Headline
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
AKSI protes dengan jumlah massa yang lebih besar akan kembali dilakukan jika tuntutan tidak dipenuhi. Intinya, proses penerimaan peserta didik baru (PPDB) di Kota Depok, Jawa Barat, tahun ajaran (TA) 2024-2025 harus transparan.
Hal itu disampaikan Ketua Dewan Kesehatan Rakyat (DKR) Kota Depok Roy Pangharapan dalam keterangannya, Rabu (26/6). Menurut dia, aksi protes dilakukan karena diduga ada kecurangan penerimaan dalam PPDB.
"Kami akan lakukan demonstrasi besar-besaran. Kita meminta direspons tuntutan orang miskin agar anak-anaknya bisa bersekolah di SMP-SMA-SMK negeri," kata Roy.
Baca juga : Puluhan Orang Tua Siswa Miskin di Depok Geruduk Kantor Wali Kota
Menurut dia, pemerintah melempar bola panas karena tidak berani mengambil keputusan terkait ditolaknya siswa-siswi miskin melanjutkan pendidikan di sekolah negeri. "Jika pemerintah merespons siswa-siswi miskin melanjutkan pendidikan di sekolah gratis, kami akan berterima kasih."
Ia mengaku sudah meminta Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah II Jawa Barat Asep Sudarsono, Ketua Musyawarah Kepala SMA Kota Depok sekaligus Kepala SMAN 4 Depok Mamad Mahpudin, dan Kepala Dinas Pendidikan Depok Siti Chaerijah Aurijah untuk menyelesaikan permasalahan ini dengan difasilitasi oleh Gubernur Jawa Barat.
Sebelumnya, Selasa (25/6), ratusan emak-emak mendatangi Sekretariat Musyarah Kepala Sekolah (MKKS) SMA Negeri di Kelurahan Sukatani, Kecamatan Tapos, Depok, atas dugaan kecurangan PPDB.
Massa yang tergabung dalam DKR ini meminta transparansi pelaksanaan PPDB di Kota Depok. "Kami ingin kejujuran dari operator dan kepala sekolah dalam pelaksanaan PPDB. Pelaksanaan PPDB di Kota Depok 2024-2025 amburadul," ujar Roy.
Dia menduga ada mafia yang bermain dalam pelaksanaan PPDB di Kota Depok dan berharap pihak kepolisian segera mengusut. "Kalau memang tidak ada mafia kita minta transparan dibuka saja siswanya semuanya. Namanya siapa, tinggal di mana, jarak rumah ke sekolah berapa kilometer, dibuka kalau memang tidak ada sesuatu," tandasnya. (J-2)
Ketentuan itu tidak berlaku jika penyebab meninggal karena terlibat aksi kriminal, terkena HIV/AIDS, dan bunuh diri.
PEMERINTAH Kota (Pemkot) Depok mengalokasikan anggaran Rp50 miliar untuk merenovasi bangunan 2 Sekolah Menengah Pertama Negeri atau SMPN.
SEKOLAH swasta di Kota Depok, yang mengajukan program sekolah swasta gratis tahun ajaran 2025 terus bertambah. Saat ini sudah ada 44 sekolah swasta yang mendaftar.
Pemerintah Provinsi Jawa Barat menetapkan kuota untuk SMA negeri 4 sebanyak 432 kursi.
Pancaverse Xperience yang mengusung tema Take UPart for Earth, mengajak masyarakat untuk menumbuhkan kepekaan pada lingkungan melalui seni, kreativitas, dan aksi nyata.
Orangtua korban yang kaget mendengar informasi itu langsung membawa perkara ke kantor polisi.
Unjuk rasa tersebut merupakan reaksi terhadap operasi penangkapan besar-besaran yang dilakukan Lembaga Imigrasi dan Bea Cukai (ICE) terhadap para migran tidak berdokumen.
Wakil Gubernur California, Eleni Kounalakis, berencana mengajukan gugatan hukum atas keputusan Presiden Donald Trump yang mengerahkan Garda Nasional.
Penegak hukum di Los Angeles bersiap menghadapi malam yang penuh ketegangan usai demonstrasi terkait penggerebekan imigrasi.
Wali Kota LA, Karen Bass, mengatakan tidak ada kebutuhan menurunkan pasukan federal dan kehadiran Garda Nasional menciptakan kekacauan yang disengaja.
LAPD menyatakan unjuk rasa di luar Pusat Penahanan Metropolitan sebagai perkumpulan ilegal dan mengizinkan penggunaan peluru tak mematikan.
Penyidik mengatakan Mohammed Sabry Soliman merencanakan pelemparan bom molotov ke demonstran pawai untuk sandera Israel, selama satu tahun.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved