Senin 17 Februari 2020, 15:48 WIB

Mahfud MD: Intoleransi Ancam Integrasi Bangsa

Indriyani Astuti | Politik dan Hukum
Mahfud MD: Intoleransi Ancam Integrasi Bangsa

Antara/Asprilla Dwi Adha
Menko Polhukam, Mahfud MD (kedua kanan), menjadi pembicara dalam diskusi "Bincang Seru Mahfud" di Universitas Indonesia.

 

MENTERI Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Mahfud MD, mengatakan Indonesia masih terus dibayangi gangguan yang berpotensi menghambat kemajuan bangsa.

Gangguan tersebut seperti kurangnya persatuan di kalangan masyarakat, yang ditandai dengan kemunduran toleransi.

"Orang yang berbeda dimusuhi. Ini sudah mulai muncul dalam narasi keyakinan, misalnya dalam pendirian rumah ibadah," ujar Mahfud dalam acara diskusi "Bincang Seru Mahfud" di Universitas Indonesia, Senin (17/2).

Dalam acara itu, hadir Rektor Universitas Indonesia, Ari Kuncoro, komedian Cak Lontong, Ketua Dewan Guru Besar Universitas Indonesia, Harkristuti Harkrisnowo, Direktur Wahid Institute, Yenny Wahid, dan komika Mamat Alkatiri.

Baca juga: Pancasila Harus Jadi Acuan Cara Berpikir Melawan Intoleransi

Selain intoleransi, Mahfud menyebut gangguan lain yang dapat menghambat integrasi bangsa ialah ketidakadilan. Menurutnya, ketidakadilan dapat mengancam integrasi negara. Dalam proses kehancuran negara selain gagal menciptakan keadilan bagi seluruh rakyat, juga terdapat empat hal yang jika dibiarkan dapat menyebabkan negara gagal.

Pertama, disorientasi ketika negara kehilangan arah, serta gagal dalam menciptakan keadilan. Kedua, ketidakpercayaan publik terhadap pemerintah, yang menimbulkan disopinion. Ketiga, rakyat berbeda paham dan melawan. Keempat, lanjut dia, apabila terus dibiarkan terjadi disintegrasi. Oleh karena itu, persatuan dan keberagaman menjadi suatu keharusan untuk merawat integrasi bangsa.

"Tidak ada kelompok manusia yang sama. Indonesia merdeka setelah bersatu dalam keberagaman," pungkas Mahfud.

Dia mengakui ada ancaman berupa ideologi baru yang dianggap lebih baik dari Pancasila sebagai dasar negara. Mahfud menyakini ancaman disintegrasi dapat diminimalisasi, apabila negara mewujudkan keadilan bagi rakyat.(OL-11)

 

 

Baca Juga

MI/ M Irfan

Sudah Dihapus MK, Ini Alasan Pemerintah Pertahankan Pasal Penghinaan Presiden di RKUHP

👤Fachri Audhia Hafiez 🕔Rabu 25 Mei 2022, 23:16 WIB
Eddy mengatakan pasal di Revisi KUHP berbeda dengan aturan yang dihapus...
MI/Susanto

Ketua KY Mukti Fajar Dikukuhkan sebagai Guru Besar UMY

👤Ardi Teristi 🕔Rabu 25 Mei 2022, 23:05 WIB
Terdapat beberapa persoalan hukum yang berhadapan dengan sistem sharing economy yang...
MI/Tri Subarkah

Tolak Keberatan Terdakwa, Hakim Lanjutkan Sidang Korupsi TWP-AD

👤Tri Subarkah 🕔Rabu 25 Mei 2022, 21:34 WIB
Penolakan itu disampaikan dalam sidang putusan sela pada Rabu (25/5). Putusan tersebut dibacakan oleh hakim ketua Brigjen Faridah...

E-Paper Media Indonesia

Baca E-Paper

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya