Headline
Setelah melakoni tenis dan olahraga di gym, aktor Christoffer Nelwan kini juga kerajingan padel.
Setelah melakoni tenis dan olahraga di gym, aktor Christoffer Nelwan kini juga kerajingan padel.
Keputusan FIFA dianggap lebih berpihak pada nilai komersial ketimbang kualitas kompetisi.
PRESIDEN Joko Widodo atau Jokowi menegaskan belum ada keputusan penerbitan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perppu) untuk memajukan pemilihan kepala daerah (pilkada) 2024. Jokowi juga mempertanyakan urgensi dari dimajukannya jadwal Pilkada 2024.
Penyelenggaraan pilkada pada 2024 saat ini diatur dalam Undang-Undang No.7/2017 tentang Pemilu yakni pada November 2024.
"Belum sampai ke situ kok saya. Urgensinya apa, alasannya apa," terang Jokowi pada media seusai menghadiri Peresmian Pembukaan Rapat Kerja Nasional XVIII Himpunan Pengusaha Muda Indonesia Tahun 2023, Tangerang, Provinsi Banten, Kamis (31/8).
Baca juga: Jokowi: Pemerintah Dukung Green Economy, Mahasiswa Harus Mempersiapkan Diri
Ia menjelaskan penerbitan perppu mengenai pilkada perlu dipertimbangkan. Untuk memajukan pelaksanaan pilkada, menurutnya perlu didahului kajian.
"Semuanya perlu dipertimbangkan secara mendalam. Saya kira semua itu masih kajian di Kemendagri (Kementerian Dalam Negeri) dan saya belum tahu mengenai itu," tukas presiden.
Baca juga: Pedagang Pasar Masomba Rela Istirahat Jualan Demi Lihat Jokowi
Sebelumnya Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Hasyim Asy'ari sempat menyampaikan wacana agar Pilkada 2024 bisa dipercepat dilaksanakan September 2024. Dengan demikian, menurut Hasyim, kepala daerah yang terpilih bisa dilantik secara serentak pada Desember 2024 sehingga pemerintahan di daerah bisa berjalan bersamaan pada waktu yang sama.
(Z-9)
SINYAL Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) bergabung ke Partai Solidaritas Indonesia (PSI) kian gencar.
PENGAMAT Institute for Security and Strategic Studies (ISESS), Khairul Fahmi menyoroti momen akrab Presiden Prabowo Subianto dengan Perdana Menteri India Narendra Modi.
TIM Hukum DPP PDI Perjuangan (PDIP) menyatakan telah mendapat informasi bahwa Sekretaris Jenderal (Sekjen) Hasto Kristiyanto sudah ditarget agar masuk penjara
Hendri Satrio berpendapat, sudah saatnya semua misteri yang menyelimuti demokrasi bangsa ini dibuka agar tidak ada lagi penyanderaan dalam politik.
KETUA DPP PDIP Ronny Talapessy mengatakan penetapan Hasto Kristiyanto sebagai tersangka dalam kasus suap Harun Masiku kental muatan politis.
ANGGOTA Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Muhammad Kholid menyoroti RUU perampasan aset yang saat ini belum dibahas kembali oleh DPR RI. Perlu masuk menjadi hal prioritas
"Dari segi teoretis dan data empiris, pemilu yang baru dilaksanakan ini justru merugikan kualitas demokrasi."
Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tentang pemungutan suara ulang (PSU) Pilkada 2024 di 24 daerah akan menimbulkan sejumlah konsekuensi.
WAKIL Ketua Komisi II DPR RI Dede Yusuf Macan Effendi menyoroti kompleksitas Pemilu serentak atau yang berlangsung bersamaan, terutama dalam konteks pemilihan legislatif dan presiden
ANGGOTA Komisi II DPR RI, Ahmad Doli Kurnia mengungkapkan Pemilu dan Pilkada serentak perlu ditinjau ulang. Ia menilai perlu dicari solusi terkait bagaimana pemilihan
Penyelenggaraan acara akan digelar pada Minggu, 2 Februari 2025, di Kalipepe Land, Boyolali dimulai pada pukul 17.00 WIB.
MOMEN pilkada yang sudah usai di berbagai daerah disebut harus jadi momentum kembali bersatunya berbagai pihak yang sempat saling berkontestasi.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved