Headline
Tanpa kejelasan, DPR bisa ganti hakim yang telah dipilih.
Tanpa kejelasan, DPR bisa ganti hakim yang telah dipilih.
Kumpulan Berita DPR RI
"Kami khawatir dengan putusan tersebut, akan mengganggu proses belajar dan mengajar."
MAHKAMAH Konstitusi (MK) dalam putusannya Nomor 65/PUU-XXI/2023 menyatakan bahwa peserta pemilu boleh berkampanye di fasilitas pemerintah dan pendidikan. Ini tanggapan Kemendikbud.
Presiden PKS Ahmad Syaikhu menghormati pengajuan uji materiil ke MK terkait Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu).
MANTAN Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) I Dewa Gede Palguna berpendapat bahwa Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2022 tentang Pengurusan Piutang Negara Oleh Panitia
Aliansi '98 Pengacara Pengawal Demokrasi dan HAM mengajukan uji materi atau judicial review Pasal 169 huruf (d) dan (q) UU Nomor 7 Tahun 2017 terhadap UUD 1945.
WALI Kota Solo Gibran Rakabuming Raka menolak dipasangkan dengan Bacapres PDIP, Ganjar Pranowo. Jawaban tersebut ditujukan kepada Puan Maharani.
Puan Maharani menuturkan Gibran Rakabuming Raka bisa saja dicalonkan sebagai wakil presiden (cawapres) apabila Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan usia cawapres
MK menyatakan menolak permohonan pemohon yang meminta masa jabatan 5 tahun bagi pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak berlaku surut atau mulai saat ini.
Artinya masa jabatan pimpinan KPK yang mengalami perubahan dari 4 tahun menjadi 5 tahun setelah Putusan Perkara Nomor 112/PUU-XX/2022 sudah bisa diterapkan.
Mahkamah Konstitusi (MK) diminta tunda pembahasan tentang batas usia minimal capres dan cawapres. Itu karena persoalan tersebut bukanlah isu konstitusional.
Kejaksaan Agung tidak bisa mengajukan PK terhadap putusan Ferdy Sambo karena MK telah menggugurkan kewenangan jaksa melakukan PK.
Trans-Jakarta melakukan pengalihan sejumlah rute mengantisipasi demonstrasi buruh di depan Mahkamah Konstitusi.
PARTAI Persatuan Pembangunan (PPP) mengikuti bimbingan teknis (bimtek) hukum acara perselisihan hasil Pemilu 2024 yang digelar oleh Mahkamah Konstitusi,
MAHKAMAH Konstitusi (MK) kembali menggelar sidang pengujian materiil Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ), pada Selasa (8/8)
POLRI akan melakukan pemanggilan terhadap Denny Indrayana terkait dugaan penyebaran hoaks terkait putusan sistem Pemilihan Umum (Pemilu).
Ia menambahkan di negara lain sudah lumrah memiliki pemimpin negara berusia muda
MENTERI Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam), Mahfud MD, meminta masalah umur calon presiden dan wakil presiden kepada Mahkamah Konstitusi (MK).
Dua orang mahasiswa di Kota Surakarta Jawa Tengah mengajukan permohonan judicial review atau uji materiil Undang-Undang 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.
MK diharapkan tetapk konsisten dalam menguji UU 7 Tahun 2017 tentang Pemilu
BARESKRIM Polri terus mengusut kasus dugaan ujaran kebencian berdasarkan SARA yang dilakukan Denny Indrayana. Pengusutan dilakukan dengan memeriksa saksi
Media Indonesia berusaha menghadirkan foto-foto eksclusive sehingga pembaca dapat melihat kejadian aktual dengan lebih baik
LOAD MORECopyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved