Putusan MK Bisa Berikan Ruang Pendidikan Berpolitik bagi Pemilih Pemula

DEPUTI Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Moderasi Beragama Kemenko PMK Warsito menilai Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 65/PUU-XXI/2023 yang menyatakan peserta pemilu diperbolehkan berkampanye di fasilitas pemerintah dan pendidikan bisa menjadi ajang pendidikan berpolitik bagi pemilih pemula.

"Kita berharap satuan pendidikan tidak dijadikan arena politik praktis tetapi untuk momen bagaimana pendidikan politik," kata Warsito kepada Media Indonesia di Gedung Kemenko PMK, Jakarta Pusat, Rabu (23/8).

Karena mayoritas pemilih pemula merupakan usia muda dan belum pernah melakukan pemilihan dan seperti apa demokrasi. Menurutnya yang terpenting adalah pendidikan berpolitik dan pendidikan terkait dengan pemilu.

Sehingga generasi muda diharapkan tidak lagi memilih calon-calon berbasis sentimen saja tetapi berbasis program yang diusung bagaimana melihat target-target pemerintah ke depan.

"Jadi bukan dari sisi kampus sebagai ajang atau arena kampanye tetapi bagaimana memberikan pendidikan politik oleh karena itu saya lebih mendukung yang hadir di institusi pendidikan bukan politikus tetapi penyelenggara pemilu seperti Bawaslu dan KPU yang datang untuk berikan pendidikan," ujar dia.

Selain itu, terkait politik praktis menurutnya kurang tepat jika kampus sebagai pusat institusi yang selama ini dipegang sebagai referensi jangan sampai jadi ajang miniatur perbedaan.

"Karena kita belum tahu sejauh apa dan sesiap apa kampus menghadapi perbedaan. Karena ketika bicara sentimen biasanya akan terbawa emosional bisa fanatisme maka akan tidak baik," pungkasnya. (Iam/Z-7)

Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com

Editor : Abdillah M. Marzuqi