NEWSTICKER

Presiden Jokowi Harus Berani Bersaksi di MK

Dinda Shabrina

30/3/2024 05:25

Presiden Jokowi Harus Berani Bersaksi di MK — Bivitri Susanti (tengah) bersama peneliti Perludem Fadli Ramadhanil (kiri) dan pakar hukum tata negara Feri Amsari.(MI/SUSANTO)

MAHKAMAH Konstitusi (MK) dituntut untuk bersikap progresif dalam memutus perkara perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU). MK jangan ragu untuk segera memanggil Presiden Joko Widodo (Jokowi) agar bisa menjawab tuduhan cawe-cawe dalam Pemilu 2024.

“Saya berharap kubu 1 dan 3 minta Presiden Jokowi bersedia memberikan keterangan sebagai saksi untuk membela dirinya dan membuktikan bahwa dia tidak terlibat dalam kecurangan itu,” ujar pakar hukum tata negara Feri Amsari dalam diskusi di Jakarta, kemarin.

Selengkapnya baca di epaper Media Indonesia https://epaper.mediaindonesia.com/detail/presiden-jokowi-harus-berani-bersaksi-di-mk

Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com

Editor : Riky Wismiron

Berita Lainnya

PHPU Rampung, KPU Tetapkan Calon Terpilih pada Kamis (22/9)
19/8/2024 14:55
Penetapan itu seharusnya digelar pada akhir Juli lalu, tapi diundur oleh KPU karena ada sengketa hasil yang kembali didaftarkan peserta Pileg 2024 ke MK.
MK Mulai Sidangkan kembali PHPU Pileg Jumat (9/8)
06/8/2024 20:50
Total perkara yang disidangkan berjumlah delapan. Adapun, metode persidangan sama dengan sebelumnya, yakni sidang panel yang masing-masing panelnya terdiri dari tiga majelis hakim.
Perludem Minta MK Awasi Potensi Jual Beli Suara PPP-Partai Garuda
20/5/2024 13:55
Ada potensi partai yang suaranya jauh dari ambang batas parlemen akhirnya menjual suara tersebut dengan cara memanipulasinya menjadi fakta hukum.
Hakim MK Kembali Ingatkan KPU Persoalan Sirekap Jelang Pilkada Serentak
08/5/2024 14:35
HAKIM Mahkamah Konstitusi (MK) Arief Hidayat menyinggung soal Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) saat sidang sengketa pemilihan legislatif atau Pileg 2024, Rabu (8/5).
Kepercayaan Rakyat Dipertaruhkan
07/5/2024 10:21
Selain suara atau kursi bisa melayang, kepercayaan rakyat juga jadi pertaruhan. Mestinya penyelenggara dan peserta pemilu tidak menyepelekan sidang PHPU di MK.
KPU Bantah Ada Jual Beli Suara Caleg di Kabupaten Bangkalan, Madura
06/5/2024 16:25
KUASA hukum Komisi Pemilihan Umum (KPU) Chairul Luthfi memberikan jawaban terkait dalil yang menyebut ada jual beli suara caleg di Kabupaten Bangkalan, Madura, Jawa Timur.
Bawaslu Usulkan Perumusan Ulang Hukum Acara Pemilu
26/12/2024 13:18
Selain itu, dia juga menyinggung perihal penanganan pelanggaran di Bawaslu hanya 14 hari. Padahal, kepolisian penyidikan dilakukan tiga sampai enam bulan.
Bawaslu Gandeng Polisi Jaga Gudang Logistik
08/11/2024 14:48
Bahkan secara serentak KPU se-Indonesia melaksanakan pelantikan kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS).
Bawaslu Bengkulu Tangani Belasan Kasus Sejak Dimulainya Tahapan Pilwakot
30/10/2024 16:19
BAWASLU Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu, telah menangani sebanyak 11 kasus sejak dimulainya tahapan pilkada pada pemilihan wali kota dan wakil wali kota (pilwakot) 2024.
DKPP RI Usulkan Penyatuan UU Kepemiluan
27/9/2024 13:13
Regulasi kepemiluan yang tetap dan tidak berubah dibutuhkan agar kualitas demokrasi yang baik tidak sebatas sukses penyelenggaraan saja.
Usman Hamid Sebut Hasto Diperiksa ketika Berani Kritik Pemerintahan Jokowi
28/6/2024 20:00
Usman Hamid menyebut ada motif terselubung aparat penegak hukum seperti Polda Metro Jaya dan KPK dalam melakukan pemeriksaan terhadap Sekjen PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto.