Headline
DPR minta agar dana tanggap darurat bencana tidak dihambat birokrasi berbelit.
DPR minta agar dana tanggap darurat bencana tidak dihambat birokrasi berbelit.
Kumpulan Berita DPR RI
KPK mengeluarkan lima panduan dalam pemberian bansos pandemi covid-19 guna cegah penyelewengan.
"Pelaku tindak pidana korupsi itu tidak uyuk-uyukan (berjubel) juga sih, tempatnya sudah luas, sudah bisa melakukan physical distancing."
"Seumpamanya terjadi karantina wilayah, tentu saja tidak boleh ada penutupan terhadap mobil atau kapal yang membawa bahan pokok (sembako)."
Menurut dia, PP ini perlu dikeluarkan karena pemerintah tak bisa menutup satu atau dua wilayah tanpa aturan.
Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam), Mahfud MD, mengatakan tidak melayat jenazah Ibunda Presiden Joko Widodo (Jokowi) ke Solo.
Untuk memperkuat kemampuan melawan pandemi virus korona, pemerintah mengeluarkan kebijakan baru melalui inpres dan keppres.
PEMERINTAH mengerahkan aparat keamanan, mulai TNI, Polri, hingga Polisi Pamong Praja untuk membubarkan kerumuman di daerah-daerah demi mencegah penularan covid-19.
Pemerintah menyelesaikan gangguan keamanan dengan langkah penegakan hukum yang melibatkan aparat kepolisian.
Setiap orang berhak beragama dan negara harus melindungi hak itu untuk melaksanakan ibadah.
Pemerintah masih membahas jangkauan sinergi peraturan, cukup tingkat peraturan pemerintah atau sampai ke undang-undang.
Ia kembali menekankan, saat ini informasi terkait korona sudah terpusat di Kementerian Kesehatan agar kemudian tudak terjadi tumpang tindih informasi.
Radikalisme tidak menyangkut pakaian, tetapi terkait dengan cara berpikir, cara bersikap, dan cara bertindak.
Pemerintah, sambung dia, terus memutakhirkan data perkembangan segala aspek untuk pemulangan anak yatim eks IS.
Klaim atas Natuna merupakan ancaman terhadap kedaulatan. Guna mengantisipasi hal itu, pemerintah memperbanyak aktivitas pemanfaatan sumber daya laut di sana.
Menko Polhukam, Mahfud MD, mengusulkan agar polsek tidak perlu melakukan penyelidikan dan penyidikan kasus tindak pidana. Namun, Polri menegaskan tidak sengaja mencari perkara.
Edi mengatakan negara lain seperti Jepang juga menerapkan hal itu. Kepolisian tingkat polsek di Jepang, kata Edi lebih menonjolkan pembinaan keamanan.
Pemerintah berjanji akan menindaklanjuti keputusan Komnas HAM yang menetapkan peristiwa Paniai sebagai kasus pelanggaran HAM berat.
Selama ini, lanjut Mahfud, polsek menerapkan sistem target dalam menangani perkara. Kinerja mereka dianggap tidak baik jika tidak menemukan kasus pidana.
Ancaman berupa ideologi baru yang dianggap lebih baik daripada Pancasila akan dapat diminimalkan apabila negara bisa mewujudkan keadilan bagi rakyat.
Mahfud mempersilakan masyarakat untuk datang ke DPR menyampaikan masukan. Bahkan silahkan sampaikan melalui kemenkopolhukam.
Media Indonesia berusaha menghadirkan foto-foto eksclusive sehingga pembaca dapat melihat kejadian aktual dengan lebih baik
LOAD MORECopyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved