Headline
. AS kembali memundurkan waktu pemberlakuan tarif resiprokal menjadi 1 Agustus.
. AS kembali memundurkan waktu pemberlakuan tarif resiprokal menjadi 1 Agustus.
Penurunan permukaan tanah di Jakarta terus menjadi ancaman serius.
MENTERI Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menyebutkan modal PT Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ASABRI) Persero turun Rp17 triliun dalam setahun meskipun tidak dijelaskan terkait waktu mulai penurunannya.
"Saya enggak bilang kalau enggak ada (korupsi). Saya bilang modalnya ASABRI dalam satu tahun itu turun Rp17 sekian triliun. Sekitar Rp17,6 triliun atau Rp17,5 trilun," katanya di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Jumat (17/1).
Baca juga: Ini 13 Sifat Benny Tjokro menurut Dahlan Iskan
Mahfud MD mengatakan dana atau uang para prajurit TNI dan Polri yang disimpan oleh ASABRI dalam kondisi aman sehingga mereka tidak perlu khawatir. "Nah prajurit, tentara, TNI, dan polisi jangan khawatir karena uangnya enggak habis. Likuiditasnya menjamin mereka dibayar sesuai dengan waktu," ujarnya.
Selanjutnya, Mahfud MD menilai Direktur Utama ASABRI Sonny Widjaja yang sempat membantah dugaan korupsi merupakan hak dari Sonny untuk menyampaikan pendapat.
"Siapa yang membantah? Oh ya itu urusan ASABRI. Ya sama lah kalau orang enggak mengaku kan sama. Kamu juga misalnya mencuri pasti bilang tidak. Nanti dulu biar diperiksa oleh penegak hukum," katanya.
Mahfud MD menegaskan adanya korupsi atau tidak pada ASABRI akan diserahkan sepenuhnya oleh aparat penegak hukum sebab sudah bukan ranah Kemenko Polhukam untuk melakukan penyelidikan. "Saya tidak bilang tidak ada korupsi. Itu sudah bukan urusan Menko Polhukam karena kami bukan penegak hukum," tegasnya.
Baca juga: ASABRI Pastikan Pernyataan Mahfud MD tidak Benar
Mahfud MD mengaku mendapat informasi dan laporan tentang adanya indikasi tindakan korupsi di ASABRI dari sumber-sumber yang berkompeten.
"Polhukam itu tidak berusaha mencari itu tapi mendapat laporan dan informasi dari sumber-sumber yang kompeten. Ya nanti biar polisi," ujarnya.
Baca juga: Soal ASABRI, Jubir KPK: BPK Lakukan Audit, KPK Selidiki
Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengatakan pihaknya akan berkoordinasi dengan pemerintah terkait untuk memperketat pengawasan di sektor keuangan sehingga kejadian serupa tak terulang kembali. "Ya pengawasan dari sektor keuangan harusnya kita perkuat lagi sehingga mengurangi yang mencoba main-main," katanya. (X-15)
Sejarah mestinya ditulis oleh para ilmuwan, bukan oleh pemerintah, agar tidak mudah dimanipulasi sesuai kepentingan kekuasaan.
Mahfud tidak pernah mengomentari langsung perkara ijazah palsu yang kini tengah ditangani oleh MT di Pengadilan Negeri Surakarta.
Presiden Prabowo dapat melakukan tindakan darurat dengan mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perppu)
Mahfud MD mengapresiasi langkah Kejaksaan Agung (Kejagung) dalam menindak kasus korupsi di tubuh Pertamina.
MANTAN Menkopolhukam Mahfud Md menegaskan, langkah berani Kejaksaan Agung membongkar korupsi tata kelola minyak mentah di Pertamina telah mendapat restu Presiden Prabowo Subianto.
Salah satu materi RUU Kejaksaan yang menjadi sorotan, dijelaskan Mahfud, yakni perlunya izin Jaksa Agung sebelum memeriksa jaksa yang diduga terlibat dalam kasus tindak pidana.
PT Asabri (Persero), mendukung realisasi visi Indonesia Emas 2045 melalui berbagai program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) perseroan.
PT Asabri (Persero) berperan aktif dalam mendukung program perumahan bersubsidi bagi anggota Polri dan Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Polri.
PT Asabri (Persero) terus bertransformasi untuk menjawab tantangan dan memastikan kesejahteraan prajurit TNI, anggota Polri, serta ASN Kementerian Pertahanan (Kemhan)-Polri.
PT Asuransi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia atau Asabri pada 2024 memberikan manfaat Santunan Risiko Kematian Khusus (SRKK) kepada 86 peserta Asabri lebih dari Rp34 miliar.
PT Asabri menegaskan komitmennya dalam memberikan layanan prima bagi para peserta. Perseroan menyerahkan manfaat Pensiun Pertama kepada Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto.
Hudi meminta Kejagung kembali memeriksa Tan Kian terkait dugaan TPPU itu. Sehingga, perkara ini tidak menggantung.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved