2 Sebab Lunturnya Keteladanan Pejabat Publik Menurut Romo Magnis

FILSUF sekaligus rohaniwan Prof Franz Magnis Suseno menilai terdapat 2 sebab mulai lunturnya keteladanan pejabat publik saat ini yang dialami kasus Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri, hingga kasus pelanggaran kode etik dan tindakan asusila Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hasyim Asy'ari.

"Saya kira ada 2 sebab lunturnya keteladanan pejabat negara. Pertama, para politisi atau pejabat publik tidak lagi merasa terikat suatu etika pertanggungjawaban demokratis. Jadi ada semacam kebutaan terhadap etika tanggung jawab terhadap masyarakat," kata Romo Magnis saat dihubungi, Senin (8/7).

Para pejabat publik itu memiliki kuasa yang dipakai tujuan baik tetapi dari sudut etika memiliki kebutaan. Alasan kedua yakni kelemahan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) karena tidak pernah mendengar suara kritis dari dewan legislatif yang seharusnya mewakili rakyat. Misalnya dalam tahun jelang pemilu banyak kritik yang dilontarkan untuk membela masyarakat.

Baca juga : KPU Tunggu Keppres Pemberhentian Hasyim untuk Tentukan Ketua Definitif

Sementara belakangan tak pernah ada suara dan itu menurutnya memalukan sekali karena begitu saja mendukung pemerintah padahal seharusnya mewakili rakyat.

"Barangkali itu karena yang bisa duduk di kursi legislatif hanya orang super kaya. Jadi katanya dibutuhkan sekurang-kurangnya Rp5 miliar atau orang yang diwakili punya sponsor yang super kaya dan mereka lalu praktis juga masuk ke partai politik yang lemah secara ideologi," ujarnya.

Mereka juga dinilai tidak punya identitas pada nilai-nilai tertentu apalagi partai yang mewakili rakyat kecil hanya memenuhi tokoh pemimpin partai mereka.

"Saya kira itu yang menjadi alasan mereka pokoknya pemimpin partai itu mendukung ke arah mana tidak jelas," pungkasnya. (Iam/Z-7)