Headline
Penghematan dari WFH bergantung pada asumsi yang belum tentu terjadi.
Penghematan dari WFH bergantung pada asumsi yang belum tentu terjadi.
Kumpulan Berita DPR RI
PEMERINTAH memastikan pelaksanaan pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak di 270 daerah pada September 2020 dapat berjalan lancar. Seluruh persiapan berikut kebutuhan gelaran pesta demokrasi sudah tersedia.
"Yang penting kita akan melakukan kombinasi bersama menjelang pilkada tahun 2020, untuk lebih memastikan kesiapan terutama Kementerian Dalam Negeri. Pada intinya kita siap lah menyelenggarakan pilkada 2020 di 270 daerah, insya Allah aman dan lancar," ujar Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD usai berdiskusi dengan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian di kantor Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, Jumat (17/1).
Mahfud pun mengaku telah mendapat penjelasan langsung terkait persiapan Pilkada dari Mendagri Tito. Pemantauan akan terus dilakukan mulai dari persiapan hingga pemungutan suara.
Koordinasi antarkementerian dan lembaga yang terkait agenda ini akan terus dikuatkan supaya keamanan, kelancaran selama proses pemungutan hingga penetapan pasangan calon kepala daerah bisa terwujud. Pemerintah ingin memberikan rasa aman selama pelaksanaan pilkada.
Baca juga: Cegah Korupsi di Pilkada, Khofifah Gandeng KPK
Pada kesempatan sama, Menteri Dalam Negeri Tito menjelaskan pertemuan dengan seluruh partai politik telah dilakukan dan anggaran pilkada berupa Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) antara pemerintah daerah dengan penyelenggara pemilu di 270 daerah sudah ditandatangani.
"(NPHD) sudah, kita lihat semua alokasi sudah kita ajukan, arahan harus dialokasikan di dalam APBD mereka dan kita review di tingkat provinsi, provinsi nanti mereview kabupaten kota. Kita memiliki jajaran inspektorat dengan garis langsung ke provinsi, kabupaten dan kota, jadi nanti Dirjen Kemendagri saya minta mengecek dan meyakinkan bahwa anggaran tersebut masuk," ujar Tito.(OL-5)
BSKDN Kemendagri menyoroti berbagai praktik baik (best practices) yang dilakukan pemerintah daerah dalam menurunkan tingkat pengangguran.
PEMERINTAH menegaskan komitmen mempercepat penanganan pascabencana di wilayah Sumatra melalui penguatan koordinasi lintas kementerian/lembaga.
BSKDN Kemendagri memperkuat peran strategisnya dalam mendukung peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan daerah, khususnya dalam upaya penurunan tingkat pengangguran.
Dirjen Dukcapil Kemendagri Teguh Setyabudi menegaskan bahwa DKB merupakan hasil proses pembersihan dan sinkronisasi ketat untuk menghapus data ganda atau anomali.
DIREKTORAT Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Ditjen Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mencatat sebanyak 5,5 juta penduduk Indonesia bercerai pada 2025.
Berdasarkan Data Kependudukan Bersih (DKB) Semester II 2025 yang dihimpun, diketahui jumlah penduduk Indonesia mencapai 288.315.089 jiwa. Penduduk laki-laki memiliki jumlah lebih tinggi.
Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan periode 2019-2024, Mahfud MD berpendapat, posisi Indonesia semestinya berempati terhadap Iran.
Mahfud mengatakan posisi Polri saat ini merupakan hasil reformasi 1998.
Mahfud menyebut, dalam praktiknya Kompolnas kerap bertindak layaknya juru bicara Polri dan hanya menjalankan tugas secara formalitas.
Menurut Mahfud, dalam beberapa waktu terakhir, DPR cenderung menunjuk calon hakim konstitusi secara internal tanpa proses seleksi terbuka.
Kegagalan di masyarakat jauh lebih fatal dibanding kegagalan akademik.
Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD menanggapi kasus dugaan korupsi kuota haji yang menjerat mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved