Headline
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
SALAH satu tim hukum pasangan calon nomor urut satu Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (Timnas AMIN), Anang Zubaidy, menyebut kehadiran empat menteri untuk dipanggil ke sidang sengketa PHPU di Mahkamah Konstitusi (MK) sangat diperlukan. Dengan begitu, informasi soal dugaan politisasi bantuan sosial (bansos) di Pemilu 2024 bisa lebih terang-benderang.
Empat menteri yang dimaksud, yakni Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Sosial Tri Rismaharini, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan serta Menko Perekonomian Airlangga Hartarto.
Anang menilai kehadiran keempat menteri yang dimohonkan sangat penting dalam rangka membuat terang persoalan yang sedang diperiksa oleh Mahkamah Konstitusi.
Baca juga : Masyarakat Menanti Putusan Progresif Sengketa Hasil Pilpres
“Kami meyakini adanya politisasi bansos untuk pemenangan 02. Hal itu juga telah terkonfirmasi dari keterangan ahli yang menghadirkan hasil riset, sangat scientific,” tegas Anang kepada Media Indonesia, Senin (1/4).
Anang berharap keempat menteri yang dimohonkan Timnas AMIN untuk dihadirkan dapat menjelaskan yang sebenar-benarnya mengenai apa yang sebenarnya terjadi.
Hal itu harus dilakukan agar polemik bansos menjadi terang-benderang. Anang ingin menanyakan kepada empat menteri tersebut soal ada tidaknya penyalahgunaan bansos untuk kepentingan electoral.
(Z-9)
Penurunan kepercayaan publik itu merupakan dampak dari putusan kontroversial terkait usia Capres - Cawapres untuk Pemilihan Presiden
Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (BPP PHRI) mengajukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi (MK) setelah naiknya tarif pajak hiburan hingga 75%.
Materi judicial review itu berhubungan dengan desain keserentakan Pilkada Serentak 2024 yang dianggap bermasalah dan melanggar konstitusi.
Permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan presiden (pilpres) telah dilayangkan pada 24 Mei lalu, yang memang menjadi tenggat akhir pengajuan permohonan.
Kekuasaan kehakiman yang merdeka berarti merdeka dari intervensi politik dan merdeka untuk menegakkan keadilan (freedom from political interference and freedom to do justice).
NEGARA yang dapat dikatakan memiliki pemerintahan konstitusional ialah negara yang pemerintahannya memperhatikan batasan yang ditentukan konstitusi.
Pernyataan Zulkifli Hasan soal bantuan sosial (bansos) yang berasal dari Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) disebut Timnas Amin sebagai pernyataan yang menyesatkan.
Selain pendirian posko, menurutnya masyarakat dari berbagai lapisan juga turut bergerak untuk memenangkan Anies-Muhaimin
"Target Amin (Pasangan Capres Nomor Urut 1) bisa menang 70 persen di DIY," terang Tamsil Linrung, Asisten Pelatih Tim Nasional Pemenangan Anies-Muhaimin (
CAPRES Anies Baswedan mengatakan, Timnas Amin (Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar) tidak pecah. Hal tersebut disampaikan Anies di Posko Perjuangan, Minggu (31/12) siang.
Ia khawatir jika kasus semacam ini tidak ditangani bakal memicu konflik berulang atau bahkan menjadi meluas.
Pertemuan bertajuk Silaturahmi Timsesnas AMIN dengan Presidium Relawan AMIN Se Kota dan Kabupaten Sukabumi itu dihadiri 500-an relawan dari 43 simpul relawan.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved