Headline
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Kumpulan Berita DPR RI
KETUA Umum PDI Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri disebut siap hadir bila dipanggil Mahkamah Konstitusi (MK) sebagai saksi di sidang sengketa PHPU Pilpres 2024. Seperti diketahui, saat ini proses sengketa Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 masih bergulir di MK.
"Ibu Mega tertawa dan bilang kalau saya (Megawati) dipanggil sebagai saksi di MK saya akan dengan sangat senang hati menanggapi," kata Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto di Cikini, Jakarta Pusat, Selasa, 2 April 2024.
Hasto mengatakan dirinya sudah meneruskan itu kepada saksi Ganjar Pranowo-Mahfud MD. Seluruh saksi diklaim menghormati kesiapan Megawati.
Baca juga : KPU Pastikan Sengketa PHPU Pilpres di MK Tidak Ganggu Tahapan Pilkada Serentak 2024
"(Saksi bilang) Ibu Megawati punya spirit yang memberi spirit untuk kita sebagai saksi," papar dia.
Selain itu, para saksi disebut semakin berkomitmen dalam menegakkan konstitusi. Apalagi, mereka menilai Pemilu 2024 sarat pelanggaran hukum.
"Jadi Ibu Megawati siap, beliau akan datang, dan kami akan mengawal," ujar Hasto.
(Z-9)
Lima menteri turut tergugat, yakni Menteri Kehutanan, Menteri Lingkungan Hidup, Menteri ATR/BPN, Menteri ESDM, dan Menteri Investasi dan Hilirisasi.
Proyek Monorel Jakarta merupakan salah satu proyek transportasi publik paling kontroversial dalam sejarah pembangunan Ibu Kota.
KETUA Umum PDI Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri mengajak seluruh kader partainya untuk membantu masyarakat yang terdampak bencana alam di wilayah Sumatra dan Aceh.
Adanya pelanggaran dalam tata kelola pemerintahan negara yang baik serta praktik politik yang tidak demokratis karena mengabaikan suara rakyat.
Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri menghadiri Rapat Kerja Nasional (Rakernas) yang dirangkaikan dengan peringatan Hari Ulang Tahun ke-53 PDI Perjuangan
KETUA Umum PDIP sekaligus Presiden ke-5 Megawati Soekarnoputri menolak pemberian gelar pahlawan nasional kepada Presiden ke-2 RI, Soeharto dirasa sangat disayangkan.
Penempatan anggota Polri aktif dalam jabatan sipil tetap harus merujuk pada UU Polri sebagai aturan yang bersifat khusus.
Perlindungan hukum harus dimaknai sebagai amanat bagi pemerintah dan masyarakat untuk menjamin keamanan jurnalis dari segala bentuk serangan.
MK telah mengambil langkah berani dalam menempatkan posisi wartawan sebagai pilar penting dalam sistem demokrasi.
Putusan MK menegaskan bahwa wartawan tidak dapat serta-merta diproses secara pidana atau perdata atas karya jurnalistik dalam pengujuan UU Pers, Dewan Pers minta baca detil putusan MK
Berdasarkan anggaran dasar Yayasan JAKI Kemanusiaan Inisiatif, kewenangan mewakili yayasan tidak dapat dilakukan oleh ketua seorang diri.
MAHKAMAH Konstitusi (MK) mengabulkan sebagian permohonan uji materiil Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers terkait perlindungan hukum terhadap wartawan.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved