Headline
Pelanggaran terhadap pembatasan operasional truk memperparah kemacetan.
Pelanggaran terhadap pembatasan operasional truk memperparah kemacetan.
Kumpulan Berita DPR RI
AKSI protes dengan jumlah massa yang lebih besar akan kembali dilakukan jika tuntutan tidak dipenuhi. Intinya, proses penerimaan peserta didik baru (PPDB) di Kota Depok, Jawa Barat, tahun ajaran (TA) 2024-2025 harus transparan.
Hal itu disampaikan Ketua Dewan Kesehatan Rakyat (DKR) Kota Depok Roy Pangharapan dalam keterangannya, Rabu (26/6). Menurut dia, aksi protes dilakukan karena diduga ada kecurangan penerimaan dalam PPDB.
"Kami akan lakukan demonstrasi besar-besaran. Kita meminta direspons tuntutan orang miskin agar anak-anaknya bisa bersekolah di SMP-SMA-SMK negeri," kata Roy.
Baca juga : Puluhan Orang Tua Siswa Miskin di Depok Geruduk Kantor Wali Kota
Menurut dia, pemerintah melempar bola panas karena tidak berani mengambil keputusan terkait ditolaknya siswa-siswi miskin melanjutkan pendidikan di sekolah negeri. "Jika pemerintah merespons siswa-siswi miskin melanjutkan pendidikan di sekolah gratis, kami akan berterima kasih."
Ia mengaku sudah meminta Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah II Jawa Barat Asep Sudarsono, Ketua Musyawarah Kepala SMA Kota Depok sekaligus Kepala SMAN 4 Depok Mamad Mahpudin, dan Kepala Dinas Pendidikan Depok Siti Chaerijah Aurijah untuk menyelesaikan permasalahan ini dengan difasilitasi oleh Gubernur Jawa Barat.
Sebelumnya, Selasa (25/6), ratusan emak-emak mendatangi Sekretariat Musyarah Kepala Sekolah (MKKS) SMA Negeri di Kelurahan Sukatani, Kecamatan Tapos, Depok, atas dugaan kecurangan PPDB.
Massa yang tergabung dalam DKR ini meminta transparansi pelaksanaan PPDB di Kota Depok. "Kami ingin kejujuran dari operator dan kepala sekolah dalam pelaksanaan PPDB. Pelaksanaan PPDB di Kota Depok 2024-2025 amburadul," ujar Roy.
Dia menduga ada mafia yang bermain dalam pelaksanaan PPDB di Kota Depok dan berharap pihak kepolisian segera mengusut. "Kalau memang tidak ada mafia kita minta transparan dibuka saja siswanya semuanya. Namanya siapa, tinggal di mana, jarak rumah ke sekolah berapa kilometer, dibuka kalau memang tidak ada sesuatu," tandasnya. (J-2)
Ketinggian air di Perumahan Bukit Cengkeh 1 dan 2 serta Perumahan Taman Duta mencapai 70-80 sentimeter hingga saat ini air belum surut.
WARGA Kelurahan Cipayung, Kecamatan Cipayung, Kota Depok, Jawa Barat, dibuat heboh oleh penemuan seorang bayi baru lahir dan masih hidup di sudut rumah warga, Kamis (19/3/2026) pagi.
Pelayanan yang diberikan harus sesuai dengan harapan publik.
Selain menangkap tersangka, polisi menyita sejumlah barang bukti yang memperkuat dugaan praktik uang palsu
Disnaker Kota Depok membuka Posko Pengaduan Tunjangan Hari Raya (THR) untuk memastikan hak pekerja terpenuhi selama Lebaran 2026.
Pemda mengakui adanya kendala pengangkutan akibat daya tampung TPA yang sudah tidak memadai.
Perang tersebut terlalu menguras anggaran negara. Padahal, menurut dia, situasi internal di Amerika Serikat tidak baik-baik saja dan membutuhkan sokongan.
Delpedro Marhaen bentangkan bendera Iran di PN Jakpus, tuntut Presiden Prabowo mundur dari Board of Peace (BoP) dalam sidang putusan kasus penghasutan.
Gelombang protes pecah di penjuru Amerika Serikat usai tewasnya Ali Khamenei. Demonstran sebut kebijakan Trump sebagai bentuk tirani dan menyeret AS ke perang tanpa akhir.
Dewan Eksekutif Mahasiswa Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (Dema PTKIN) Se-Indonesia mengapresiasi pola pengamanan kepolisian dalam aksi unjuk rasa mahasiswa.
Mahasiswa diimbau untuk tetap menyampaikan aspirasi secara damai dan konstitusional, khususnya di bulan suci Ramadan.
Jaksa Penuntut Umum (JPU) menuntut pidana penjara 10 bulan terhadap 21 terdakwa kasus kerusuhan demonstrasi yang terjadi pada Agustus 2025.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved