Headline
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
F-35 dan F-16 menjatuhkan sekitar 85 ribu ton bom di Palestina.
HARI ini rencananya Partai Buruh akan menggelar demonstrasi untuk mendesak pencabutan Undang-undang Cipta Kerja di depan gedung Mahkamah Konstitusi (MK). Guna mengantisipasi itu, TransJakarta melakukan penyesuaian rute bagi para penggunanya.
"Adanya kegiatan aksi massa di kawasan Patung Kuda, Jakarta Pusat dan sekitarnya berdampak pada beberapa layanan TransJakarta yang beroperasi di sekitar lokasi," kata Kepala Divisi Sekretaris Perusahaan PT TransJakarta Apriastini Bakti Bugiansri dalam keterangan resmi, Rabu (9/8).
Penyesuaian tersebut dilakukan agar tetap memobilitas kegiatan masyarakat yang beraktifitas menggunakan rute-rute terdampak.
Baca juga: Dishub DKI Lapor Ke Heru Tarif TransJakarta Rute Bandara Rp5 Ribu
“Kami minta pelanggan untuk dapat mengatur perjalanan selama penyesuaian ini berlangsung. Layanan akan beroperasi normal apabila jalur sudah bisa dilintasi kembali,” ujarnya.
Penyesuaian layanan tersebut antara lain:
Baca juga: Aliansi Buruh Siap Lakukan Aksi Penolakan Undang-Undang Cipta Kerja
Mengalami penyesuaian pada arah Lota sementara untuk arah sebaliknya beroperasi normal sehingga tidak melayani Halte Monas dan Bank Indonesia.
Blok M - Sarinah - lampu merah Sarinah keluar jalur -lampu merah Bank Indonesia belok kiri - Jln Kebon Sirih - Hotel Millenium belok kiri - Jln Fachrudin - Jati Baru Lurus - Jln Cideng Barat - lampu merah Tarakan belok kanan - Halte Petojo - lampu merah Harmoni belok kiri - Harmoni - Kota.
Mengalami pengalihan rute untuk arah Pantai Maju mengalami pengalihan rute untuk sehingga tidak melayani Halte Balaikota. Sementara arah sebaliknya beroperasi normal.
Jl. medan medeka selatan - jln medan merdeka timur - belok kiri ke jln medan merdeka utara(depan istana) - belok kanan menuju lampu merah Harmoni.
Mengalami pengalihan rute untuk arah Pulogadung sehingga tidak melayani pelanggan di Jalte Monas, Balaikota dan Gambir 2. Sementara arah sebaliknya beroperasi normal.
Dari Halte pecenogan keluar jalur lanjut sampai lampu merah Harmoni - putar balik balik arah Juanda - via pejambon lanjut halte Kwitang untuk halte yang dilalui saat pengalihan tetap pelayanan
Mengalami pengalihan rute untuk arah Pulogadung sehingga tidak melayani pelanggan di Jalte Monas, Balaikota dan Gambir 2. Sementara arah sebaliknya beroperasi normal.
Dari Halte pecenogan keluar jalur lanjut sampai lampu merah Harmoni - putar balik balik arah Juanda - via pejambon lanjut halte Kwitang untuk halte yang dilalui saat pengalihan tetap pelayanan.
Mengalami pengalihan rute untuk kedua arah.
Mengalami pengalihan rute pada kedua arah sehingga tidak dapat melayani pelanggan untuk sementara pada halte Balaikota dan Monas.
(Z-3)
Beberapa unsur kelompok masyarakat yang terlibat pada peringatan HUT Bhayangkara ke-79 adalah kalangan buruh. Mereka turut mengikuti defile bersama,
Kepastian berusaha dan iklim yang kondusif menjadi pertimbangan utama bagi investor dalam memilih negara tujuan penanaman modal.
Komite itu memberikan posisi penting bagi pekerja agar bisa memberi masukan kepada pemerintah sebagai pembuat kebijakan.
Pemerintah bisa mengatur platform ekonomi digital sehingga menjadikan 6 juta pengemudi online di Indonesia menjadi pekerja dengan perlindungan yang melekat.
Beberapa pasal di dalam PP 28/2024 memang wajar perlu disempurnakan, bahkan jika memungkinkan dibatalkan.
Namun sebaliknya, ada beberapa kejadian yang justru berkebalikan dengan semangat membela nasib buruh seperti penahanan ijazah.
Menurut Perludem, putusan MK sudah tepat karena sesuai dengan konsep pemilu yang luber dan jurdil, dan disertai dengan penguatan nilai kedaulatan rakyat.
PARTAI politik di DPR begitu reaktif dalam merespons Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No 135/PUU-XXII/2025.
KETUA Badan Legislasi DPP PKS Zainudin Paru mengapresiasi Mahkamah Konstitusi (MK) yang menahan diri dengan menolak putusan terkait ketentuan persyaratan pendidikan capres-cawapres,
Jimly Asshiddiqie meminta para pejabat dapat membiasakan diri untuk menghormati putusan pengadilan.
Apabila ada sesuatu isu tertentu yang diperjuangkan oleh pengurus atau aktivis, kemudian gagasannya tidak masuk dalam RUU atau dalam UU langsung disebut partisipasi publiknya tidak ada.
Wakil Ketua Komisi Kajian Ketatanegaraan MPR RI 2024-2029 Rambe Kamarul Zaman berharap jangan sampai terjadi kesalahpahaman politik atas putusan MK 135 tersebut.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved