Headline
Menkeu disebut tidak berwenang mengganti pejabat, terutama untuk eselon I dan II.
Menkeu disebut tidak berwenang mengganti pejabat, terutama untuk eselon I dan II.
Kumpulan Berita DPR RI
PEGIAT Koalisi Masyarakat Sipil Titi Anggraini memperkirakan Undang-Undang (UU) Cipta Kerja (Ciptaker) akan banyak digugat oleh publik ke Mahkamah Konstitusi (MK).
Pengesahan Undang-Undang (UU) Cipta Kerja yang baru disahkan DPR memiliki cacat formil. Hal itu bisa menjadi celah untuk mengajukan uji formil ke Mahkamah Konstitusi.
Ujung kekecewaan akan pengesahan perppu Cipta Kerja menjadi undang-undang, serikat buruh di Indonesia melontarkan wacana reformasi jilid dua.
Aspek Indonesia menyatakan kecewa dan menolak keputusan DPR yang mengesahkanPerppu No 2/2022 tentang Cipta Kerja menjadi undang undang.
"Laporan tersebut telah dilimpahkan ke Bareskrim Polri tertuang dalam surat sejak tanggal 16 Maret 2023," kata Truno, Selasa (21/3).
Ditunda lantaran keterangan tertulis dari para ahli yang akan diperdengarkan tersebut baru diserahkan ke Mahkamah Konstitusi pada Senin (20/3), atau tidak memenuhi syarat.
Setiap Orang' pada Pasal 1 angka 4 dan Pasal 19 Undang-undang Pengendalian Data Pribadi (UU PDP), juga mencakup badan hukum yang bergerak dibidang IT.
Sistem penyelenggaraan pemilihan umum (pemilu) proporsional terbuka lebih mewakili suara rakyat ketimbang sistem proporsional tertutup.
"Semoga dengan terpilihnya kembali Bapak Anwar Usman sebagai Ketua MK menjadikan MK sebagai lembaga yang adil, amanah, dan mampu terus menjaga amanah demokrasi."
Pimpinan baru Mahkamah Konstitusi (MK) perlu segera meningkatkan kepercayaan publik terhadap kinerja MK.
Hakim Konstitusi, Anwar Usman, resmi terpilih sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) periode 2023–2028. Mendampingi Anwar, Saldi Isra terpilih menjadi Wakil Ketua MK.
Saldi Isra resmi menjadi Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) periode 2023-2028
Hari ini Mahkamah Konstitusi memilih ketua MK periode 2023-2028, menggantikan Anwar Usman.
MK menggelar sidang lanjutan perkara nomor 89/PUU-XX/2022 terkait Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia.
Tiga aspek dalam upaya mewujudkan hak asasi penyandang disabilitas. Aspek ini mengacu pada pandangan luhur bahwa penyandang disabilitas merupakan bagian dari manusia.
MKMK) kembali menjadwalkan pemeriksaan kepada advokat Zico Leonardo Djagardo Simanjuntak pada Senin (13/3), di Gedung Mahkamah Konstitusi (MK).
PSI menguji persyaratan batas usia minimal capres dan cawapres dalam Pasal 169 huruf (q) UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu ke MK
UJI formil Perppu Cipta Kerja berkemungkinan akan berhenti ditengah jalan, dikarenakan perkara berpeluang kehilangan objek pengujian.
Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menggelar kegiatan aksi simpatik dan edukatif menolak sistem pemilu proporsional tertutup
Ratusan advokat atau pengacara yang tergabung dalam Badan Advokasi Hukum (BAHU) Partai NasDem mengikuti kegiatan bimbingan teknis (bimtek) tentang perselisihan pemilu
Media Indonesia berusaha menghadirkan foto-foto eksclusive sehingga pembaca dapat melihat kejadian aktual dengan lebih baik
LOAD MORECopyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved