Headline
Kenaikan harga minyak dunia mungkin terjadi dalam 4-5 hari dan akan kembali normal.
Kenaikan harga minyak dunia mungkin terjadi dalam 4-5 hari dan akan kembali normal.
Presiden menargetkan Indonesia bebas dari kemiskinan pada 2045.
MAHKAMAH Konstitusi (MK) menjadwalkan pemanggilan empat menteri kabinet Indonesia Maju untuk hadir di sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU). Keempat menteri tersebut dijadwalkan hadir pada Jumat, 5 April 2024. Pertanyaan hanya boleh diajukan oleh hakim.
"Jadi yang melakukan pendalaman hanya para hakim," kata Ketua MK Suhartoyo di Gedung MK, Jakarta, Senin, (1/4).
Keempat menteri yang dipanggil itu meliputi Menteri Koordinator (Menko) Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati, dan Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini. Kemudian, MK juga memanggil pihak dari Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).
Baca juga : Nama Jokowi Disebut di Sidang MK, Ini Respons Istana
Suhartoyo mengatakan keempat menteri dan DKPP dipanggil karena untuk mengakomodir kepentingan hakim. Pemanggilan bukan untuk mengakomodir pemohon PHPU Pilpres 2024, yakni Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar (AMIN) serta Ganjar Pranowo dan Mahfud MD.
"Karena ini keterangan yang diminta oleh mahkamah, maka nanti pihak-pihak tidak kami sediakan waktu untuk mengajukan pertanyaan," jelas Suhartoyo. (Z-8)
Keputusan MK terkait PHPU kepala daerah pasca-PSU semestinya bisa memberikan kepastian hukum dan terwujudnya ketertiban di daerah.
Dijelaskan pula, persidangan pemeriksaan perkara akan tetap menggunakan mekanisme sidang panel.
Dalam menyikapi pelaksanaan pemungutan suara ulang (PSU) yang menjadi salah satu bagian dari hasil putusan MK perlu disikapi dan dilaksanakan dengan baik.
MAHKAMAH Konstitusi (MK) telah menyelesaikan sidang Pengucapan Putusan terhadap 40 perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (PHPU-Kada).
Dari total 314 permohonan terdapat 309 yang resmi teregistrasi sebagai perkara.
Pelantikan perlu digelar setelah semua tahapan selesai, termasuk proses PHPU itu.
Presiden Prabowo secara rutin memberikan imbauan kepada para menterinya untuk menjaga kekompakan dan koordinasi dalam pemerintahan.
WACANA reshuffle atau perombakan Kabinet Merah Putih pada momen enam bulan pemerintahan menjadi hak prerogatif Presiden Prabowo Subianto.
Tujuannya guna mengevaluasi kinerja setiap departemen dan menentukan siapa yang akan lanjut menjabat sejalan dengan prioritas pemerintahannya.
Jika pemerintahan Prabowo ke depan ingin berjalan efektif, salah satu rumusnya harus memperbanyak para pembantunya di kabinet yang berkategori Mr Clean.
Idrus membeberkan, kader Golkar yang menjabat sebagai menteri dan wakil menteri menjalankan tugas dengan baik sesuai dengan konsep kekaryaan.
Meski cukup banyak yang berasal dari politisi, namun Prabowo tetap membutuhkan dari kalangan profesional.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved