Headline
Pelaku usaha menagih penyederhanaan regulasi dan kepastian kebijakan dari pemerintah.
Pelaku usaha menagih penyederhanaan regulasi dan kepastian kebijakan dari pemerintah.
Kumpulan Berita DPR RI
KETUA Umum PDI Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri disebut siap hadir bila dipanggil Mahkamah Konstitusi (MK) sebagai saksi di sidang sengketa PHPU Pilpres 2024. Seperti diketahui, saat ini proses sengketa Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 masih bergulir di MK.
"Ibu Mega tertawa dan bilang kalau saya (Megawati) dipanggil sebagai saksi di MK saya akan dengan sangat senang hati menanggapi," kata Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto di Cikini, Jakarta Pusat, Selasa, 2 April 2024.
Hasto mengatakan dirinya sudah meneruskan itu kepada saksi Ganjar Pranowo-Mahfud MD. Seluruh saksi diklaim menghormati kesiapan Megawati.
Baca juga : KPU Pastikan Sengketa PHPU Pilpres di MK Tidak Ganggu Tahapan Pilkada Serentak 2024
"(Saksi bilang) Ibu Megawati punya spirit yang memberi spirit untuk kita sebagai saksi," papar dia.
Selain itu, para saksi disebut semakin berkomitmen dalam menegakkan konstitusi. Apalagi, mereka menilai Pemilu 2024 sarat pelanggaran hukum.
"Jadi Ibu Megawati siap, beliau akan datang, dan kami akan mengawal," ujar Hasto.
(Z-9)
Megawati Soekarnoputri menerima gelar doktor kehormatan (Honoris Causa) dari Princess Nourah Bint Abdulrahman University (PNU) di Riyadh, Arab Saudi, Senin (9/2) waktu setempat.
Profil Megawati Soekarnoputri, Presiden RI ke-5 dan presiden perempuan pertama Indonesia, menelusuri perjalanan politik, kebijakan, dan warisan kepemimpinannya.
Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri meluruskan pemahaman mengenai sistem politik Indonesia. Ia menguraikan sistem presidensial yang dianut Indonesia.
DI balik dinamika politik nasional, hubungan personal antara Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri dan Presiden Prabowo Subianto tetap hangat.
KETUA Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri menegaskan bahwa partainya tidak mengambil posisi sebagai oposisi terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Api Perjuangan Megawati harus menjadi motor penggerak penyelesaian isu-isu strategis di Jawa Barat.
Praktisi hukum Febri Diansyah menyoroti tuntutan 18 tahun penjara dan uang pengganti Rp13,4 triliun terhadap Kerry Riza dalam kasus dugaan korupsi tata kelola minyak PT Pertamina.
Polemik penunjukan Adies Kadir sebagai Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) kian menegaskan pentingnya batas kewenangan antarlembaga negara.
Mahkamah Konstitusi kembali menguji UU Peradilan Militer (UU No. 31/1997) terkait kewenangan mengadili tindak pidana prajurit TNI. P
Program tersebut merupakan kebijakan penunjang yang tidak seharusnya memangkas alokasi minimal 20% anggaran pendidikan yang bersifat esensial.
Komisi II DPR menargetkan RUU Pilkada rampung 2026 demi kepastian hukum sebelum tahapan Pemilu 2029 dimulai pada 2027.
Hakim MK Saldi Isra menegaskan uji materiil KUHP dan UU ITE tidak boleh bertumpu pada kasus konkret Roy Suryo dkk. Permohonan dinilai masih lemah secara konstitusional.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved