Berita Terbaru Mahkamah Konstitusi Hari Ini

MK Panggil 4 Menteri ke Sidang PHPU Pilpres 2024 Tanggal 5 April

MK menjadwalkan pemanggilan empat menteri kabinet Indonesia Maju untuk hadir di sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) untuk Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

Nama Jokowi dan Menterinya Disebut di Sidang PHPU MK, Moeldoko: Kita Ikuti Persidangan

Moeldoko enggan berkomentar lebih jauh saat ditanya tentang nama Presiden Jokowi yang disebut dalam sidang sengketa PHPU di MK terkait netralitasnya.

Faisal Basri Sebut BLT El Nino Hanya untuk Mendongkrak Perolehan Suara

AHLI dari kubu AMIN, Faisal Basri, menyebut bantuan langsung tunai (BLT) El Nino hanya untuk mendongkrak perolehan suara pasangan capres dan cawapres tertentu.

Sengketa Pemilu, Analis Intelijen Sebut Polri Terbuka Sepanjang Sesuai Peraturan

Setiap personel Polri bertindak atas nama institusi, termasuk tugas-tugas pengamanan Pemilu 2024.

Ahli dari Kubu AMIN Sebut Penerimaan Pendaftaran Prabowo-Gibran oleh KPU Diskriminatif

Berita acara verifikasi dokumen persyaratan bakal capres dan cawapres pada 28 Oktober 2023, menyatakan pasangan Prabowo-Gibran memenuhi syarat berdasarkan PKPU 19 Tahun 2023.

KPU Kulon Progi jadi Tergugat di MK Terkait Hasil Pileg 2024

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) menjadi salah satu pihak tergugatan di Mahkamah Konstitusi (MK).

Pemanggilan Menteri dalam Sidang Sengketa Pilpres Diputuskan melalui RPH

Keputusan untuk memanggil menteri di Kabinet Indonesia Maju dalam sidang perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) akan dibahas dalam Rapat Permusyawaratan Hakim (RPH).

Tidak Ada Anwar Usman, Tim Hukum Amin Optimistis Menang Sidang Sengketa Pilpres

Tim hukum Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar (Amin) optimistis dengan komposisi hakim Mahkamah Konstitusi (MK) yang menangani sidang sengketa Pilpres 2024.

Minim Partisipasi Publik, Pengesahan RUU DKJ Bisa Dibatalkan MK

Pembahasan dan pengesahan dari RUU DKJ yang dilakukan dalam tempo yang singkat dan cepat dapat membuka peluang produk hukum tersebut digugat ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Jumlah Sengketa Pemilu di MK Turun, ini Alasannya

Jumlah sengketa hasil pemilu pada Mahkamah Konstitusi (MK) untuk 2024 berkurang jika dibandingkan dengan Pemilu 2019. 

Presiden Jokowi Harus Berani Bersaksi di MK

Kehadiran Jokowi penting untuk mengklarifikasi dan menjelaskan perannya dalam pemilu. Ia juga dapat membela diri atas berbagai tuduhan soal cawe-cawe memenangkan kandidat tertentu

Pilih Jalur MK, Hak Angket Dinilai Hanya Sebatas Isu Belaka

PENGAMAT politik Prof Lili Romli menilai wacana hak angket kecurangan pemilu yang bergulir selama ini hanya sebatas isu belaka. Paslon dan partai-partai pendukung lebih serius lewat MK.

MK Diminta Hadirkan Presiden Jokowi untuk Membela Diri atas Tuduhan Cawe-Cawe di Pilpres

PAKAR Hukum Tata Negara Feri Amsari meminta agar Mahkamah Konstitusi segera memanggil Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk ikut bersaksi dan membela diri atas tuduhan cawe-cawe Pilpres

Ada Peluang MK Kabulkan Permohonan Penggugat Sengketa Pemilu

MESKI sulit dan banyak tantangan, permohonan para penggugat sengketa pemilihan presiden (sengketa pemilu) masih mungkin dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi (MK).

Eks Bawaslu ini Kritik Kinerja Bawaslu Sekarang Kurang Progresif Tangani Laporan Kecurangan

KETUA Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) periode 2017-2022, Abhan, menilai Bawaslu saat ini kurang progresif dalam menangani laporan kecurangan pemilu.

Para Menteri Terkait Perlu Dihadirkan sebagai Saksi dalam Persidangan PHPU Pilpres di MK

PAKAR Hukum Tata Negara Feri Amsari menilai beberapa menteri terkait dapat dihadirkan untuk menjadi saksi di persidangan perselisihan hasil pemilu (PHPU) di Mahkamah Konstitusi (MK).

Bantah Pernyataan Kuasa Hukum 02, Pakar Hukum Tata Negara Sebut Tugas MK tidak Sekadar Angka

PAKAR hukum tata negara Feri Amsari menanggapi pernyataan kuasa hukum dari paslon Prabowo-Gibran yang mengatakan perkara perselisihan hasil pemilu TSM ialah wilayah Bawaslu 

Pembuktian Kecurangan TSM Pemilu Tergantung Progresifitas Hakim MK

Koordinator Nasional JPPR Nurlia Dian Paramita berpendapat, untuk membuktikan dugaan kecurangan pemilu TSM, dibutuhkan progresifitas hakim konstitusi.

Tidak Hanya Hasil, MK Juga Berwenang Menilai dan Memutuskan Proses Pemilu

PAKAR kepemiluan dan demokrasi Titi Anggraini mengatakan Mahkamah Konstitusi (MK) berwenang untuk menilai dan memutuskan apakah proses pemilu sesuai asas

Masyarakat Menanti Putusan Progresif Sengketa Hasil Pilpres

PENGAJAR hukum pemilu pada Universitas Indonesia Titi Anggraini meyakini masih ada peluang bagi Mahkamah Konstitusi (MK) untuk memutuskan menggelar pemungutan suara ulang Pemilu 2024.

Demokrasi Tanpa Dusta

Rasch untuk Penilaian Bermakna

Hadir untuk Percaya

UMKM Perlu Adopsi Digitalisasi untuk Akses Pasar Global

1.000 Pelajar Selami Dunia Otomotif di GIIAS 2024

Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu

Daikin Salurkan Donasi Tangani Gizi Buruk di Indonesia