Indonesia tidak akan Negosiasi dengan Tiongkok

PEMERINTAH Indonesia bersikap tegas dalam menyikapi klaim sepihak Tiongkok atas perairan Natuna. Menko Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD menyatakan RI tidak akan pernah bernegosiasi soal itu.

"Indonesia menolak negosiasi karena kalau kita mau berunding, kita mengakui bahwa di perairan itu ada sengketa. Ini tidak ada sengketa, Natuna milik Indonesia secara penuh," ujar Mahfud di Universitas Brawijaya, Kota Malang, Jawa Timur, kemarin.

Ia mengatakan sikap pemerintah Indonesia sangat tegas dan jelas. Pasukan TNI juga sudah disiagakan untuk mempertahankan kedaulatan NKRI. "Sudah diputuskan, akan diperkuat. Penguatan itu pengerahan kapal-kapal patroli ke sana (Natuna) untuk menghalau. Kita tidak berperang, tapi menghalau penyusup dan mengamankan daerah kita sendiri."

Pemerintah juga tak akan berunding dengan Tiongkok karena perairan Natuna sepenuhnya wilayah NKRI.

Konvensi Hukum Laut Internasional (UNCLOS) 1982 pun menggariskan bahwa perairan Natuna merupakan zona ekonomi eksklusif Indonesia (ZEEI) yang dibuat oleh PBB. "Kalau mau dipermasalahkan, berarti itu multilateral urusan PBB, bukan urus-an Tiongkok dan Indonesia.''

Bagi Indonesia, imbuh Mahfud, nelayan Tiongkok beserta kapal pengawal yang memasuki perairan Natuna belakangan ini merupakan penyusup ilegal dan melanggar UNCLOS. "Kalau cari masalah, ya kita usir dengan segala kemampuan kita," tegasnya.

Sumber: NRC

Senada, Wakil Ketua MPR Lestari Moerdijat mengingatkan negara asing, tanpa kecuali, untuk tidak mengganggu kedaulatan Indonesia, termasuk perairan Natuna. Politikus Partai NasDem itu menyerukan, sebagai negara sahabat, Tiongkok harus segera menarik kapal-kapal nelayan miliknya dari perairan Natuna yang menjadi teritorium Indonesia. "Tiongkok tidak punya landasan kuat untuk mengklaim wilayah perairan Natuna sebagai miliknya," tandasnya.

Dia mendesak pemerintah segera menangkap kapal penangkap ikan milik Tiongkok yang masuk ke perairan Natuna tanpa izin.

Rerie pun mengimbau seluruh elemen bangsa untuk menunjukkan darmabakti mempertahankan perairan Natuna. "Sebagai komitmen terhadap keutuhan NKRI yang merupakan salah satu dari empat konsensus dasar bangsa, inilah saatnya bagi seluruh komponen untuk menunjukkan darmabakti." (BN/Pro/X-8)