Headline
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
F-35 dan F-16 menjatuhkan sekitar 85 ribu ton bom di Palestina.
AKSI protes dengan jumlah massa yang lebih besar akan kembali dilakukan jika tuntutan tidak dipenuhi. Intinya, proses penerimaan peserta didik baru (PPDB) di Kota Depok, Jawa Barat, tahun ajaran (TA) 2024-2025 harus transparan.
Hal itu disampaikan Ketua Dewan Kesehatan Rakyat (DKR) Kota Depok Roy Pangharapan dalam keterangannya, Rabu (26/6). Menurut dia, aksi protes dilakukan karena diduga ada kecurangan penerimaan dalam PPDB.
"Kami akan lakukan demonstrasi besar-besaran. Kita meminta direspons tuntutan orang miskin agar anak-anaknya bisa bersekolah di SMP-SMA-SMK negeri," kata Roy.
Baca juga : Puluhan Orang Tua Siswa Miskin di Depok Geruduk Kantor Wali Kota
Menurut dia, pemerintah melempar bola panas karena tidak berani mengambil keputusan terkait ditolaknya siswa-siswi miskin melanjutkan pendidikan di sekolah negeri. "Jika pemerintah merespons siswa-siswi miskin melanjutkan pendidikan di sekolah gratis, kami akan berterima kasih."
Ia mengaku sudah meminta Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah II Jawa Barat Asep Sudarsono, Ketua Musyawarah Kepala SMA Kota Depok sekaligus Kepala SMAN 4 Depok Mamad Mahpudin, dan Kepala Dinas Pendidikan Depok Siti Chaerijah Aurijah untuk menyelesaikan permasalahan ini dengan difasilitasi oleh Gubernur Jawa Barat.
Sebelumnya, Selasa (25/6), ratusan emak-emak mendatangi Sekretariat Musyarah Kepala Sekolah (MKKS) SMA Negeri di Kelurahan Sukatani, Kecamatan Tapos, Depok, atas dugaan kecurangan PPDB.
Massa yang tergabung dalam DKR ini meminta transparansi pelaksanaan PPDB di Kota Depok. "Kami ingin kejujuran dari operator dan kepala sekolah dalam pelaksanaan PPDB. Pelaksanaan PPDB di Kota Depok 2024-2025 amburadul," ujar Roy.
Dia menduga ada mafia yang bermain dalam pelaksanaan PPDB di Kota Depok dan berharap pihak kepolisian segera mengusut. "Kalau memang tidak ada mafia kita minta transparan dibuka saja siswanya semuanya. Namanya siapa, tinggal di mana, jarak rumah ke sekolah berapa kilometer, dibuka kalau memang tidak ada sesuatu," tandasnya. (J-2)
Total kasus HIV/AIDS di Kota Depok lima bulan terakhir (Januari-Mei) 2025 sebanyak 171 kasus, menurun dibanding tahun lalu.
PEDAGANG beras di Kota Depok, Jawa Barat mengeluhkan isu beras oplosan yang saat ini tengah ramai beredar. Pasalnya isu tersebut berdampak signifikan terhadap aktivitas jual beli.
PENGENALAN dan pemahaman atas sejarah dan objek bersejarah serta aturannya selayaknya diketahui masyarakat Depok, terutama para pelajar dan guru sejarahnya sebagai stakeholders.
Dampaknya, akses jalan satu-satunya menuju wilayah Kelurahan Cilangkap dan sekitarnya ditutup sementara.
Lurah Sukamaju Baru Nurhadi mengatakan pihak Kelurahan bersama Babinsa dan Bhabinkamtibmas telah memanggil kedua pihak.
Tanah longsor di Sukamaju Baru dan Harjamukti timbul karena air hujan yang meresap ke dalam tanah sehingga memicu pergerakan tanah.
Unjuk rasa tersebut merupakan reaksi terhadap operasi penangkapan besar-besaran yang dilakukan Lembaga Imigrasi dan Bea Cukai (ICE) terhadap para migran tidak berdokumen.
Wakil Gubernur California, Eleni Kounalakis, berencana mengajukan gugatan hukum atas keputusan Presiden Donald Trump yang mengerahkan Garda Nasional.
Penegak hukum di Los Angeles bersiap menghadapi malam yang penuh ketegangan usai demonstrasi terkait penggerebekan imigrasi.
Wali Kota LA, Karen Bass, mengatakan tidak ada kebutuhan menurunkan pasukan federal dan kehadiran Garda Nasional menciptakan kekacauan yang disengaja.
LAPD menyatakan unjuk rasa di luar Pusat Penahanan Metropolitan sebagai perkumpulan ilegal dan mengizinkan penggunaan peluru tak mematikan.
Penyidik mengatakan Mohammed Sabry Soliman merencanakan pelemparan bom molotov ke demonstran pawai untuk sandera Israel, selama satu tahun.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved