Berita Terbaru Mahkamah Konstitusi Hari Ini

Kemenkes Siap Ikuti Proses jika UU Kesehatan Uji Materiil di MK

KEMENTERIAN Kesehatan (Kemenkes) menyebut siap mengikuti proses bila Undang-Undang (UU) Kesehatan diajukan uji materiil ke Mahkamah Konstitusi (MK). Hal itu dinilai sebagai bagian dari

Labirin Delik Politik Uang

Pertimbangan Mahkamah itu tentu bukan hanya pepesan kosong belaka, melainkan ditopang fakta empiris.

Mahkamah Konstitusi RI Jadi Pengawal Konstitusi dan Ideologi Bangsa di Era Society 5.0

Situasi global saat ini tengah memasuki era society 5.0 yang ditandai dengan begitu pesatnya perkembangan teknologi dan berdampak luas pada kehidupan masyarakat.

Guru Besar UIN: Surat Edaran MA Tak Cukup Akhiri Praktik Nikah Beda Agama

Pertentangan antarnorma di UU Perkawinan dan UU Adminduk ini harus diselesaikan dengan melakukan harmonisasi antar-UU untuk mengakhiri sengkarut praktik pernikahan beda agama.

ICW Ingatkan Ada Jeda Waktu 5 Tahun bagi Eks Napi Korupsi yang Ingin Nyaleg

PENELITI Indonesia Corruption Watch (ICW) Kurnia Ramadhana mengingatkan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) bahwa ada masa jeda lima tahun bagi para mantan terpidana korupsi

Mahfud MD: Silahkan UU Kesehatan Diuji ke MK

Menkopolhukam Mahfud MD mempersilahkan pihak yang tidak menerima penetapan Undang-Undang omnibus law Kesehatan mengujinya ke Mahkamah Konstitusi.

OP Kesehatan masih Tunggu Draf Resmi UU Kesehatan sebelum Ajukan JR

KETUA Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI) Harif Fadhillah mengatakan organisasi profesi (OP) kesehatan masih menunggu draft resmi Undang-Undang Kesehatan baru

Gugatan MAKI ke MK Dinilai Picu Polemik Baru

Di sisi lain, menurutnya, putusan MK tersebut sudah bersifat final,

UU Kesehatan, Puan: Jika Ada Pihak Belum Puas, Sampaikan ke Pemerintah

Puan Maharani mengatakan jika ada pihak-pihak yang merasa belum terakomodasi dalam UU Kesehatan, bisa menyampaikannya lagi kepada pemerintah atau melalui MK.

Gugat UU, MAKI Dorong Jaksa Punya Wewenang Penyidikan Kasus Kolusi dan Nepotisme

Lewat gugatan UU Kejaksaan, pemohon ingin agar jaksa berwenang juga menyidik kasus kolusi dan nepotisme.

Baju Hitam Jokowi

BAJU punya makna khusus bagi seorang Jokowi. Oleh karena itu, perubahan warna baju yang dipakainya dalam momentum politik tertentu kiranya mengandung makna kepublikan.

Aturan Kampanye di Rumah Ibadah Dipersoalkan ke MK

Aturan kampanye di tempat ibadah digugat ke MK 

PDIP Berharap MK Tolak Gugatan Masa Jabatan Ketua Umum Parpol

PDIP berharap MK tidak kabulkan gugatan masa revisi UU parpol terkait masa jabatan ketua umum parpol

KPU Minta Partai Politik Klarifikasi Bacaleg Ganda

KOMISI Pemilihan Umum (KPU) meminta partai politik peserta Pemilu 2024 untuk mengklarifikasi bakal calon anggota legislatif atau bacaleg yang didaftarkan

Ketua KPU Akui Pelantikan Anggota secara Bergelombang tidak Ideal

KETUA Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Hasyim Asy'ari mengakui bahwa pelantikan anggota KPU daerah secara bergelombang tidak ideal. Sebab, pelantikan anggota KPU daerah

Polisi Nyatakan Kasus Denny Indrayana soal Bocoran Pemilu Naik Penyidikan

POLRI menyatakan telah menaikkan status dugaan penyebaran hoaks terkait putusan sistem Pemilihan Umum (Pemilu) oleh Denny Indrayana ke tahap penyidikan.

Polri Kebut Penanganan Laporan terhadap Cuitan Denny Indrayana    

Polri mempercepat laporan terkait cuitan Denny Indrayana terkait Mahkamah Konstitusi.

Sidang MK: Jaksa Agung Boleh Rangkap Jabatan sebagai Anggota Parpol

JAKSA Agung Muda Pembinaan dari Kejaksaan Agung Republik Indonesia Bambang Soegeng Rukmono menerangkan bahwa Jaksa Agung boleh merangkap jabatan sebagai anggota partai politik (parpol).

Tanpa Batas Waktu, PKWT di UU Cipta Kerja Dinilai bakal Eksploitasi Pekerja

UU Cipta Kerja dinilai memuat pasal yang merugikan pekerja. Salah satu pasal yang dipersoalkan adalah Pasal 56 ayat (3). Pemohon menyebut bahwa pasal tersebut sangat rawan.

Banyaknya Pasal Pidana dalam UU Pemilu, Dinilai Jadi Problematika Baru

BADAN Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) menilai banyaknya pasal pidana dalam Undang- Undang Pemilu Nomor 7 Tahun 2017 yang bisa multitafsir dan tidak aplikatif.

Membangun Negara dari Rahim: Stunting, Ujian Peradaban dan Masa Depan Bangsa

Menjaga Wajah Manusia di Era Algoritma

Pemborosan Negara Di Balik Musibah ATR 42-500

UMKM Perlu Adopsi Digitalisasi untuk Akses Pasar Global

1.000 Pelajar Selami Dunia Otomotif di GIIAS 2024

Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu

Daikin Salurkan Donasi Tangani Gizi Buruk di Indonesia