Headline
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
MENTERI Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD menjelaskan bahwa pemerintah tidak memiliki fobia terhadap Agama Islam. Hal tersebut ia sampaikan usai menerima kunjungan dari rombongan Lembaga Persahabatan Ormas Islam (LPOI) di kantor Menkopolhukam, Jakarta, Jumat (3/1).
"Menghilangkan isu fobia, tuduhan-tuduah yang menyasar pemerintah bahwa pemerintah fobia terhadap Islam itu sebetulnya tidak ada. LPOI dengan 14 ormas Islam yang hadir di sini mewakili 200 juta umat Muslim di Indonesia itu melihat tidak ada Islamfobia," ungkap Mahfud.
Mahfud menjelaskan selama ini pemerintah selalu dibuat seolah-olah benci terhadap umat Islam karena memiliki fobia terhadap agama Islam.
Mahfud menegaskan bahwa pemerintah tidak pernah benci dan takut kepada umat Islam. Buktinya, selama ini Islam berkembang besar di tanah air.
"Kalau pemerintah benci terhadap Islam berarti kaum muslimin akan takut dan mengaku mereka Islam, justru hal itu tidak terlihat di Indonesia. Di Indonesia kehidupan Islam subur sehingga masyarakat jangan terpancing dengan istilah Islamfobia," lanjutnya.
Selain membicarakan terkait isu fobia Islam, dalam pertemuan tersebut Mahfud dan LPOI juga kembali menegaskan prinsip Pancasila sebagai ideologi dasar negara. Dijelaskan oleh Mahfud bahwa rombongan ormas Islam yang tergabung di LPOI tidak sepakat dengan adanya istilah khilafah sebagai ideologi menggantikan Pancasila.
"Ada hal yang prinsip yang landasan kita berbicara itu satu bahwa ormas-ormas Islam ini sebenarnya dia agak gerah juga terhadap isu-isu sistem lain khilafah yang sering ditawrkan yang sebenarnya agenda itu merusak," tuturnya.
Menurut Mahfud, tanpa Khilafah bangsa Indonesia sudah berdiri tegak dengan Islam. Hal tersebut diamini oleh Sekretaris Umum LPOI Lutfi A Tamimi yang menyebut bahwa LPOI menolak beridirnya khilafah di Indonesia.
"Nah sekarang diadu domba antara pemerintah sama umat Islam no way, tida ada khilafah di negeri ini loh adanya NKRI adanya presiden," ujar Lutfi.
Lutfi mengeaskan bahwa LPOI sangat mendukung kebijakan Menkopolhukam yang menolak dengan tegas bedirinya khilafah. Dirinya juga menegaskan bahwa ormas Hizbut Tahrir tidak mewakili umat Islam mayoritas di Indonesia.
"Jadi sudah kita bicarakan Kenapa kebijakan pak menteri tentang khilafah sudah tetap, mau hidup di indonesia ahlan wa sahlan wa marhaban. Tidak mau silahkan get out keluar," ujarnya. (Uta/OL-09)
FPHW secara tegas menolak berkembangnya organisasi masyarakat yang teridentifikasi dan menganut paham intoleransi, radikalisme dan terorisme.
Pancasila dan khilafah tidak bisa hidup berdampingan di Indonesia. Salah satunya harus dikorbankan.
SOSOK Prof Yudian Wahyudi menjadi salah satu lulusan pesantren yang berhasil di dunia akademik. Dari Pesantren Termas di Pacitan, Jawa Timur.
KARENA Indonesia negara multikultural, munculnya potensi radikalisme menjelang pilkada serentak 9 Desember 2020 masih sangat tinggi.
Paham radikalisme tumbuh subur di masyarakat karena tidak sedikit orang yang baru belajar agama tidak mampu menafsirkan ilmu itu dengan baik.
Kelompok teroris tersebut bahkan telah melakukan penggambaran untuk serangan tersebut.
Mahfud berjanji hasil audensi dirinya dengan para keluarga korban tragedi Kanjuruhan akan ditindaklanjuti sesuai prosedur yang berlaku.
Menpora Zainudin Amali mengatakan pengamanan Israel yang menjadi negara peserta Piala Dunia U-20 di Indonesia sedang dibahas oleh Kemenkopolhukam.
Menkopolhukam Mahfud MD menilai PT Kereta Api Indonesia (KAI) sudah mempersiapkan dan mengantisipasi arus mudik dengan baik.
MENTERI Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD tampaknya tidak lagi berpikir untuk melakukan pembenahan sektor hukum di masa pemerintahan Presiden Joko Widodo-Ma'ruf Amin.
Desk Koordinasi Pilkada Serentak Kemenkopolkam, memantau penyelenggaraan Pilkada di Sulawesi Tengah, sebagai wilayah masuk kategori rawan tinggi, Jumat (22/11).
Isu adanya pengungsi tambahan yang berasal dari Cisarua dibantah oleh Ketua Satgas Penanganan Pengungsi Luar Negeri Kemenkopolhukam
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved