Headline
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Kumpulan Berita DPR RI
PRESIDEN RI Joko Widodo menegaskan, bahwa pemerintah mendukung rencana transformasi ekonomi Indonesia menuju ekonomi hijau.
Menurutnya, dengan dunia yang saat ini menghadapi pelbagai tantangan dan perubahan yang begitu pesat.
Di mana, adanya tantangan perubahan iklim sehingga diperlukan inovasi baru dan keinginan untuk menyongsong perubahan tersebut.
Baca juga: Pedagang Pasar Masomba Rela Istirahat Jualan Demi Lihat Jokowi
Oleh karena itu, lanjut Jokowi, Kesatuan Mahasiswa Hindu Dharma Indonesia (KMHDI) diminta mempersiapkan diri.
“Saya minta KMHDI mempelajari ilmu pengetahuan dan teknologinya. Pelajari carbon trading (perdagangan karbon), pelajari carbon market (pasar karbon), pelajari climated entrepreneurship, pelajari waste recycling, dan pelajari battery technology sebagai upaya mengurangi dampak perubahan iklim,” tegasnya saat membuka Mahasabha atau Kongres Nasional XIII KMHDI di auditorium Universitas Tadulako (Untad) Palu, Sulawesi Tengah, Rabu (30/8).
Baca juga: Blusukan ke Pasar Masomba, Presiden Jokowi Bagi Kaus ke Warga
Jokowi menjelaskan, perubahan iklim yang terjadi saat ini hampir dirasakan semua negara di dunia, termasuk Indonesia.
Gelombang panas dan super el nino misalnya, terjadi di beberapa negara. Sehingga, perlu disikapi secara bijak.
“Saat ini semua negara di dunia berbondong-bondong masuk ke dalam transformasi ekonomi hijau, seperti pembiayaan dan pendanaan. Termasuk juga masuk ke dalam green energy (energi hijau) untuk mencegah dampak perubahan iklim,” paparnya.
Dalam kesempatan ini, Jokowi juga menitip pesan kepada seluruh peserta mahasabha dan KMHDI untuk menyesosialisasikan jaga hutan, jaga air, jaga pengelolaan sampah terutama sampah plastik.
“Selain itu, mengurangi polusi. Karena polusi sudah menjadi masalah besar kita saat ini," sebutnya.
Jokowi menambahkan, bahwa dalam mendukung transformasi hijau, universitas atau perguruan tinggi juga harus berani menyongsongnya dengan membuat jurusan atau fakultas lain.
Pasalnya, saat ini di universitas masih mempertahankan fakultas ekonomi, fakultas tehnik, dan fakultas sosial politik.
“Dunia perubahannya sudah sangat cepat sekali, jadi kita semuanua harus memiliki inovasi dan keinginan untuk menyongsong perubahan-perubahan itu, termasuk di universitas,” pungkasnya. (Z-10)
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) didesak segera memanggil Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) untuk diperiksa sebagai saksi dalam perkara dugaan korupsi kuota haji 2023-2024.
KPU menegaskan akan menindaklanjuti putusan Majelis Komisioner Komisi Informasi Pusat (KIP) yang memerintahkan pembukaan dokumen ijazah jokowi dalam proses pencalonan Pemilu 2014 dan 2019.
POLEMIK ijazah Jokowi yang terus berlarut dinilai tidak lagi menyentuh kepentingan publik dan cenderung bergeser menjadi isu politik yang diproduksi berulang.
Lima menteri turut tergugat, yakni Menteri Kehutanan, Menteri Lingkungan Hidup, Menteri ATR/BPN, Menteri ESDM, dan Menteri Investasi dan Hilirisasi.
Profil lengkap Jenderal Gatot Nurmantyo. Simak rekam jejak karier Panglima TNI ke-16, pemikiran Proxy War, hingga peran di gerakan KAMI.
Relawan Jokowi mengklaim Presiden Jokowi telah memaafkan Eggy Sudjana dan Damai Hari Lubis. Polisi diminta mempertimbangkan pencabutan status tersangka.
MICHAEL Sinaga, wartawan Sentana, membuka sejumlah kejanggalan yang ditemui di lapangan terkait persoalan ijazah Jokowi.
Terdapat kejanggalan dalam penelusuran arsip ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) yang tidak ditemukan di Universitas Gadjah Mada (UGM) maupun Komisi Pemilihan Umum (KPU) Solo.
PENGAMAT politik dari Citra Institute Efriza, menilai pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang meminta kritik sarat makna simbolik.
Pledoi Tom Lembong, tuntutan tujuh tahun penjara yang diajukan JPU merupakan kriminalisasi terhadap kebijakan publik.
SINYAL Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) bergabung ke Partai Solidaritas Indonesia (PSI) kian gencar.
PENGAMAT Institute for Security and Strategic Studies (ISESS), Khairul Fahmi menyoroti momen akrab Presiden Prabowo Subianto dengan Perdana Menteri India Narendra Modi.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved