Headline
Serangan Israel ke Iran menghantam banyak sasaran, termasuk fasilitas nuklir dan militer.
Serangan Israel ke Iran menghantam banyak sasaran, termasuk fasilitas nuklir dan militer.
Keputusan FIFA dianggap lebih berpihak pada nilai komersial ketimbang kualitas kompetisi.
BADAN Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu, telah menangani sebanyak 11 kasus sejak dimulainya tahapan pilkada pada pemilihan wali kota dan wakil wali kota (pilwakot) 2024. Seluruh kasus tersebut terdiri dari sebanyak enam laporan dan lima temuan.
Komisioner Bawaslu Kota Bengkulu, Ahmad Maskuri di Bengkulu, mengatakan, Bawaslu telah menangani sebanyak 11 kasus sejak dimulainya tahapan pilwakot Bengkulu yang terdiri dari enam laporan dan lima temuan.
"Semua pelanggaran tersebut telah selesai diproses dan telah diteruskan kepada KPU Kota Bengkulu serta pasangan calon," katanya.
Jenis pelanggaran yang ditangani, lanjut dia, bervariasi, mulai dari pelanggaran administratif hingga pelanggaran tindak pidana pemilu.
Dari 11 kasus tersebut, ada sebanyak tiga dugaan tindak pidana pemilihan, tetapi itu dihentikan karena tidak memenuhi unsur dan sisanya merupakan pelanggaran administrasi berjumlah delapan.
"Pelanggaran administrasi tersebut terkait dengan tata cara dan prosedur kampanye, yang semua dugaan pelanggarannya telah dikirimkan untuk ditindaklanjuti," imbuhnya.
KPU, kata dia, menegaskan pentingnya penanganan ini untuk menjaga integritas pemilihan.
Dengan komitmen untuk menjalankan tugas secara transparan dan adil untuk memastikan bahwa pelaksanaan pilwakot berjalan dengan baik, demi menjaga kualitas demokrasi di Kota Bengkulu. (Z-9)
Sendi Fardiansyah dan Melli Darsa mengaku sudah mempersiapkan diri jelang acara Debat Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bogor yang akan digelar pada Jumat (8/11) malam.
DIREKTUR Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Khoirunnisa Nur Agustyati mengatakan, KPU tidak berwenang mempertanyakan kredibilitas lembaga Kedai KOPI.
Selain itu, dia juga menyinggung perihal penanganan pelanggaran di Bawaslu hanya 14 hari. Padahal, kepolisian penyidikan dilakukan tiga sampai enam bulan.
Bahkan secara serentak KPU se-Indonesia melaksanakan pelantikan kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS).
Regulasi kepemiluan yang tetap dan tidak berubah dibutuhkan agar kualitas demokrasi yang baik tidak sebatas sukses penyelenggaraan saja.
Usman Hamid menyebut ada motif terselubung aparat penegak hukum seperti Polda Metro Jaya dan KPK dalam melakukan pemeriksaan terhadap Sekjen PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved