Lestari Moerdijat Dorong Pemda Sosialisasi Masif Persyaratan SPMB 2025

WAKIL Ketua MPR RI Lestari Moerdijat mendorong upaya sosialisasi masif sistem penerimaan murid baru (SPMB) untuk menekan terjadinya kendala dalam memasuki tahun ajaran baru.

"Saya kira pemerintah daerah harus proaktif menyosialisasikan SPMB yang baru agar para orang tua murid memahami proses tahapan yang harus dilalui dalam mendaftarkan putra-putri mereka ke sekolah di tahun ajaran baru mendatang," kata Lestari Moerdijat dalam keterangan tertulisnya, Rabu (2/4).

Berdasarkan catatan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen),  SPMB 2025 menyediakan empat jalur masuk bagi siswa/siswi yaitu jalur domisili yang ditujukan bagi calon murid yang tinggal di dalam wilayah di sekitar sekolah yang dituju.
Berikutnya jalur afirmasi yang ditujukan bagi calon murid dari keluarga tidak mampu dan penyandang disabilitas. Selain itu juga ada jalur prestasi bagi calon murid yang memiliki prestasi akademik dan atau nonakademik. Jalur lainnya adalah  jalur mutasi yang diperuntukkan bagi calon murid yang berpindah domisili karena orang tuanya pindah kerja.

Baca juga : Komisi X DPR Berharap SPMB Mampu Atasi Kendala yang Terjadi Pada PPDB

Sejumlah persyaratan pada setiap jalur yang disediakan tersebut wajib diterapkan pemerintah daerah (Pemda) secara transparan. Diperkirakan proses penerimaan murid tahun ajaran 2025-2026 akan mulai dibuka pada awal Mei hingga Juni 2025.

Berdasarkan catatan Badan Pusat Statistik total peserta didik (SD, SMP, dan SMA) pada tahun ajaran 2024/2025 di Indonesia yaitu 52, 91 juta siswa. Jumlah itu lebih rendah jika dibandingkan dengan peserta didik pada tahun ajaran 2023/2024 yang tercatat 53,21 juta siswa.

Berdasarkan hal itu, Lestari mendorong agar Pemda segera menetapkan sejumlah persyaratan dari setiap jalur SPMB yang tersedia agar para orang tua murid dan calon murid baru dapat mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya.

Baca juga : Hati-Hati Sistem Penerimaan Murid Baru

Rerie, sapaan akrab Lestari, mendorong agar para pemangku kepentingan di daerah dapat menyosialisasikan sejumlah persyaratan pada SPMB 2025 secara transparan kepada masyarakat.

Rerie yang juga anggota Komisi X DPR RI dari Dapil II Jawa Tengah itu berharap kebijakan yang diterapkan pada SPMB 2025 dapat mempermudah masyarakat dalam mengakses layanan pendidikan yang tersedia.

Menurut Anggota Majelis Tinggi Partai NasDem itu, dengan semakin banyak anak bangsa yang mengenyam pendidikan, peluang untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) nasional akan semakin besar.

Tentu saja, tegas Rerie, dengan kualitas SDM yang meningkat akan mendorong daya saing anak bangsa di tingkat global akan semakin baik. (H-3)