Headline
DPR minta agar dana tanggap darurat bencana tidak dihambat birokrasi berbelit.
DPR minta agar dana tanggap darurat bencana tidak dihambat birokrasi berbelit.
Kumpulan Berita DPR RI
Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Mahfud MD, mengatakan Indonesia masih terus dibayangi gangguan yang berpotensi menghambat kemajuan bangsa.
Pencabutan status kewarganegaraan eks kombatan IS akan dilakukan melalui proses hukum administrasi seperti diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2007.
Sebab, Mahfud menyebutkan banyak warga yang berebut untuk menyerahkan surat ke Jokowi saat warga bersalaman dengan Kepala Negara.
Mahfud MD menyebut tidak terdapat ajaran bernegara dalam Islam dan tidak diperbolehkan meniru negara pada zaman Nabi Muhammad SAW.
Mahfud menyebut, selama ini, proses yang berbelit dan panjang itu memang sengaja dibiarkan untuk mengalirkan uang ke kantong-kantong para pejabat terkait.
"Kamu juga misalnya mencuri pasti bilang tidak. Nanti dulu biar diperiksa oleh penegak hukum," katanya.
Pemerintah akan memantau mulai dari persiapan hingga pemungutan dan bahkan penetapan pemenang Pilkada 2020.
Dirut ASABRI tersebut menegaskan berita-berita terkait ASABRI yang beredar saat ini adalah tidak benar.
Menko Polhukam Mahfud MD dan Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo menyampaikan hal itu dalam kunjungan kerja ke Kabupaten Natuna, Kepulauan Riau, kemarin.
Manajemen ASABRI memastikan proses penerimaan premi, pelayanan, dan pembayaran klaim berjalan dengan normal dan baik.
Menkopolhukam Mahfud MD menegaskan bahwa Presiden Joko Widodo sudah mengatakan semua kasus korupsi harus dibongkar. Bukan hanya dibongkar, tetapi dibawa ke pengadilan.
Menko Polhukam Mahfud MD mencium adanya korupsi sebesar Rp10 triliun di ASABRI. Dana ASABRI dikumpulkan dari para prajurit TNI.
Meski terlambat menyampaikan laporan keuangan, sambungnya, OJK sebagai regulator tidak bisa memberikan sanksi ke Asabri karena terkendala aturan teknis.
Nawawi mengatakan, pendalaman akan dilakukan salah satunya dengan berkoordinasi dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Pasalnya, para pegawai tim lebih banyak didominasi tenaga administrasi. Sementara banyak yang ditangkap timsaber Pungli berasal dari pemerintahan
Sebelumnya, pada Rabu (8/1), lembaga antirasuah menangkap salah satu komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Wahyu Setiawan di Jakarta dengan barang bukti uang sebanyak Rp400 juta.
Kapal milik nelayan Tiongkok yang diributkan beberapa waktu lalu juga dilaporkan telah keluar dari perairan Natuna.
Pemerintah juga tak akan berunding dengan Tiongkok karena perairan Natuna sepenuhnya wilayah NKRI.
Mahfud menjelaskan selama ini pemerintah selalu dibuat seolah-olah benci terhadap umat Islam karena memiliki fobia terhadap agama Islam.
Mantan Hakim Mahkamah Konstitusi tersebut meminta masyarakat untuk tetap mempercayakan keadilan di pengadilan untuk membuka tabir sebenarnya.
Media Indonesia berusaha menghadirkan foto-foto eksclusive sehingga pembaca dapat melihat kejadian aktual dengan lebih baik
LOAD MORECopyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved