MENTERI Pertahanan Prabowo Subianto sedang mempelajari dugaan korupsi di PT Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ASABRI). Meski ASABRI ialah BUMN yang secara hierarki ada di bawah koordinasi Kementerian BUMN, Menhan berkepentingan terhadap persoalan tersebut.
Staf Khusus Menteri Pertahanan Bidang Komunikasi Publik dan Hubungan Antarlembaga, Dahnil Anzar Simanjuntak, mengemukakan hal itu melalui pernyataan tertulis kepada wartawan di Jakarta, kemarin.
"Ketika mendapat laporan terkait dengan dugaan korupsi di ASABRI, Menhan sedang mempelajari," kata Dahnil.
Menhan, lanjut Dhanil, menunggu informasi lengkap permasalahannya dari Menteri BUMN dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI. Kepentingan Menhan terutama untuk memastikan dana prajurit tetap aman dan tidak terganggu.
Dahnil mengungkapkan total aset Rp35,188 triliun PT ASABRI berasal dari uang iuran pensiun prajurit TNI/Polri dan pegawai negeri sipil (PNS) TNI/Polri, termasuk PNS Kemenhan.
"Dari total gaji pokok mereka setiap bulan, dipotong 4,75% untuk iuran pensiun dan 3,25% untuk tunjangan hari tua," imbuh Dahnil.
Dalam kesempatan terpisah, mantan Panglima TNI Moeldoko mengaku tidak mengetahui persoalan yang tengah menggelayuti ASABRI.
"Saya tidak mengerti urusan ASABRI. Waktu saya Panglima TNI, saya juga tidak mengerti tentang ASABRI," ujar Moeldoko di Kantor Staf Presiden, Jakarta, kemarin.
Pria yang kini menjabat kepala staf kepresidenan itu mengatakan TNI tidak memiliki kewenangan untuk masuk ke ranah ASABRI. Perusahaan asuransi itu sepenuhnya berada di bawah kendali Kementerian BUMN.
"Pemilihan direktur utamanya saja oleh menteri BUMN dan kalau tidak salah sama menteri pertahanan. Jadi sangat jauh antara Cilangkap dan ASABRI. Tidak ada kontak langsung," tuturnya.
Seluruh anggota TNI, menurut Moeldoko, memang menyimpan sebagian uang mereka di perseroan milik negara tersebut. Penghimpunan itu antara lain untuk memenuhi kebutuhan perumahan bagi para prajurit.
"Nanti ASABRI yang menyiapkan berapa jumlah untuk perumahan baru. Setelah itu dikomunikasikan antara angkatan dan kepolisian, bagaimana menjadikan perumahan itu. Jadi sampai batas di situ saja. Soal manajemen ASABRI sama sekali kita tidak mengerti," tandas Moeldoko.
Langkah konkret
Guna membahas langkah-langkah yang diperlukan, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Polhukam) Mahfud MD menegaskan akan bertemu dengan Menteri BUMN Erick Thohir dan Menteri Keuangan Sri Mulyani.
MI/RAMDANI
Menkopolhukam, Mahfud MD.
"Dalam dua atau tiga hari ini saya akan ketemu untuk mengonkretkan langkah-langkah yang diperlukan," tambahnya saat ditemui di acara dialog kebangsaan di Kampus Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, kemarin.
Saham-saham yang menjadi portofolio ASABRI berguguran sepanjang 2019 dan penurunan harga saham dapat mencapai lebih dari 90% sepanjang tahun. Hal itu diduga akibat penempatan investasi yang berbau korupsi dan dikhawatirkan menyebabkan gagal bayar seperti yang terjadi pada Jiwasraya.
Pada Senin (13/1), manajemen PT ASABRI mengatakan pemberitaan tentang ASABRI tidak sesuai dengan keadaan sesungguhnya di perusahaan tersebut. ASABRI menyatakan proses penerimaan premi, pelayanan, dan pembayaran klaim berjalan dengan normal dan baik.
"ASABRI dapat memenuhi semua pengajuan klaim tepat pada waktunya," tegas manajemen ASABRI. (Ant/AU/Nur/P-2)
