Headline
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Kumpulan Berita DPR RI
HARI ini rencananya Partai Buruh akan menggelar demonstrasi untuk mendesak pencabutan Undang-undang Cipta Kerja di depan gedung Mahkamah Konstitusi (MK). Guna mengantisipasi itu, TransJakarta melakukan penyesuaian rute bagi para penggunanya.
"Adanya kegiatan aksi massa di kawasan Patung Kuda, Jakarta Pusat dan sekitarnya berdampak pada beberapa layanan TransJakarta yang beroperasi di sekitar lokasi," kata Kepala Divisi Sekretaris Perusahaan PT TransJakarta Apriastini Bakti Bugiansri dalam keterangan resmi, Rabu (9/8).
Penyesuaian tersebut dilakukan agar tetap memobilitas kegiatan masyarakat yang beraktifitas menggunakan rute-rute terdampak.
Baca juga: Dishub DKI Lapor Ke Heru Tarif TransJakarta Rute Bandara Rp5 Ribu
“Kami minta pelanggan untuk dapat mengatur perjalanan selama penyesuaian ini berlangsung. Layanan akan beroperasi normal apabila jalur sudah bisa dilintasi kembali,” ujarnya.
Penyesuaian layanan tersebut antara lain:
Baca juga: Aliansi Buruh Siap Lakukan Aksi Penolakan Undang-Undang Cipta Kerja
Mengalami penyesuaian pada arah Lota sementara untuk arah sebaliknya beroperasi normal sehingga tidak melayani Halte Monas dan Bank Indonesia.
Blok M - Sarinah - lampu merah Sarinah keluar jalur -lampu merah Bank Indonesia belok kiri - Jln Kebon Sirih - Hotel Millenium belok kiri - Jln Fachrudin - Jati Baru Lurus - Jln Cideng Barat - lampu merah Tarakan belok kanan - Halte Petojo - lampu merah Harmoni belok kiri - Harmoni - Kota.
Mengalami pengalihan rute untuk arah Pantai Maju mengalami pengalihan rute untuk sehingga tidak melayani Halte Balaikota. Sementara arah sebaliknya beroperasi normal.
Jl. medan medeka selatan - jln medan merdeka timur - belok kiri ke jln medan merdeka utara(depan istana) - belok kanan menuju lampu merah Harmoni.
Mengalami pengalihan rute untuk arah Pulogadung sehingga tidak melayani pelanggan di Jalte Monas, Balaikota dan Gambir 2. Sementara arah sebaliknya beroperasi normal.
Dari Halte pecenogan keluar jalur lanjut sampai lampu merah Harmoni - putar balik balik arah Juanda - via pejambon lanjut halte Kwitang untuk halte yang dilalui saat pengalihan tetap pelayanan
Mengalami pengalihan rute untuk arah Pulogadung sehingga tidak melayani pelanggan di Jalte Monas, Balaikota dan Gambir 2. Sementara arah sebaliknya beroperasi normal.
Dari Halte pecenogan keluar jalur lanjut sampai lampu merah Harmoni - putar balik balik arah Juanda - via pejambon lanjut halte Kwitang untuk halte yang dilalui saat pengalihan tetap pelayanan.
Mengalami pengalihan rute untuk kedua arah.
Mengalami pengalihan rute pada kedua arah sehingga tidak dapat melayani pelanggan untuk sementara pada halte Balaikota dan Monas.
(Z-3)
Masyarakat dan pengguna jalan diimbau untuk mengantisipasi kepadatan arus lalu lintas.
Hingga Senin (5/1), pemerintah belum mengeluarkan regulasi resmi terkait pengaktifan kembali BSU di tahun anggaran 2026.
Publik menunggu konsistensi dan komitmen seorang gubernur yang dinilai memiliki kredibilitas dan integritas
GUBERNUR DKI Jakarta Pramono Anung menegaskan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tetap mempertahankan besaran Upah Minimum Provinsi (UMP) Jakarta yang telah ditetapkan.
Demo buruh itu menolak upah minimum provinsi atau UMP Jakarta 2026 sebesar Rp 5,7 juta. Masyarakat diimbau menghindari kawasan monas
RIBUAN buruh melakukan aksi demonstrasi di depan Istana Negara, Jakarta, hari ini. Demo buruh itu menolak upah minimum provinsi atau UMP Jakarta 2026 sebesar Rp 5,7 juta.
Penempatan anggota Polri aktif dalam jabatan sipil tetap harus merujuk pada UU Polri sebagai aturan yang bersifat khusus.
Perlindungan hukum harus dimaknai sebagai amanat bagi pemerintah dan masyarakat untuk menjamin keamanan jurnalis dari segala bentuk serangan.
MK telah mengambil langkah berani dalam menempatkan posisi wartawan sebagai pilar penting dalam sistem demokrasi.
Putusan MK menegaskan bahwa wartawan tidak dapat serta-merta diproses secara pidana atau perdata atas karya jurnalistik dalam pengujuan UU Pers, Dewan Pers minta baca detil putusan MK
Berdasarkan anggaran dasar Yayasan JAKI Kemanusiaan Inisiatif, kewenangan mewakili yayasan tidak dapat dilakukan oleh ketua seorang diri.
MAHKAMAH Konstitusi (MK) mengabulkan sebagian permohonan uji materiil Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers terkait perlindungan hukum terhadap wartawan.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved