Denny JA: Pembatasan Usia Maksimal Capres Sebuah Kesalahan

GUGATAN soal batas maksimal usia seorang calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) dinilai sebuah kesalahan. Jika Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan hal tersebut, hal itu dinilai melegalkan diskriminasi atas usia.

Hal itu diungkapkan pengamat politik Denny JA menanggapi gugatan soal pembatasan usia maksimal capres dan cawapres ke MK. Ia mengatakan akan ada tiga kesalahan jika gugatan itu dikabulkan MK.

Kesalahan pertama, menurut Denny JA, pembatasan maksimal usia capres- cawapres akan mengabaikan fakta sejarah. Ada contohnyata presiden yang usianya di atas 65 tahun justru menjadi ikon dunia, seperti Nelson Mandela yang terpilih menjadi presiden Afrika Selatan di usia 76 tahun pada 1994.

"Nelson Mandela dihormati sebagai simbol perjuangan anti diskriminasi rasial tingkat dunia. Sejak tahun 2009, PBB menjadikan hari ulang tahunnya (18 Juli) sebagai hari internasional: Mandela’s Day," jelasnya.

Menurut Denny JA, usia bukanlah penghalang bagi Mandela sebagai presiden. "Dia berusia 76 tahun ketika terpilih, namun dia tetap tampil seorang pemimpin yang kuat, bijaksana dan berpengalaman," jelas pendiri Lingkaran Survei Indonesia Denny JA tersebut.

Kesalahan kedua dari pembatasan maksimal capres dan cawapres, lanjut Denny JA adalah karena mengabaikan kondisi di Indonesia sendiri. Ia mencontohkan terpilihnya Mar'uf Amin sebagai wapres di usia 76 tahun. Denny JA juga mencontohkan Jusuf Kalla yang terpilih sebagai wapres pada usia 72 tahun.

Kesalahan ketiga, jelas Denny JA, justru lebih mendasar karena hal itu merupakan pelanggaran hak asasi manusia. Selama masih sehat jasmani dan rohani, ungkapnya, seseorang tidak bisa dibatasi haknya untuk menjadi capres atau cawapres.

"Jika tuntutan ini dikabulkan, MK akan dicatat sejarah dan dunia melegalkan diskriminasi atas usia," jelasnya. (RO/R-2)