Headline
RI dan Uni Eropa menyepakati seluruh poin perjanjian
Indonesia memiliki banyak potensi dan kekuatan sebagai daya tawar dalam negosiasi.
MENTERI Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Mahfud MD, mengatakan Indonesia masih terus dibayangi gangguan yang berpotensi menghambat kemajuan bangsa.
Gangguan tersebut seperti kurangnya persatuan di kalangan masyarakat, yang ditandai dengan kemunduran toleransi.
"Orang yang berbeda dimusuhi. Ini sudah mulai muncul dalam narasi keyakinan, misalnya dalam pendirian rumah ibadah," ujar Mahfud dalam acara diskusi "Bincang Seru Mahfud" di Universitas Indonesia, Senin (17/2).
Dalam acara itu, hadir Rektor Universitas Indonesia, Ari Kuncoro, komedian Cak Lontong, Ketua Dewan Guru Besar Universitas Indonesia, Harkristuti Harkrisnowo, Direktur Wahid Institute, Yenny Wahid, dan komika Mamat Alkatiri.
Baca juga: Pancasila Harus Jadi Acuan Cara Berpikir Melawan Intoleransi
Selain intoleransi, Mahfud menyebut gangguan lain yang dapat menghambat integrasi bangsa ialah ketidakadilan. Menurutnya, ketidakadilan dapat mengancam integrasi negara. Dalam proses kehancuran negara selain gagal menciptakan keadilan bagi seluruh rakyat, juga terdapat empat hal yang jika dibiarkan dapat menyebabkan negara gagal.
Pertama, disorientasi ketika negara kehilangan arah, serta gagal dalam menciptakan keadilan. Kedua, ketidakpercayaan publik terhadap pemerintah, yang menimbulkan disopinion. Ketiga, rakyat berbeda paham dan melawan. Keempat, lanjut dia, apabila terus dibiarkan terjadi disintegrasi. Oleh karena itu, persatuan dan keberagaman menjadi suatu keharusan untuk merawat integrasi bangsa.
"Tidak ada kelompok manusia yang sama. Indonesia merdeka setelah bersatu dalam keberagaman," pungkas Mahfud.
Dia mengakui ada ancaman berupa ideologi baru yang dianggap lebih baik dari Pancasila sebagai dasar negara. Mahfud menyakini ancaman disintegrasi dapat diminimalisasi, apabila negara mewujudkan keadilan bagi rakyat.(OL-11)
Pemerintah harus mengambil sikap tegas untuk mencegah kasus intoleransi terjadi di kemudian hari.
negara gagal memberikan perlindungan terhadap kebebasan beragama menyusul adanya peristiwa persekusi dan intoleransi Kampung Tangkil, Kecamatan Cidahu, Sukabumi, Jawa Barat
Bupati Sukabumi, Asep Japar, mengaku prihatin terjadinya insiden di Kecamatan Cidahu, pekan lalu. Peristiwa tersebut mendapat perhatian berbagai elemen sehingga menjadi isu nasional.
ANGGOTA Komisi III DPR RI, Sarifudin Sudding mengatakan kasus intoleransi di Sukabumi disebut sebagai hal yang tidak seharusnya terjadi.
GUBERNUR Jawa Barat Dedi Mulyadi dinilai gagal mencegah adanya kasus intoleransi, salah satunya ialah pembubaran retreat pelajar Kristen di Sukabumi.
Dialog antaragama merupakan sarana yang sangat penting bagi mahasiswa untuk meningkatkan daya kritis, membangun hubungan antaragama yang baik dan bermakna.
Kepala BPIP Yudian Wahyudi mengungkapkan Magelang Kebangsaan Fun Run 2025 bukan sekadarperlombaan lari, tetapi Jadi Simbol Persatuan dan Semangat Pancasila
SEBANYAK tujuh pemuda-pemudi purna paskibraka terpilih dilantik dan dikukuhkan sebagai Pelaksana Duta Pancasila Paskibraka Indonesia (DPPI) Kota Yogyakarta untuk masa jabatan 2025–2029
BPIP dan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan menggelar diskusi bertajuk “Aktualisasi Nilai Ketuhanan dan Kebangsaan dalam Menjaga Moderasi Beragama di Indonesia”. Edukasi Pancasila
Berbagai langkah kreatif harus terus diupayakan dalam upaya menanamkan nilai-nilai kebangsaan yang dimiliki bangsa ini kepada generasi penerus.
PERMASALAHAN bangsa saat ini semakin beragam sehingga diperlukan langkah penguatan kebangsaan generasi muda agar mampu menjawab dan mengatasi tantangan tersebut.
KETUA Umum Ahlulbait Indonesia (ABI) Zahir Yahya menilai untuk menghadapi tantangan di Indonesia yang kompleks, Islam dan kebangsaan harus berjalan beriringan.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved