Headline
Pelaku usaha menagih penyederhanaan regulasi dan kepastian kebijakan dari pemerintah.
Pelaku usaha menagih penyederhanaan regulasi dan kepastian kebijakan dari pemerintah.
Kumpulan Berita DPR RI
PEMERINTAH memastikan pelaksanaan pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak di 270 daerah pada September 2020 dapat berjalan lancar. Seluruh persiapan berikut kebutuhan gelaran pesta demokrasi sudah tersedia.
"Yang penting kita akan melakukan kombinasi bersama menjelang pilkada tahun 2020, untuk lebih memastikan kesiapan terutama Kementerian Dalam Negeri. Pada intinya kita siap lah menyelenggarakan pilkada 2020 di 270 daerah, insya Allah aman dan lancar," ujar Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD usai berdiskusi dengan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian di kantor Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, Jumat (17/1).
Mahfud pun mengaku telah mendapat penjelasan langsung terkait persiapan Pilkada dari Mendagri Tito. Pemantauan akan terus dilakukan mulai dari persiapan hingga pemungutan suara.
Koordinasi antarkementerian dan lembaga yang terkait agenda ini akan terus dikuatkan supaya keamanan, kelancaran selama proses pemungutan hingga penetapan pasangan calon kepala daerah bisa terwujud. Pemerintah ingin memberikan rasa aman selama pelaksanaan pilkada.
Baca juga: Cegah Korupsi di Pilkada, Khofifah Gandeng KPK
Pada kesempatan sama, Menteri Dalam Negeri Tito menjelaskan pertemuan dengan seluruh partai politik telah dilakukan dan anggaran pilkada berupa Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) antara pemerintah daerah dengan penyelenggara pemilu di 270 daerah sudah ditandatangani.
"(NPHD) sudah, kita lihat semua alokasi sudah kita ajukan, arahan harus dialokasikan di dalam APBD mereka dan kita review di tingkat provinsi, provinsi nanti mereview kabupaten kota. Kita memiliki jajaran inspektorat dengan garis langsung ke provinsi, kabupaten dan kota, jadi nanti Dirjen Kemendagri saya minta mengecek dan meyakinkan bahwa anggaran tersebut masuk," ujar Tito.(OL-5)
Kegiatan aksi bersih pantai di Kuta, Bali ini diikuti oleh sedikitnya 80 mahasiswa Melanesia yang menempuh studi di berbagai perguruan tinggi di Bali.
Kemendagri mendorong evaluasi rekrutmen politik dan sistem pilkada untuk menekan korupsi kepala daerah yang terus berulang meski pengawasan diperketat.
Akmal juga mengingatkan pentingnya membangun orientasi generasi muda agar tidak semata terfokus pada teknologi digital, tetapi tetap menyadari jati diri Indonesia sebagai negara agraris.
Daerah Otonom Baru (DOB) di Indonesia yang kerap mengutamakan kepentingan elit politik daripada kesejahteraan masyarakat.
Harapannya Pemerintah Daerah dapat memberikan apresiasi nyata bagi pengelola rumah ibadah yang berhasil memberikan dampak sosial luas bagi warga sekitarnya.
Kemenkes mendukung rencana revitalisasi RSUD Kota Biak agar dapat berfungsi sebagai rumah sakit rujukan setara provinsi, dengan estimasi anggaran Rp13,5 miliar.
Mahfud mengatakan posisi Polri saat ini merupakan hasil reformasi 1998.
Mahfud menyebut, dalam praktiknya Kompolnas kerap bertindak layaknya juru bicara Polri dan hanya menjalankan tugas secara formalitas.
Menurut Mahfud, dalam beberapa waktu terakhir, DPR cenderung menunjuk calon hakim konstitusi secara internal tanpa proses seleksi terbuka.
Kegagalan di masyarakat jauh lebih fatal dibanding kegagalan akademik.
Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD menanggapi kasus dugaan korupsi kuota haji yang menjerat mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas.
Restorative justice hanya dapat ditempuh jika ada kesepakatan antara kedua belah pihak, yakni pelaku dan korban, tanpa adanya unsur paksaan.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved