Headline
Dalam suratnya, Presiden AS Donald Trump menyatakan masih membuka ruang negosiasi.
Dalam suratnya, Presiden AS Donald Trump menyatakan masih membuka ruang negosiasi.
Tidak semua efek samping yang timbul dari sebuah tindakan medis langsung berhubungan dengan malapraktik.
PEMERINTAH memastikan pelaksanaan pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak di 270 daerah pada September 2020 dapat berjalan lancar. Seluruh persiapan berikut kebutuhan gelaran pesta demokrasi sudah tersedia.
"Yang penting kita akan melakukan kombinasi bersama menjelang pilkada tahun 2020, untuk lebih memastikan kesiapan terutama Kementerian Dalam Negeri. Pada intinya kita siap lah menyelenggarakan pilkada 2020 di 270 daerah, insya Allah aman dan lancar," ujar Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD usai berdiskusi dengan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian di kantor Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, Jumat (17/1).
Mahfud pun mengaku telah mendapat penjelasan langsung terkait persiapan Pilkada dari Mendagri Tito. Pemantauan akan terus dilakukan mulai dari persiapan hingga pemungutan suara.
Koordinasi antarkementerian dan lembaga yang terkait agenda ini akan terus dikuatkan supaya keamanan, kelancaran selama proses pemungutan hingga penetapan pasangan calon kepala daerah bisa terwujud. Pemerintah ingin memberikan rasa aman selama pelaksanaan pilkada.
Baca juga: Cegah Korupsi di Pilkada, Khofifah Gandeng KPK
Pada kesempatan sama, Menteri Dalam Negeri Tito menjelaskan pertemuan dengan seluruh partai politik telah dilakukan dan anggaran pilkada berupa Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) antara pemerintah daerah dengan penyelenggara pemilu di 270 daerah sudah ditandatangani.
"(NPHD) sudah, kita lihat semua alokasi sudah kita ajukan, arahan harus dialokasikan di dalam APBD mereka dan kita review di tingkat provinsi, provinsi nanti mereview kabupaten kota. Kita memiliki jajaran inspektorat dengan garis langsung ke provinsi, kabupaten dan kota, jadi nanti Dirjen Kemendagri saya minta mengecek dan meyakinkan bahwa anggaran tersebut masuk," ujar Tito.(OL-5)
Menurut Bahtiar, partai politik merupakan salah satu pilar utama demokrasi sehingga negara perlu berkomitmen dalam mendukung operasional partai secara berkelanjutan.
Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri Bahtiar mengatakan, pihaknya akan mendalami substansi putusan tersebut sambil melakukan pembahasan secara internal.
KETUA MPR Ahmad Muzani meminta menteri Kabinet Merah Putih terlebih dahulu membuat kajian yang komprehensif dalam mengeluarkan kebijakan agar tidak membebani Presiden Prabowo Subianto.
Anggaran semuanya berasal dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), terkecuali biaya perjalanan dibebankan pada para kepala daerah.
Retret kepala daerah gelombang kedua di IPDN ini untuk mengukuhkan persatuan sebagai satu bangsa.
Wamendagri mengungkapkan pembatasan waktu makan tersebut diterapkan sebagai bagian dari kedisiplinan dalam rangkaian retret yang diikuti 86 kepala daerah
Sejarah mestinya ditulis oleh para ilmuwan, bukan oleh pemerintah, agar tidak mudah dimanipulasi sesuai kepentingan kekuasaan.
Mahfud tidak pernah mengomentari langsung perkara ijazah palsu yang kini tengah ditangani oleh MT di Pengadilan Negeri Surakarta.
Presiden Prabowo dapat melakukan tindakan darurat dengan mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perppu)
Mahfud MD mengapresiasi langkah Kejaksaan Agung (Kejagung) dalam menindak kasus korupsi di tubuh Pertamina.
MANTAN Menkopolhukam Mahfud Md menegaskan, langkah berani Kejaksaan Agung membongkar korupsi tata kelola minyak mentah di Pertamina telah mendapat restu Presiden Prabowo Subianto.
Salah satu materi RUU Kejaksaan yang menjadi sorotan, dijelaskan Mahfud, yakni perlunya izin Jaksa Agung sebelum memeriksa jaksa yang diduga terlibat dalam kasus tindak pidana.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved