Headline
PRESIDEN Amerika Serikat (AS) Donald Trump telah menetapkan tarif impor baru untuk Indonesia
PRESIDEN Amerika Serikat (AS) Donald Trump telah menetapkan tarif impor baru untuk Indonesia
MALAM itu, sekitar pukul 18.00 WIB, langit sudah pekat menyelimuti Dusun Bambangan
PERKUMPULAN Warga Miskin Kota Depok, Jawa Barat (Jabar) melaporkan carut marut penerimaan peserta didik baru atau PPDB Kota Depok Tahun 2024-2025 ke Presiden Joko Widodo di Istana Negara Jakarta pada Kamis, 11 Juli 2024.
Saat melapor, mereka didampingi Lembaga Swadaya Masyarakat atau LSM Dewan Kesehatan Rakyat (DKR) Kota Depok. Mereka ke Istana setelah aksi mereka beberapa waktu lalu di Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) 4 Kota Depok tidak mendapatkan tanggapan.
Setelah ratusan massa melakukan aksi di depan istana, akhirnya beberapa orang tua dan siswa dari keluarga miskin didampingi relawan DKR diterima oleh Kantor Staf Presiden (KSP) diwakili Johanes Joko Tenaga Ahli Utama KSP beserta tim.
Baca juga : Belum Diakomodasi, Puluhan Emak-Emak di Depok kembali Gelar Aksi Tuntut Kepastian PPDB
Dihadapan perwakilan KSP, Ketua DKR, Roy Pangharapan menyampaikan tuntutannya, diantaranya agar dibuka kembali jalur optimalisasi. agar siswa miskin dapat diterima di sekolah Negeri SMA.
Menurutnya kebijakan Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang hanya menerima 32 siswa per kelas adalah kebijakan yang sangat merugikan siswa miskin.
"Akibat kebijakan tersebut siswa-siswa dari keluarga miskin justru tidak bisa bersekolah. Jadi tetap saja kebijakan itu mengorbankan ribuan siswa miskin. Karena kelas dibatasi hanya boleh menerima 32 orang siswa perkelas," jelasnya.
Baca juga : Korupsi Jual Beli Nilai Rapor Demi Lulus PPDB Diduga Terjadi di SD Negeri Kota Depok
Menurut Roy Pangharapan, Pemerintah Provinsi Jawa Barat bisa saja batasi jumlah siswa dalam kelas sebanyak 32 orang per kelas kalau pemerintah telah membangun sekolah sesuai jumlah yang dibutuhkan.
"Faktanya di kota Depok hanya ada 15 SMA Negeri dan 4 SMK Negeri. Ini tidak sebanding dengan jumlah penduduk kota Depok yang mencapai
2 juta lebih. Tahun ini ada 15.000 lebih siswa pendaftar, sementara yang diterima hanya sekitar 25% lebih. Sehingga kebijakan 32 per rombongan belajar adalah mubazir ditengah kebutuhan siswa yang ingin bersekolah."
Baca juga : Diduga Curang, Warga Depok Tuntut Transparansi PPDB 2024
"Nampaknya pemerintah salah melihat akar masalah, sehingga kebijakannya bukan menjadi jalan keluar malah jadi masalah baru," ujar Roy Pangharapan.
Di Hadapan Staf KSP para orang tua siswa miskin menyampaikan keinginan agar anaknya bisa sekolah. Perwakilan yang diterima dibatasi 5 orang tua, 5 siswa dan 3 relawan DKR.
"Sambil terisak menangis para orang tua berharap agar Presiden Jokowi melalui KSP dapat menolong agar anak mereka bisa tetap sekolah tahun ini," jelas Roy.
Staf KSP berjanji akan segera menindak lanjuti laporan para orang tua siswa dan DKR serta segera melaporkan pada Kepala Kantor Staf Presiden, Jenderal (Purn) Moeldoko dan Presiden Joko Widodo.
Setelah menemui KSP perwakilan peserta aksi disambut oleh sekitar 200 relawan yang tetap bertahan dilokasi aksi setelah menyampaikan hasilnya, peserta aksi membubarkan ni dengan tertib (Z-8)
DUA kebijakan terbaru dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah kembali memicu diskusi luas mengenai arah pendidikan dasar di Indonesia.
Cari tahu jadwal lengkap pendaftaran SPMB Jakarta 2025 untuk SD, SMP, SMA, dan SMK. Simak tanggal prapendaftaran, pengajuan akun, dan jalur seleksi terbaru di sini.
WAKIL Ketua MPR RI Lestari Moerdijat mendorong upaya sosialisasi masif sistem penerimaan murid baru (SPMB) untuk menekan terjadinya kendala dalam memasuki tahun ajaran baru.
KETUA Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian mengapresiasi dan menyambut baik atas upaya pemerintah dalam memperbarui dan memperbaiki sistem PPDB.
Pada saat melihat SPMB, ada satu hal yang menarik di mana jalur zonasi berubah menjadi jalur domisili.
Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G) menilai sistem anyar penerimaan siswa yaitu Seleksi Penerimaan Murid Baru (SPMB) tidak menyelesaikan masalah yang mengakar di sistem Pendidikan
Lurah Sukamaju Baru Nurhadi mengatakan pihak Kelurahan bersama Babinsa dan Bhabinkamtibmas telah memanggil kedua pihak.
Tanah longsor di Sukamaju Baru dan Harjamukti timbul karena air hujan yang meresap ke dalam tanah sehingga memicu pergerakan tanah.
Perpanjangan pemutihan pajak kendaraan tersebut diberlakukan mengingat antrean masyarakat yang masih terjadi
Ketentuan itu tidak berlaku jika penyebab meninggal karena terlibat aksi kriminal, terkena HIV/AIDS, dan bunuh diri.
PEMERINTAH Kota (Pemkot) Depok mengalokasikan anggaran Rp50 miliar untuk merenovasi bangunan 2 Sekolah Menengah Pertama Negeri atau SMPN.
SEKOLAH swasta di Kota Depok, yang mengajukan program sekolah swasta gratis tahun ajaran 2025 terus bertambah. Saat ini sudah ada 44 sekolah swasta yang mendaftar.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved