Headline
DPR minta agar dana tanggap darurat bencana tidak dihambat birokrasi berbelit.
DPR minta agar dana tanggap darurat bencana tidak dihambat birokrasi berbelit.
Kumpulan Berita DPR RI
MENKO Polhukam Mahfud MD telah membeberkan dugaan korupsi di perusahaan asuransi milik negara, PT Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (PT Asabri). Korupsi tersebut diduga mencapai angka Rp10 triliun.
Menanggapi hal itu, Wakil Ketua KPK Nawawi Pomolango mengatakan belum mendapat informasi secara resmi mengenai pernyataan dari Mahfud MD. Hingga saat ini, KPK juga belum menindaklanjuti dugaan itu tetapi berencana untuk segera mendalaminya.
""Kami belum punya info tentang ini, tapi karena pernyataan ini muncul dari sosok Menko Polhukam, tentu saja KPK akan mencoba mencari dan mngumpulkan data tentang ini," ujar Nawawi ketika dihubungi, Sabtu (11/1).

Wakil Ketua KPK Nawawi Pomolango. (Antara)
Nawawi mengatakan, pendalaman akan dilakukan salah satunya dengan berkoordinasi dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
"Mungkin saja melalui teman-teman di BPK atau dari sumber lain yang memiliki data tentang Asabri ini," ujar Nawawi.
Ia mengatakan bila telah melakukan pendalaman, baru bisa diputuskan apakah KPK akan melanjutkan pengusutan dugaan korupsi tersebut. (X-15)
Baca juga: Mahfud: Kasus Dugaan Korupsi di PT Asabri Capai Rp10 Triliun
Baca juga: Erick Thohir Masih Pelajari Kasus ASABRI
Baca juga: PT ASABRI Berkomitmen Terus Tingkatkan Kinerja
KPK meminta Ditjen Imigrasi memperpanjang penahanan eks Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas dan eks Staf Khusus Isfan Abidal Aziz terkait dugaan korupsi pembagian kuota haji.
Mantan Bupati Kukar, Rita Widyasari (RW), diduga menerima aliran dana melalui tiga perusahaan
KPK menemukan uang suap importasi barang di Ditjen Bea dan Cukai disimpan dalam safe house. Enam tersangka sudah ditetapkan, penyidikan masih berlangsung.
KPK memeriksa PNS Cholid Mawardi terkait dugaan suap di Direktorat Jenderal Pajak. Lima tersangka sudah ditetapkan, termasuk penerima dan pemberi suap.
KPK menetapkan tiga korporasi sebagai tersangka baru dalam kasus gratifikasi eks Bupati Kutai Kartanegara Rita Widyasari dan menyita ratusan aset.
KPK memeriksa pegawai Bea Cukai terkait kasus dugaan suap importasi barang. Enam tersangka, termasuk pejabat Ditjen Bea Cukai, telah ditetapkan.
PTPN IV PalmCo memperkuat mitigasi Karhutla 2026 melalui kolaborasi dengan TNI-Polri dan pemantauan digital berbasis AI ARFINA.
Dugaan pemerasan berkedok wartawan menyerang BUMN dan perusahaan swasta dengan tuduhan laporan keuangan fiktif. Modus ancaman dan intimidasi terungkap.
Kuasa hukum Kerry Riza mempertanyakan tuntutan 18 tahun penjara dan uang pengganti Rp13,4 triliun dalam kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah.
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menjelaskan alasan pemerintah membentuk badan usaha milik negara (BUMN) baru untuk mengelola lahan pertambangan dan perkebunan kelapa sawit.
DI tengah melimpahnya sumber daya alam Kalimantan Timur, ironi justru mencuat dari wajah sosial masyarakatnya.
Saksi mahkota Kerry Adrianto Riza mengungkap Pertamina memperoleh manfaat hingga Rp 17 triliun dari penyewaan Terminal BBM OTM.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved