Headline
Pemerintah merevisi berbagai aturan untuk mempermudah investasi.
Hingga April 2024, total kewajiban pemerintah tercatat mencapai Rp10.269 triliun.
MANTAN Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Arief Budiman mengatakan bahwa KPU sudah sering mengalami perubahan regulasi di tengah tahapan penyelenggaraan pemilu. Perubahan itu disebabkan karena adanya fakta hukum baru seperti putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan revisi undang-undang (UU).
"KPU itu sudah seringkali mengalami perubahan regulasi karena adanya fakta hukum baru," kata Arief saat dihubungi, Selasa (4/4).
Kendati demikian, Arief mengatakan, KPU harus melaksanakan perubahan regulasi tersebut. Diketahui, perubahan teranyar terjadi setelah DPR mengesahkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) tentang Pemilihan Umum atau Pemilu menjadi Undang-Undang (UU).
Baca juga : Pengesahan Perppu Mempertegas Penyelenggaraan Pemilu 2024
Arief menyebut, perubahan regulasi yang terjadi setelah tahapan dimulai memang merepotkan penyelenggara pemilu. Oleh karena itu, ia berharap agar ke depan, perubahan tersebut sudah rampung sebelum tahapan pemilu dimulai.
Baca juga : Mendagri Sebut Pengesahan Perppu Pemilu Beri Kepastian Hukum
"Jadi ketika tahapan pemilu dimulai, kita fokus melaksanakan tahapan, tidak berbicara regulasi lagi," jelasnya.
Ia menjelaskan, upaya menyelesaikan regulasi sebelum tahapan pemilu dimulai pernah dilakukan pihaknya saat masih menjadi anggota KPU periode 2012-2017 dan Ketua KPU 2017-2021. Menurut Arief, pihaknya pernah mengantisipasi perubahan dengan mengajukan peraturan-peraturan KPU (PKPU) untuk dibahas dan disahkan sejak satu tahun sebelum tahapan pemilu dimulai.
"Cuma, kan, masalahnya pembahasan itu lambat dan lama, sehingga akhirnya baru bisa disahkan ketika tahapan sudah dimulai," pungkas Arief.
Dihubungi terspisah, Ketua KPU RI 2021-2022 Ilham Saputra menilai pengesahan Perppu tentang Pemilu menjadi UU dapat dikatakan terlambat. Pasalnya, Perppu bernomor 1/2022 itu sudah diteken Presiden Joko Widodo sejak 12 Desember 2022.
"Bahkan sempat jadi polemik ketika perppu tidak kunjung disahkan menjadi UU karena apa yang diatur di perppu bisa batal karena tak kunjung disahkan," ujarnya.
Senada dengan Arief, Ilham menilai penyelenggara pemilu wajib menjalankan tahapan sesuai peraturan perundang-undangan setelah Perppu Pemilu disahkan. Menurutnya, pengesahan Perppu Pemilu menjadi penguat landasan regulasi penyelenggara pemilu untuk hal-hal yang pengaturannya sempat kosong, misalnya daerah pemilihan untuk daerah otonomi baru (DOB). (Z-8)
Penurunan kepercayaan publik itu merupakan dampak dari putusan kontroversial terkait usia Capres - Cawapres untuk Pemilihan Presiden
Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (BPP PHRI) mengajukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi (MK) setelah naiknya tarif pajak hiburan hingga 75%.
Materi judicial review itu berhubungan dengan desain keserentakan Pilkada Serentak 2024 yang dianggap bermasalah dan melanggar konstitusi.
Permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan presiden (pilpres) telah dilayangkan pada 24 Mei lalu, yang memang menjadi tenggat akhir pengajuan permohonan.
Kekuasaan kehakiman yang merdeka berarti merdeka dari intervensi politik dan merdeka untuk menegakkan keadilan (freedom from political interference and freedom to do justice).
NEGARA yang dapat dikatakan memiliki pemerintahan konstitusional ialah negara yang pemerintahannya memperhatikan batasan yang ditentukan konstitusi.
Politikus Partai Kebangkitan Bangsa ini terpilih untuk memimpin tiga mesin relawan Aamin, yaitu Baleamin, Pro Amin dan Maktab.
Keputusan MK yang membuat Gibran bisa maju sebagai cawapres telah menodai semangat dan cita-cita reformasi 1998
Kabupaten Cianjur merupakan daerah kedua di Jawa Barat setelah Bekasi yang sudah membentuk Kami Gibran.
Tidak ada komitmen dari para calon presiden untuk membatalkan Undang Undang Cipta Kerja.
Bawaslu memperluas pemeriksaan terhadap 14 anggota Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Garut karena dugaan tidak netral dalam pemilu 2024.
Acara itu juga merupakan ajang silaturahmi, kajian dan konsolidasi, yang bakal dihadiri sekitar 200 ulama dan tokoh masyarakat Jawa Barat.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved