Presiden Pakai Kekuasaan untuk Pihak Tertentu Mirip Pimpinan Mafia

PROFESOR Franz Magnis Suseno atau Romo Magnis membeberkan tujuh prinsip etika manusia, termasuk etika seorang pemimpin seperti presiden. Hal itu disampaikannya sebagai ahli pemohon Ganjar Pranowo-Mahfud MD dalam sidang perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) Pilpres di Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta, Selasa (2/4).

Dia mengatakan presiden ialah penguasa atas seluruh masyarakat dan ada hal khusus yang dituntut dari sudut etika. Presiden tidak boleh memanfaatkan kekuasaannya untuk kepentingan pribadi, keluarga, atau kelompoknya yang terkesan mirip pimpinan organisasi mafia.

"Misalnya berasal dari satu partai, begitu ia menjadi presiden, segenap tindakannya harus demi keselamatan semua. Memakai kekuasaan untuk menguntungkan pihak-pihak tertentu membuat presiden menjadi mirip dengan pimpinan organisasi mafia," ucap Romo Magnis.

Baca juga : Jumlah Sengketa Pemilu di MK Turun, ini Alasannya

Memakai kekuasaan untuk kepentingan semua rakyat merupakan tuntutan etika yang harus dipatuhi presiden. Sebab etika merupakan ajaran dan keyakinan tentang baik dan tidak baik kualitas manusia sebagai manusia.

"Etika membedakan manusia dengan binatang. Binatang hanya mengikuti naluri alamiah, tetapi manusia sadar jika naluri alamiah bisa diikuti bila baik dan tak baik," imbuhnya.

Prinsip etika lain yakni soal hukum. Romo Magnis menilai tuntutan paling dasar etika sejak ribuan tahun dituangkan manusia dalam ketentuan hukum, seperti larangan menyiksa orang lain.

Baca juga : TPN Ganjar-Mahfud: Jangan Kerdilkan Peran MK Hanya untuk Adili Selisih Suara

Dia menegaskan bahwa manusia yang tidak melanggar hukum memang dinilai baik secara etis. Akan tetapi dalam prinsip etika menuntut manusia untuk berbuat lebih. "Agar manusia, jika tidak ada aturan hukum, harus tetap berbaik hati, jujur, caring, adil, dan bertanggung jawab, dan seterusnya," jelasnya.

Menurutnya, presiden tidak cukup hanya bertindak tak melanggar hukum. Justru, presiden dituntut lebih dan bisa membuat kebijakan yang menjamin keselamatan banyak orang.

"Seorang presiden harus membuktikan diri sebagai orang yang baik, bijaksana, jujur, dan adil. Dari seorang penguasa tertinggi harus dituntut etika yang tinggi," kata Romo Magnis.

Prinsip lain terkait etika dan pemilu harus mencakup seluruh proses dalam pemilu, mulai dari persiapan hingga kepastian hasilnya serta menjamin hak warga untuk dapat memilih juga menjadi tuntutan pemimpin.

Romo Magnis juga menambah prinsip etika lain yakni kegawatan dari pelanggaran etika. Dia mengutip pernyataan seorang filsuf ternama Immanuel Kant yang mengatakan masyarakat akan menaati pemerintah bila pemerintah bertindak atas dasar hukum yang berlaku yakni adil dan setara. Sebaliknya, jika penguasa jika tidak bertindak atas dasar hukum dan hanya memakai kuasanya untuk kelompok, kawan, dan keluarganya sendiri, motivasi masyarakat untuk menaati hukum akan hilang. (Z-2)