Headline
Serangan Israel ke Iran menghantam banyak sasaran, termasuk fasilitas nuklir dan militer.
Serangan Israel ke Iran menghantam banyak sasaran, termasuk fasilitas nuklir dan militer.
Keputusan FIFA dianggap lebih berpihak pada nilai komersial ketimbang kualitas kompetisi.
KEPOLISIAN dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) memperkuat penjagaan gudang logistik untuk mencegah kecurangan selama Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Jakarta 2024.
"Kita melibatkan tiga pilar ( (Babinsa, Babinkamtibmas, pemerintah daerah) Menteng dalam pengawasan dan pengamanan tahapan pilkada," kata Kapolres Metro Jakarta Pusat Susatyo Purnomo Condro saat dikonfirmasi di Jakarta, Jumat (8/11).
Tiga pilar ini dapat berpatroli sesuai dengan peranannya dalam menciptakan lingkungan yang kondusif dan menjaga integritas proses demokrasi, jelasnya.
Bawaslu bersama tiga pilar bersinergi untuk memastikan bahwa seluruh kegiatan pilkada mulai dari tahapan pemilihan hingga perhitungan suara dapat berjalan dengan aman tanpa adanya praktik kecurangan.
Proses pengawasan ini juga melibatkan masyarakat yang secara langsung dapat melaporkan pelanggaran atau tindak pidana pilkada kepada pihak berwenang.
"Pengawasan yang diterapkan juga mencakup pengamanan terhadap logistik pilkada, seperti kotak suara dan surat suara, untuk memastikan tidak ada gangguan. Dalam hal ini, pengamanan oleh TNI dan Polri sangat vital untuk menjaga keberlangsungan pilkada yang damai dan tertib," jelas Susatyo.
Secara keseluruhan, kata Susatyo, penerapan situasi yang aman dan nyaman melalui kehadiran tiga pilar juga merupakan langkah positif dalam menciptakan lingkungan yang kondusif bagi penyelenggaraan Pilkada yang bebas dari ancaman gangguan.
Keberhasilan Pilkada Jakarta pada 27 November yang aman, transparan, dan adil sangat bergantung pada sinergi antar instansi, khususnya antara Polri, TNI, Pemerintah Daerah, serta masyarakat yang terus mendukung dan mengawasi jalannya proses Pilkada.
"Sehingga Pilkada dapat berjalan sesuai harapan, mencerminkan demokrasi yang sejati, dan menjaga kepercayaan publik terhadap sistem pemilihan umum di Indonesia," ucap Susatyo.
KPU Jakarta Pusat menerapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) upaya pengamanan untuk menjaga logistik Pilkada Jakarta 2024.
"Dari sisi keamanan kita sudah juga turunkan SOP siapa saja yang nanti boleh dan bisa masuk ke tempat penyimpanan logistik pilkada," kata Ketua KPU Kota Jakarta Pusat Efniadiansyah saat dihubungi di Jakarta, Rabu (16/10).
KPU DKI Jakarta telah menetapkan tiga pasangan calon (paslon) gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta maju dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) DKI Jakarta pada Minggu (22/9).
Ketiga paslon tersebut adalah Ridwan Kamil-Suswono (RIDO) dan Dharma Pongrekun-Kun Wardana (Dharma-Kun) dari independen serta Pramono Anung-Rano Karno (Pram-Doel). (Ant/I-2)
Negara tidak boleh kalah oleh premanisme dalam bentuk apa pun.
POLDA Metro Jaya buka suara terkait sejumlah laporan polisi terkait kasus tudingan ijazah palsu Presiden RI ke-7 Joko Widodo (Jokowi) yang ditarik ke Polda Metro Jaya
POLDA Metro Jaya mendukung rencana Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta terkait pemutihan pajak kendaraan dalam memperingati Hari Ulang Tahun Jakarta ke-498.
Setelah dibawa dari Puskesmas Cipulir 2 ke RSUD Kebayoran Lama, kondisi korban berangsur membaik. Brigjen Nurul menyebut anak korban sudah bisa diajak berbicara.
PERKUMPULAN Advokat Indonesia (Peradi) Bersatu mendesak Polda Metro Jaya untuk segera menaikkan status kasus tudingan ijazah palsu Jokowi ke tahap penyidikan.
Proses selanjutnya atas peristiwa tersebut akan ditangani oleh Polda Metro Jaya.
Selain itu, dia juga menyinggung perihal penanganan pelanggaran di Bawaslu hanya 14 hari. Padahal, kepolisian penyidikan dilakukan tiga sampai enam bulan.
BAWASLU Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu, telah menangani sebanyak 11 kasus sejak dimulainya tahapan pilkada pada pemilihan wali kota dan wakil wali kota (pilwakot) 2024.
Regulasi kepemiluan yang tetap dan tidak berubah dibutuhkan agar kualitas demokrasi yang baik tidak sebatas sukses penyelenggaraan saja.
Usman Hamid menyebut ada motif terselubung aparat penegak hukum seperti Polda Metro Jaya dan KPK dalam melakukan pemeriksaan terhadap Sekjen PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved