Headline
Tradisi halal bi halal untuk menyempurnakan ibadah puasa Ramadan.
Tradisi halal bi halal untuk menyempurnakan ibadah puasa Ramadan.
Kumpulan Berita DPR RI
SALAH satu tim hukum pasangan calon nomor urut satu Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (Timnas AMIN), Anang Zubaidy, menyebut kehadiran empat menteri untuk dipanggil ke sidang sengketa PHPU di Mahkamah Konstitusi (MK) sangat diperlukan. Dengan begitu, informasi soal dugaan politisasi bantuan sosial (bansos) di Pemilu 2024 bisa lebih terang-benderang.
Empat menteri yang dimaksud, yakni Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Sosial Tri Rismaharini, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan serta Menko Perekonomian Airlangga Hartarto.
Anang menilai kehadiran keempat menteri yang dimohonkan sangat penting dalam rangka membuat terang persoalan yang sedang diperiksa oleh Mahkamah Konstitusi.
Baca juga : Masyarakat Menanti Putusan Progresif Sengketa Hasil Pilpres
“Kami meyakini adanya politisasi bansos untuk pemenangan 02. Hal itu juga telah terkonfirmasi dari keterangan ahli yang menghadirkan hasil riset, sangat scientific,” tegas Anang kepada Media Indonesia, Senin (1/4).
Anang berharap keempat menteri yang dimohonkan Timnas AMIN untuk dihadirkan dapat menjelaskan yang sebenar-benarnya mengenai apa yang sebenarnya terjadi.
Hal itu harus dilakukan agar polemik bansos menjadi terang-benderang. Anang ingin menanyakan kepada empat menteri tersebut soal ada tidaknya penyalahgunaan bansos untuk kepentingan electoral.
(Z-9)
Hakim Konstitusi Anwar Usman sampaikan permohonan maaf di sidang terakhirnya sebelum purna tugas 6 April 2026. Simak rekam jejak, kontroversi, hingga calon penggantinya.
MAHKAMAH Konstitusi (MK) memutuskan bahwa pelanggaran yang diatur dalam undang-undang sektoral seperti kehutanan, perbankan, atau lingkungan hidup tetap bisa dijerat UU Tipikor.
MK tidak terima gugatan Roy Suryo Cs terkait pasal pencemaran nama baik di UU ITE & KUHP. Hakim menilai permohonan kabur dan tidak sinkron. Simak ulasannya
TNI tegaskan sistem peradilan militer tetap independen dan di bawah pengawasan Mahkamah Agung dalam sidang uji materi UU No. 31/1997 di Mahkamah Konstitusi.
Masa percobaan 10 tahun merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan pengadilan.
Dalam sidang MK, Pemerintah melalui ahli hukum laut menegaskan bahwa kewenangan Bakamla adalah untuk koordinasi patroli terintegrasi, bukan menggantikan peran penyidik
TIM Pemenangan Nasional (Timnas) Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar alias Cak Imin (AMIN) berkumpul untuk menutup rangkaian Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.
Tim hukum Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud mengajukan protes terhadap kehadiran beberapa ahli yang dihadirkan tim hukum Prabowo-Gibran dalam sidang PHPU.
MK bakal meminta keterangan empat menteri dalam sidang PHPU Pilpres 2024. Hal itu akan dilakukan pada Jumat (5/4).
Hamdan Zoelva, menilai pemanggilan empat menteri sebagai keseriusan Mahkamah Konstitusi (MK) dalam menangani PHPU untuk Pilpres 2024.
Tim hukum Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar (Amin) optimistis dengan komposisi hakim Mahkamah Konstitusi (MK) yang menangani sidang sengketa Pilpres 2024.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved