Menko PMK Tidak Setuju Sekolah Jadi Tempat Kampanye Politik

MENTERI Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy menyarankan agar sebaiknya kampanye politik praktis tidak dilakukan di lingkungan pendidikan.

Muhadjir khawatir akibat dari diizinkannya kempanya politik di lingkungan sekolah akan menimbulkan perpecahan.

Muhadjir menyampaikan banyak fasilitas umum lain yang dapat digunakan untuk aktivitas politik selain sekolah. “Terlalu banyak tempat untuk kampanye, ngapain harus cari di lembaga pendidikan di bawah-bawah ya? Tidak usah lah,” ujar Muhadjir kepada Media Indonesia, Selasa (22/8).

Baca juga : Kampanye Menerabas Netralitas

Seperti diketahui, Mahkamah Konstitusi (MK) dalam putusannya Nomor 65/PUU-XXI/2023 menyatakan bahwa peserta pemilu boleh berkampanye di fasilitas pemerintah dan pendidikan (sekolah dan kampus) sepanjang mendapatkan izin dari penanggung jawab tempat pendidikan dan tidak menggunakan atribut kampanye.

Kemendikbud-Ristek mengaku sedang mempelajari putusan tersebut untuk meresposnnya.

Baca juga : MK Izinkan Lingkungan Pendidikan untuk Kampanye Politik. Ini Jawab Kemendibud

Rusak independensi guru

Selain potensi perpecahan, Menko Muhadjir juga khawatir aturan tersebut akan menganggu independensi guru yang seharusnya nonpartisan.

Fokus utama pendidikan yang saat ini tengah mengejar ketertinggalan akibat learning loss, kata Muhadjir, menjadi teralihkan akibat aktivitas politik di lingkungan sekolah.

“Mengingat kita sedang mengajar learning loss akibat covid-19 kemarin. Anak-anak ini belajarnya tidak maksimal. Ini kesempatan untuk mempercepat mengajar itu. Kalau nanti direcok dengan kampanye yang berbau politik, malah akan menggganggu target kita untuk mengejar angka partisipasi sekolah murni maupun kasar,” ujar Muhadjir.

“Kemudian lebih jauh lagi untuk mengajar Indeks Pembangunan Manusia kita masih rendah. Kita masih sekitar 72, belum cukup tinggi. Jangan sampai kemudian terkendala menjadi terhambat gara-gara kita membolehkan sekolah atau lembaga pendidikan dipakai untuk kampanye. Carilah tempat yang lebih nyaman, kira-kira tidak menimbulkan friksi. Tidak mengganggu program utama dari pembangunan kita,” imbuh dia. (Z-4)