Baru

Perilaku Korupsi dan Diskoneksi Nilai Agama-Budaya

Percakapan Sunyi Imlek, Abu, dan Ramadan

UMKM Perlu Adopsi Digitalisasi untuk Akses Pasar Global

1.000 Pelajar Selami Dunia Otomotif di GIIAS 2024

Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu

Daikin Salurkan Donasi Tangani Gizi Buruk di Indonesia