Menkopolhukam akan Panggil Menteri BUMN soal ASABRI

"Minggu ini, kan masih pada di luar negeri semua itu pak Erick.  Jadi kita akan panggil dan kemudian akan jalan," ujar Mahfud di Kantor Menkopolhukam, Jakarta, hari ini.

Ia menegaskan bahwa Presiden Joko Widodo sudah mengatakan semua kasus korupsi harus dibongkar. Bukan hanya dibongkar, tetapi dibawa ke pengadilan.

Menurut Mahfud, kasus dugaan korupsi tersebut akan ditindaklanjuti apabila sudah ada melalui aturan perundangan-undangan dan jalur hukum yang ada.

Baca juga : Erick Thohir Masih Pelajari Kasus ASABRI

"Mungkin itu nanti pengadilan nya koneksitas ya, karena ada TNI aktif dan sipilnya juga, ada perusahaan swasta nya juga. Nanti lah itu ada jalurnya," ujar dia.

Menindaklanjuti masalah ASABRIi, terangnya, saat ini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tengah melakukan audit. Mahfud mengatakan BPK juga sedang meminta lembaga lain untuk melakukan validasi.

Namun Menkopolhukam memastikan jumlah kerugian di Asabri tidak besar dan polanya hampir sama dengan kasus Jiwasraya.

"Yang penting kita pastikan dulu bahwa itu ada apa tidak, kalau berdasar yang dari BPK sih, saya cek tidak ada dan tidak besar. Tapi sekarang sedang divalidasi oleh suatu institusi lain, BPK yang minta, karena polanya sama dengan Jiwasraya," tutur Mahfud.

Kemiripannya, imbuh dia, modus operandi. Mahfud mengatakan ada beberapa orang yang sama yang diduga terlibat. Meski demikian, kasus itu harus dibongkar terlebih dahulu sebab uang ASABRI milik prajurit.

"Mungkin ada beberapa orangnya yang sama tapi nantilah yang penting  itu akan dibongkar. Karena itu melukai hati kita semua," tegasnya.

Dana Asabri, terangnya, merupakan yayasan asuransi sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI). PT Asabri merupakan BUMN yang bergerak di bidang asuransi sosial dan pembayaran pensiun, khusus untuk prajurit TNI, anggota Polri, juga PNS Kementerian Pertahanan Republik Indonesia dan Polri. Mahfud menyebut pernah terjadi kasus korupsi di Asabri pada 1998.

"Waktu jaman saya jadi menteri tahun 2000-an belum selesai. Baru sesudah itu kasus itu diadili dan sudah ada terpidananya juga, swasta dan TNI aktif. Sekarang kok terjadi lagi sesudah negara mengeluarkan duit untuk prajurit," tutur Mahfud.

Kasus Asabri, ujarnya, juga turut menjadi perhatian dari Menteri Pertahanan Prabowo Subianto.Mahfud sebelumnya menyebut ada dugaan isu kerugian negara sebesar Rp 10 triliun dari dana Asabri. Hal itu ia sampaikan pada Jumat (10/1) di Kantor Menkopolhukam, Jakarta. (Ind/OL-09)