Headline
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Kumpulan Berita DPR RI
AKSI protes dengan jumlah massa yang lebih besar akan kembali dilakukan jika tuntutan tidak dipenuhi. Intinya, proses penerimaan peserta didik baru (PPDB) di Kota Depok, Jawa Barat, tahun ajaran (TA) 2024-2025 harus transparan.
Hal itu disampaikan Ketua Dewan Kesehatan Rakyat (DKR) Kota Depok Roy Pangharapan dalam keterangannya, Rabu (26/6). Menurut dia, aksi protes dilakukan karena diduga ada kecurangan penerimaan dalam PPDB.
"Kami akan lakukan demonstrasi besar-besaran. Kita meminta direspons tuntutan orang miskin agar anak-anaknya bisa bersekolah di SMP-SMA-SMK negeri," kata Roy.
Baca juga : Puluhan Orang Tua Siswa Miskin di Depok Geruduk Kantor Wali Kota
Menurut dia, pemerintah melempar bola panas karena tidak berani mengambil keputusan terkait ditolaknya siswa-siswi miskin melanjutkan pendidikan di sekolah negeri. "Jika pemerintah merespons siswa-siswi miskin melanjutkan pendidikan di sekolah gratis, kami akan berterima kasih."
Ia mengaku sudah meminta Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah II Jawa Barat Asep Sudarsono, Ketua Musyawarah Kepala SMA Kota Depok sekaligus Kepala SMAN 4 Depok Mamad Mahpudin, dan Kepala Dinas Pendidikan Depok Siti Chaerijah Aurijah untuk menyelesaikan permasalahan ini dengan difasilitasi oleh Gubernur Jawa Barat.
Sebelumnya, Selasa (25/6), ratusan emak-emak mendatangi Sekretariat Musyarah Kepala Sekolah (MKKS) SMA Negeri di Kelurahan Sukatani, Kecamatan Tapos, Depok, atas dugaan kecurangan PPDB.
Massa yang tergabung dalam DKR ini meminta transparansi pelaksanaan PPDB di Kota Depok. "Kami ingin kejujuran dari operator dan kepala sekolah dalam pelaksanaan PPDB. Pelaksanaan PPDB di Kota Depok 2024-2025 amburadul," ujar Roy.
Dia menduga ada mafia yang bermain dalam pelaksanaan PPDB di Kota Depok dan berharap pihak kepolisian segera mengusut. "Kalau memang tidak ada mafia kita minta transparan dibuka saja siswanya semuanya. Namanya siapa, tinggal di mana, jarak rumah ke sekolah berapa kilometer, dibuka kalau memang tidak ada sesuatu," tandasnya. (J-2)
Polres Metro Depok pada 2018 telah melakukan penyelidikan mendalam dan memeriksa sejumlah pejabat teras Pemerintah Kota (Pemkot) Depok.
Rotasi, baik secara vertikal maupun horizontal, merupakan bagian dari evaluasi organisasi yang dilakukan secara profesional.
Masyarakat diimbau waspada, terutama di wilayah Bogor yang diprediksi akan mengalami hujan lebat disertai potensi bencana hidrometeorologi.
Perluasan pelanggan ini didukung oleh ketersediaan sumber air baku yang semakin stabil, baik dari Sungai Ciliwung maupun Kali Angke.
KERICUHAN pecah di wilayah Sawangan, Kota Depok, Jawa Barat, melibatkan dua kelompok suporter sepak bola saat berlangsungnya laga Persib Bandung melawan Persija Jakarta, Minggu (11/1).
Kondisi ini tidak hanya merusak estetika pasar, tetapi juga mulai mengancam kesehatan pedagang dan pengunjung.
Jaksa Penuntut Umum (JPU) menuntut pidana penjara 10 bulan terhadap 21 terdakwa kasus kerusuhan demonstrasi yang terjadi pada Agustus 2025.
MAHASISWA Fakultas Hukum mengajukan uji materiil Pasal 256 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP baru ke Mahkamah Konstitusi (MK).
Aksi protes pendukung Manchster United ini dijadwalkan berlangsung sebelum laga kandang melawan Fulham pada 1 Februari mendatang.
Kemudian apabila koordinator demo tidak melaporkan rencana demonstrasi dan tidak terjadi apa-apa atau keonaran maka dirinya tetap tidak akan dipidana.
Demo buruh itu menolak upah minimum provinsi atau UMP Jakarta 2026 sebesar Rp 5,7 juta. Masyarakat diimbau menghindari kawasan monas
WAKIL Gubernur DKI Jakarta Rano Karno mengajak kalangan buruh untuk duduk bersama menyikapi perbedaan pandangan terkait penetapan Upah Minimum Provinsi atau UMP DKI Jakarta 2026.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved