Headline
Pelaku usaha menagih penyederhanaan regulasi dan kepastian kebijakan dari pemerintah.
Pelaku usaha menagih penyederhanaan regulasi dan kepastian kebijakan dari pemerintah.
Kumpulan Berita DPR RI
MAHKAMAH Konstitusi (MK) dinilai mengambil langkah progresif dengan memanggil empat menteri aktif kabinet Presiden Joko Widodo dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) dalam PHPU
Megawati Soekarnoputri disebut siap hadir bila dipanggil Mahkamah Konstitusi (MK). Hal itu merespons proses sengketa Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 yang tengah bergulir di MK.
Dari dalam negeri, pasar masih terbebani seputar sengketa Pemilihan Presiden (Pilpres) di Mahkamah Konstitusi (MK).
PAKAR Hukum Tata Negara Universitas Andalas Charles Simabura mengatakan Mahkamah Konstitusi (MK) pernah memeriksa dalil adanya pelanggaran terstruktur, sistematis, dan masif (TSM)
KPU RI memastikan sidang sengketa PHPU Pilpres 2024 di Mahkamah Konstitusi tak akan mengganggu tahapan Pilkada serentak 2024.
Profesor Franz Magnis Suseno atau Romo Magnis membeberkan tujuh prinsip etika manusia, termasuk etika seorang pemimpin seperti presiden.
Ketua MK Suhartoyo menegur Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Rahmat Bagja yang tampak tertidur dalam sidang lanjutan PHPU Pilpres pada Selasa (2/4).
Yusril Ihza Mahendra membantah ucapan kuasa hukum Ganjar-Mahfud yang mengutip pernyataannya terkait putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 dalam sidang lanjutan PHPU Pilpres.
Ketua KPU, Hasyim Asy'ari, ditegur oleh Ketua MK, Suhartoyo, karena kurang semangat dalam mengikuti sidang lanjutan perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) Pilpres.
Pakar Hukum Universitas Brawijaya Aan Eko Widiarto mengungkapkan kekhawatirannya bila Mahkamah Konstitusi (MK) hanya bisa memeriksa dan mengadili hasil pemilihan umum.
Hamdan Zoelva, menilai pemanggilan empat menteri sebagai keseriusan Mahkamah Konstitusi (MK) dalam menangani PHPU untuk Pilpres 2024.
Politisasi bansos disoal kubu AMIN karena dinilai sebagai kepentingan untuk memenangkan pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming.
Majelis hakim konstitusi ingin mendalami sejumlah dalil dan bukti dalam sidang PHPU Pilpres 2024, sehingga kehadiran empat menteri tersebut dinilai penting.
SKP Bidang Hukum Dini Shanti Purwono mengatakan para menteri tidak perlu izin dari Presiden sebagai saksi di Mahkamah Konstitusi.
Hakim konstitusi mengambil sikap tersendiri untuk memanggil para menteri dan DKPP mengingat jabatan yang mereka emban.
Menteri Koordinator (Menko) Perekonomian Airlangga Hartarto mengaku menunggu undangan dari Mahkamah Konstitusi (MK)
Mahkamah Konstitusi (MK) diharapkan memandang sidang sengketa Pilpres bukan hanya soal perolehan angka calon presiden.
Mahkamah Konstitusi (MK) menjadwalkan pemanggilan empat menteri Jokowi di sidang PHPU
Hukum acara PHPU Pilpres di MK disebut terkesan mengerangkeng para pihak agar tidak bisa menguak kebenaran substantif soal dugaan kecurangan pemilu secara keseluruhan.
ANGGOTA tim hukum timnas Amin, Anang Zubaidy, menyebut kehadiran empat menteri untuk dipanggil ke sidang sengketa PHPU di Mahkamah Konstitusi (MK) sangat diperlukan.
Media Indonesia berusaha menghadirkan foto-foto eksclusive sehingga pembaca dapat melihat kejadian aktual dengan lebih baik
LOAD MORECopyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved