Headline
YLKI mengultimatum pemerintah agar melakukan tindakan korektif yang nyata.
YLKI mengultimatum pemerintah agar melakukan tindakan korektif yang nyata.
Kumpulan Berita DPR RI
WALI Kota Solo Gibran Rakabuming Raka menolak dipasangkan dengan Bacapres PDIP, Ganjar Pranowo. Jawaban tersebut ditujukan kepada Puan Maharani.
Seusai upacara penurunan bendera Merah Putih di Istana Merdeka, jakarta, Kamis (17/8), Puan menyebut bahwa Gibran berpeluang untuk menjadi bacawapres mendampingi Ganjar, jika Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan gugatan usia cawapres minimal 35 tahun.
Namun, Gibran, kader PDIP yang juga putra sulung Presiden Joko Widodo ini mengaku tidak bersedia menjadi pendamping Ganjar Pranowo, karena takut menjadi faktor penentu kekalahan dalam Pilpres 2024.
Baca juga : Puan: PDIP Pertimbangkan Gibran kalau MK Memutus Usia Cawapres di Bawah 40 Tahun
"Beliau (Puan Maharani ) yang bilang. Saya malah ndak tahu. Waduh ( jadi mendampingi ) jangan lah, saya kan bukan siapa-siapa, takutnya nanti malah Pak Ganjar kalah gara-gara (cawapres) saya kan repot," tukas suami Selvi Ananda itu kepada pers di Balaikota, Jumat ( 18/9).
Kakak tertua Kaesang ini justru menyarankan agar cawapres Ganjar Pranowo dipilihkan kepada kader senior PDIP. Apalagi, lanjut dia, hingga saat ini, umurnya yang masih 35 tahun, tidak cukup dari ketentuan persyaratan UU Pemilu untuk Pilpres.
Baca juga : Ini Respons Jokowi soal Peluang Gibran Jadi Cawapres Ganjar Pranowo
Karena itu, sekali lagi ia meminta dirinya tidak dipasangkan. " Jangan-jangan ya, yang senior-senior (PDIP) saja. Umur saya tdk cukup. Saya intinya ikuti arahan beliau Puan Maharani (Ketua DPP PDIP) dan Hasto Kristiyanto (Sekjen PDIP)," tegas dia berkilah.
Pada bagian lain, justru Gibran berseloroh bahwa dirinya menunggu pinangan menjadi cawapres Anies Baswedan dan Ibas Yudhoyono. Keinginan dia malah bisa berpasangan dengan adik Ketum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono.
"Saya menunggu tawaran cawapresnya Pak Anies ya biar lengkap. Lebih dari itu, saya maunya (cawapres) sama Mas Ibas, semoga. Beliau (Ibas) kan ketua Fraksi Demokrat DPR RI," pungkas Gibran sembari masuk ruang kerjanya. (Z-4)
Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri meluruskan pemahaman mengenai sistem politik Indonesia. Ia menguraikan sistem presidensial yang dianut Indonesia.
KETUA Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri menegaskan bahwa partainya tidak mengambil posisi sebagai oposisi terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Dinamika pembahasan revisi Undang-Undang Pemilihan Umum memasuki fase baru menyusul mencuatnya perdebatan mengenai syarat pembentukan fraksi di DPR.
Partai politik yang melenggang ke Senayan harus memiliki keterwakilan yang utuh di setiap pos kerja DPR.
Penempatan Polri di bawah kementerian justru berpotensi mengaburkan prinsip supremasi sipil, karena Polri berpotensi menjadi subordinat kepentingan politik sektoral.
PDI Perjuangan berupaya menekan biaya politik melalui semangat gotong royong dan aturan internal partai.
Profil Megawati Soekarnoputri, Presiden RI ke-5 dan presiden perempuan pertama Indonesia, menelusuri perjalanan politik, kebijakan, dan warisan kepemimpinannya.
Anggota Komisi VIII DPR RI, Wibowo Prasetyo, meminta Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) memperluas jangkauan distribusi bantuan bagi para korban
PDI Perjuangan berupaya menekan biaya politik melalui semangat gotong royong dan aturan internal partai.
Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani menegaskan bahwa posisi partainya di luar pemerintahan justru menuntut tanggung jawab politik dan moral yang lebih besar dalam menjaga arah pembangunan
Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri menghadiri Rapat Kerja Nasional (Rakernas) yang dirangkaikan dengan peringatan Hari Ulang Tahun ke-53 PDI Perjuangan
KETUA DPP PDI Perjuangan Andreas Hugo Pareira mengatakan wacana pemilihan kepala daerah (Pilkada) melalui DPRD berpeluang dibahas pada rapat kerja nasional (rakernas).
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved