Headline
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
F-35 dan F-16 menjatuhkan sekitar 85 ribu ton bom di Palestina.
KEPALA Kantor Staf Kepresidenan Moeldoko mengatakan pemerintah terus memantau sidang sengketa perselisihan hasil pemilihan umum (sengketa PHPU) yang sedang berjalan di Mahkamah Konstitusi (MK). Moeldoko enggan berkomentar lebih jauh saat ditanya tentang nama Presiden Joko Widodo atau Jokowi yang disebut dalam sidang sengketa MK terkait netralitasnya.
"Kita pantau persidangan," ujar Moeldoko di Gedung Bina Graha, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (1/4).
Saat ditanya kemungkinan MK akan memanggil sejumlah menteri Kabinet Indonesia Maju ke sidang PHPU tersebut, Moeldoko juga menegaskan hal yang sama.
Baca juga : Moeldoko: Presiden Jokowi Netral di Pemilu 2024
"Ya kita ikuti," ucapnya.
Sebelumnya pada sidang PHPU di MK, paslon nomor urut 1 Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dan paslon nomor urut 3, Ganjar Pranowo-Mahfud MD, meminta MK menghadirkan sejumlah menteri, seperti Menteri Sosial Tri Rismaharini, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto dan beberapa menteri soal politisasi bansos selama pemilu.
Secara terpisah, Tenaga Ahli Kantor Staf Presiden Ali Mochtar Ngabalin mengatakan tidak ada relevansinya sengketa PHPU dengan dugaan politisasi bantuan sosial (bansos) untuk pemenangan paslon nomor urut 2 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka seperti yang didalilkan oleh paslon nomor urut 1 dan 3.
Baca juga : Pemanggilan Menteri dalam Sidang Sengketa Pilpres Diputuskan melalui RPH
"Pada kasus yang lain lagi kalau dia mau perkarakan (bansos). Kalau dia mau perkarakan di kasus yang lain, bukan pada sengketa pemilu. Apa urusannya bansos dengan sengketa pemilu? di MK kok bicara bansos?," papar Ali.
Mengenai permintaan agar Mahkamah meminta keterangan presiden dalam sidang tersebut, Ali mengatakan sengketa pemilu tidak ada kaitannya dengan presiden.
"Apa juga hubungannya dengan presiden? Apa juga hubungannya dengan presiden? Masa sengketa pemilu urusannya bahas tentang bansos?," tutur Ali.
Baca juga : Tidak Ada Anwar Usman, Tim Hukum Amin Optimistis Menang Sidang Sengketa Pilpres
Menurutnya dalam sidang sengketa pemilu, hal-hal yang harus dibuktikan adalah yang didalilkan oleh pasangan calon nomor urut 1 dan 3. Ali mengatakan perkara di MK sebaiknya hanya sengketa pilpres, tidak merembet ke persoalan lain.
"Dengan begitu maka semua kegundahgulanaan atau hal yang menjadi tidak jelas atau apa yang menjadi tuntutan mereka harusnya materinya di situ. Itu sebabnya MK itu adalah sebuah institusi yang keputusannya final and binding (final dan mengikat). Jadi bagusnya perkara ini dia tidak merembet ke sana ke mari," tukasnya.
(Z-9)
KEPALA KSP memberikan arahan kepada Asosiasi Kratom Afilisiasi (AKA) Indonesia untuk segera melakukan konsolidasi dengan pihak berkepentingan lain terkait bisnis kratom.
Mobil tersebut akan diprioritaskan dulu bagi pejabat di tingkat pusat. Sedangkan, untuk pejabat daerah belum dipastikan.
Ade Irfan juga menyampaikan bahwa saat ini sejumlah kementerian sudah mengatur jadwal perpindahan ASN ke IKN.
Deputi V Kantor Staf Presiden (KSP) Rumadi Ahmad, menegaskan bahwa pemerintah akan melakukan evaluasi terhadap pemberantasan korupsi.
Perkumpulan Warga Miskin Kota Depok, Jawa Barat (Jabar) melaporkan carut marut penerimaan peserta didik baru atau PPDB ke Presiden Jokowi
Pemerintah juga akan melakukan evaluasi PDNs dan PDN yang permanen secara keseluruhan mulai dari perencanaan sampai operasional.
Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) mengungkapkan isi hatinya soal tuduhan ijazah palsu dalam acara reuni ke-45 Angkatan 80 Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada (UGM).
Akan lebih bijak jika Jokowi menyebut dengan tegas orang besar yang membekingi tuduhan ijazah palsu dan pemakzulan Gibran.
IJAZAH asli SMA dan Sarjana Fakultas Kehutanan UGM milik Presiden ke-7 RI Jokowi disita Tim Penyidik Ditreskrimum Polda Metro Jaya terkait kasus dugaan ijazah palsu miliknya
Presiden ke-7 RI, Joko Widodo datang ke Mapolresta Solo, Rabu (23/7) memenuhi panggilan pemeriksaan sebagai saksi atas pengaduan dirinya yang merasa difitnah atau dicemarkan nama baiknya.
Jamiluddin menilai upaya mengidentikkan partai dengan Jokowi menjadi indikasi kegagalan PSI
Apakah lantaran ada dendam politik, apakah karena track record Jokowi yang selama 10 tahun berkuasa dianggap banyak berlaku semaunya?
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved